Kembangkan Ekonomi Sirkular, Industri Pulp dan Kertas Minta Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Kertas Daur Ulang

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pelaku industri pulp dan kertas meminta pemerintah memberi jaminan kebijakan terkait ketersediaan bahan baku kertas daur ulang. Kebijakan ini penting sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular yang mendukung kontribusi ekspor hingga 8,28 miliar dolar AS.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida pada pembukaan seminar dan Rapat Kerja APKI di Jakarta, Senin (13/1/2025), mengatakan saat ini terdapat 54 industri kertas yang menggunakan bahan baku kertas daur ulang (KDU), yang sebagian besar kebutuhan KDU-nya masih perlu diimpor. 

Importasi KDU ini mencerminkan upaya implementasi ekonomi sirkular dalam industri pulp dan kertas Indonesia. 

Read also:  KLH Siapkan Standar Pengelolaan E-Waste, Sektor Informal Jadi Tantangan

Baca juga: Menteri LH Mau Atur Ulang Ketentuan Impurities Kertas Bekas Impor: Jangan Jadikan Indonesia Tempat Sampah

“Kami berharap kebijakan pemerintah dapat menjamin ketersediaan bahan baku KDU agar industri pulp dan kertas dapat menjaga daya saing dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada APKI yang telah konsisten menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pengembangan industri pulp dan kertas nasional. 

“Industri pulp dan kertas memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dengan total ekspor mencapai USD 8,28 miliar pada tahun 2023 dan menyumbang sekitar 4,03% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas,” kata Faisol. 

Read also:  Sustainability Report Berbasis PSPK 1 dan 2 Mulai 2027, Perusahaan Perlu Segera Bersiap

Ia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi industri pulp dan kertas, seperti ketersediaan bahan baku kertas daur ulang (KDU), kebijakan EU Waste Shipment Regulation (EUWSR), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

“Ketahanan industri menjadi perhatian penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan kami optimis melalui langkah strategis yang tepat, industri ini dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.

Baca juga: Lantik Pejabat Eselon II KLH, Menteri Hanif Tekankan Soalnya Agenda Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola

Read also:  Ekonomi Hijau Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia, Potensi Serap 5,3 Juta Lapangan Kerja

Hannah Zhao, Direktur Fiber di Fastmarkets RISI, yang juga menjadi pembicara kunci dalam seminar ini, memberikan wawasan mendalam tentang prospek global industri pulp dan kertas. 

Dalam paparannya, Hannah menyampaikan bahwa Asia, terutama Asia Tenggara dan India, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan pulp dan kertas global hingga 2026. 

“Dengan populasi yang terus berkembang dan tingkat konsumsi per kapita yang relatif rendah, kawasan ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Namun, tantangan oversupply dan kualitas serat daur ulang tetap menjadi isu utama yang perlu dikelola,” ungkap Hannah. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...