Kembangkan Ekonomi Sirkular, Industri Pulp dan Kertas Minta Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Kertas Daur Ulang

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pelaku industri pulp dan kertas meminta pemerintah memberi jaminan kebijakan terkait ketersediaan bahan baku kertas daur ulang. Kebijakan ini penting sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular yang mendukung kontribusi ekspor hingga 8,28 miliar dolar AS.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida pada pembukaan seminar dan Rapat Kerja APKI di Jakarta, Senin (13/1/2025), mengatakan saat ini terdapat 54 industri kertas yang menggunakan bahan baku kertas daur ulang (KDU), yang sebagian besar kebutuhan KDU-nya masih perlu diimpor. 

Importasi KDU ini mencerminkan upaya implementasi ekonomi sirkular dalam industri pulp dan kertas Indonesia. 

Read also:  Penuhi Kebutuhan Pasar, Menhut Jamin Produk Kayu Indonesia ke AS Legal dan Bersertifikat

Baca juga: Menteri LH Mau Atur Ulang Ketentuan Impurities Kertas Bekas Impor: Jangan Jadikan Indonesia Tempat Sampah

“Kami berharap kebijakan pemerintah dapat menjamin ketersediaan bahan baku KDU agar industri pulp dan kertas dapat menjaga daya saing dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada APKI yang telah konsisten menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pengembangan industri pulp dan kertas nasional. 

“Industri pulp dan kertas memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dengan total ekspor mencapai USD 8,28 miliar pada tahun 2023 dan menyumbang sekitar 4,03% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas,” kata Faisol. 

Read also:  Gakkum Kehutanan Limpahkan Tersangka Perdagangan Enam Kucing Kuwuk ke Kejari Belawan

Ia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi industri pulp dan kertas, seperti ketersediaan bahan baku kertas daur ulang (KDU), kebijakan EU Waste Shipment Regulation (EUWSR), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

“Ketahanan industri menjadi perhatian penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan kami optimis melalui langkah strategis yang tepat, industri ini dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.

Baca juga: Lantik Pejabat Eselon II KLH, Menteri Hanif Tekankan Soalnya Agenda Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola

Read also:  Satgas PKH Serahkan Total 5,8 Juta Ha Hutan ke Negara, 4,1 Juta Ha Dikelola Agrinas

Hannah Zhao, Direktur Fiber di Fastmarkets RISI, yang juga menjadi pembicara kunci dalam seminar ini, memberikan wawasan mendalam tentang prospek global industri pulp dan kertas. 

Dalam paparannya, Hannah menyampaikan bahwa Asia, terutama Asia Tenggara dan India, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan pulp dan kertas global hingga 2026. 

“Dengan populasi yang terus berkembang dan tingkat konsumsi per kapita yang relatif rendah, kawasan ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Namun, tantangan oversupply dan kualitas serat daur ulang tetap menjadi isu utama yang perlu dikelola,” ungkap Hannah. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia-GGGI Partnership Targets US$2 Billion in Green Investment by 2030

Ecobiz.asia — Indonesia and the Global Green Growth Institute (GGGI) have launched the Green Indonesia Future Initiative (GIFT), a strategic partnership targeting the mobilization...

Kemenhut Tetapkan 10 Hutan Adat dan Luncurkan Roadmap Percepatan Hutan Adat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat 2025-2029 sekaligus menyerahkan 10 Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan...

Hari Lingkungan Hidup 2026, KLH Dorong Aksi Iklim Lewat Pemilahan Sampah

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya aksi nyata pengendalian perubahan iklim dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, termasuk...

Gakkum ESDM Bongkar Dugaan Tambang Ilegal di Gunung Botak, Tenaga Kerja Asing Terlibat

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) membongkar dugaan praktik pertambangan emas ilegal...

Program Perhutanan Sosial Kini Kejar Kualitas Pengeloloaan, Wamenhut: Harus Naik Kelas

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan tantangan utama program perhutanan sosial saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses kelola kawasan hutan, tetapi...

TOP STORIES

Carbon Digital Conference 2026 returns as Indonesia’s carbon market gains momentum under new forestry regulation

The Carbon Digital Conference (CDC) 2026 will return on 8-9 December 2026, bringing together carbon project developers, technology providers, policymakers, financiers, corporate buyers, investors,...

PLN EPI Ajak Pabrik Sawit Kembangkan BioCNG, Limbah POME Diolah Jadi Energi Bersih

Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pabrik kelapa sawit (PKS) berkolaborasi mengembangkan Bio Compressed Natural Gas (BioCNG) berbasis limbah cair...

PGE Kantongi Pendanaan Global US$477 Juta untuk Tiga Proyek Panas Bumi

Ecobiz.asia – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memperoleh dukungan pendanaan internasional senilai total 477,87 juta dollar AS untuk tiga proyek panas bumi setelah...

Indonesia-GGGI Partnership Targets US$2 Billion in Green Investment by 2030

Ecobiz.asia — Indonesia and the Global Green Growth Institute (GGGI) have launched the Green Indonesia Future Initiative (GIFT), a strategic partnership targeting the mobilization...

Kemenhut Tetapkan 10 Hutan Adat dan Luncurkan Roadmap Percepatan Hutan Adat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat 2025-2029 sekaligus menyerahkan 10 Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan...