Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat transformasi pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis sains dan kolaborasi multipihak guna mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Jakarta, Senin (8/6/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya hutan.
“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil,” ujar Mahfudz.
Menurut dia, keterlibatan YKAN diharapkan memperkuat agenda pembangunan kehutanan melalui pengalaman, jejaring, dan praktik terbaik yang dimiliki organisasi tersebut di berbagai wilayah dan komunitas.
Kerja sama ini merupakan kelanjutan kolaborasi sebelumnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021-2026 yang berfokus pada penguatan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Dalam kerja sama terbaru ini, kedua pihak akan memperkuat kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi melalui penyediaan data, informasi, serta kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi maupun hutan produksi, terutama di wilayah prioritas.
Kementerian Kehutanan dan YKAN juga akan menerapkan pendekatan spasial Development by Design untuk mendukung perencanaan kawasan hutan produksi dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga kawasan hutan sensitif dapat memperoleh prioritas perlindungan.
Kerja sama tersebut turut mencakup pengembangan skema Multi-Usaha Kehutanan berbasis lanskap di hutan produksi, khususnya di Kalimantan Timur melalui inisiatif Bentala Kalimantan.
Inisiatif itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola hutan produksi rendah emisi sekaligus mengembangkan skema insentif jasa lingkungan yang kompetitif.
Selain itu, kedua pihak juga akan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan berbasis risiko, termasuk pemetaan kawasan rawan dan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak.
Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengatakan tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks hanya dapat diatasi melalui kolaborasi multipihak berbasis sains dan data.
“Kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk memastikan hutan tetap lestari, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan adat, serta mendukung pencapaian target iklim Indonesia,” ujar Herlina.
YKAN merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2014 dan aktif mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. ***
