KKP Tetapkan 683.826,89 Ha Perairan di Maluku Tengah Jadi Kawasan Konservasi, Habitat Penting Hiu Martil

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS), Maluku Tengah, Maluku, seluas 683.826,89 hektare sebagai Kawasan Konservasi (KK). Kawasan tersebut memiliki ekosistem penting, termasuk habitat hiu martil.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 September 2026.

Selain menjadi habitat hiu martil, perairan TNS memiliki sejumlah ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, serta area pemijahan ikan. Penetapan kawasan konservasi di wilayah tersebut diharapkan memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus mendukung target Indonesia melindungi 30 persen wilayah laut pada 2045.

Kawasan konservasi TNS juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung perikanan berkelanjutan dan pengembangan pariwisata bahari yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga fungsi ekologis kawasan.

Read also:  Tak Pandang Bulu, Kemenhut Tetapkan Perusahaan Singapura sebagai Tersangka Kebakaran Hutan

Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Firdaus Agung mengatakan pengelolaan KK TNS akan dilakukan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi dengan melibatkan masyarakat, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Harapan kami, kolaborasi tersebut dapat mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif sehingga manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dapat dirasakan bersama,” kata Firdaus dalam pernyataannya, Selasa (15/9/2026).

Penetapan kawasan konservasi TNS merupakan hasil proses yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat adat dan pesisir, akademisi, serta mitra pembangunan. Proses tersebut mencakup survei biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, kajian ilmiah, serta konsultasi publik.

Read also:  Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin mengatakan perairan TNS merupakan aset strategis bagi Maluku dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pembangunan daerah.

“Penetapan kawasan konservasi ini menjadi tonggak penting bagi Provinsi Maluku. Kami mengapresiasi dukungan KKP, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat adat, akademisi, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang secara konsisten mendampingi proses pengumpulan data ilmiah, perancangan zonasi, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, hingga penguatan kapasitas selama proses pembentukan kawasan konservasi yang menjadi modal penting agar pengelolaan kawasan dapat efektif ke depan,” kata Erawan.

Read also:  BIM Dorong Ekstraksi Logam Tanah Jarang dari Limbah Tambang dan Sampah Elektronik

Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengatakan pembentukan kawasan konservasi TNS menerapkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam setiap proses, mulai dari identifikasi kawasan hingga penetapan.

Pendekatan tersebut, kata dia, ditujukan untuk memastikan pengelolaan kawasan menghormati hak, nilai budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan konservasi.

“Penetapan kawasan konservasi ini menunjukkan bahwa perlindungan laut yang efektif dibangun melalui kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan partisipasi masyarakat. Ke depan, YKAN berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat sekaligus menjaga kekayaan hayati bagi generasi mendatang,” kata Herlina. ***  Jadita Banjar Nahor

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...