Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan biodiversity credits sebagai salah satu instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung konservasi dan pengelolaan taman nasional.
Instrumen tersebut akan dibangun dengan tata kelola dan landasan hukum yang kuat agar terukur dan berintegritas.
Pengembangan biodiversity credits dibahas dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional di Jakarta, Selasa (15/9/2026), yang dihadiri Wakil Menteri Kehutanan sekaligus anggota Satgas Rohmat Marzuki.
Rohmat mengatakan biodiversity credits berpeluang mempertemukan hasil nyata dari upaya konservasi dengan sumber pembiayaan baru, termasuk dari sektor swasta yang ingin berkontribusi terhadap hasil konservasi yang terukur.
“Melalui biodiversity credits, hasil positif dari upaya konservasi dapat diukur dan kemudian menjadi dasar untuk membuka sumber pembiayaan. Ini memberikan peluang bagi lebih banyak pihak untuk ikut berinvestasi dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” kata Rohmat.
Satgas sebelumnya telah menetapkan 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik sebagai lokasi percontohan pembiayaan taman nasional.
Menurut Rohmat, pengembangan biodiversity credits membutuhkan tata kelola dan landasan hukum yang kuat. Kemenhut tengah menyiapkan kerangka regulasi yang mencakup pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur perizinan, pemilihan lokasi, serta struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menegaskan biodiversity credits tidak akan menjadi satu-satunya sumber pembiayaan konservasi. Instrumen tersebut akan menjadi bagian dari portofolio pembiayaan yang mencakup pembiayaan publik, pembiayaan karbon, filantropi, investasi swasta yang bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan, serta usaha berbasis alam.
“Biodiversity credits juga bukan semata-mata aset finansial, tetapi merupakan instrumen penting modal alam (natural capital) untuk memastikan investasi kembali yang berintegritas tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang bagi hutan hujan tropis Indonesia dan masyarakat yang berperan sebagai penjaga alam,” ujarnya.
Rapat Satgas turut dihadiri Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Ketua Satgas Mari Elka Pangestu secara daring. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, WWF Indonesia, serta sejumlah duta besar negara sahabat juga hadir dalam pertemuan tersebut. ***
