KBRI Tokyo Undang Investasi Jepang dalam Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia, MRA Jadi Katalisator

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo mengundang investor Jepang meningkatkan investasi dan keterlibatannya dalam proyek kehutanan berbasis karbon di Indonesia.

Apalagi telah ada kesepakatan bilateral Mutual Recognition Arrangement (MRA) dalam perdagangan karbon antara Indonesia-Jepang.

Pada forum bisnis bertajuk Unlocking Indonesia’s Forest Assets for the Joint Crediting Mechanism (JCM), Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi, menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi dan lingkungan antara kedua negara. 

Baca juga: Indonesia Jajaki MRA dengan Pengembang Sertifikat Karbon Sukarela, Wamen LH Sebut Sulit Sepakat dengan ART Trees

Ia menegaskan bahwa penandatanganan MRA untuk JCM dan Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) menjadi katalisator bagi perdagangan karbon, termasuk karbon dari hutan.

“Salah satu katalisator bagi perdagangan karbon, termasuk karbon dari hutan, antara Indonesia dan Jepang adalah ditandatanganinya MRA untuk JCM dan SPEI,” ujar Dubes Heri Akhmadi pada forum yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang, Rabu (26/2/2025).

Read also:  Survei Setahun Danantara: Publik Optimistis, Strategi Investasi Dinilai Tertinggal

MRA Indonesia-Jepang untuk pelaksanaan kerja sama perdagangan karbon diumumkan di Paviliun Indonesia saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/ Conference of Parties ke-29 (COP29) UNFCCC di Baku, Azerbaijan, November 2024. Kesepakatan MRA ini menjadi model kerja sama bilateral antar negara pertama di dunia dalam kerangka Paris Agreement, khususnya Pasal 6.2.

Baca juga: Indonesia – Jepang Luncurkan Kerja Sama Perdagangan Kredit Karbon Melalui Mutual Recognition Arrangement

“Perlu dielaborasi lagi dengan seksama mekanisme yang dapat memacu investasi yang lebih besar di sektor kehutanan Indonesia,” kata Heri yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi Sunan Jaya Rustam, Atase Kehutanan Muhammad Zahrul Muttaqin dan sejumlah pejabat KBRI Tokyo.

Forum tersebut diselenggarakan KBRI Tokyo bekerja sama dengan dua perusahaan kehutanan Indonesia, Forest Carbon dan NatureVerse Inc..

Read also:  Pulihkan Habitat Gajah di Lanskap Seblat, Kemenhut Gelar Operasi Gabungan Merah Putih

Forum bisnis ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (Kantor Pasar Karbon Internasional dan Mekanisme Kredit Bersama) serta 30 perusahaan kehutanan dan investor terkemuka Jepang, seperti Sumitomo Forestry Co., Marubeni Corporation, Sumitomo Corporation Ltd., Nomura Securities Co. Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, Japan Oil Engineering, dan Tokyo Gas.

Pada sesi diskusi panel, hadir CEO NatureVerse Inc. Andrew Sunarko, CEO Forest Carbon Jeffery Chatellier, Technical Director of Conservation International Japan Dr. Aya Uraguchi, serta Senior VP of NbS Finance at Sustainacraft, Osamu Odawara. Diskusi dipandu Atase Kehutanan Zahrul Muttaqin.

Baca juga: Perdagangan Karbon Bilateral, Indonesia-Jepang Saling Akui Sistem Kredit Karbon

Diskusi membahas tantangan sektor kehutanan Indonesia dalam proyek penurunan emisi karbon melalui mekanisme JCM. 

Read also:  Gakkum Kehutanan Proses Hukum Tersangka Illegal Logging di TN Baluran, Buru Pelaku yang Buron

Saat ini, hanya dua proyek kehutanan yang terdaftar di JCM, jauh di bawah sektor energi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam melakukan proyek penurunan emisi karbon dari hutan melalui mekanisme JCM. 

Perlu diketahui Kamboja dan Laos telah berhasil menyetujui metodologi REDD+ di bawah JCM, dan Kamboja telah menghasilkan dan menjual unit karbon. Perkembangan ini tentunya ini bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia. Perusahaan Jepang dapat berkontribusi dalam mendukung proyek karbon sektor kehutanan di Indonesia melalui JCM dan mekanisme lainnya dengan mengambil metodologi yang sudah ada.

Para peserta forum sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama guna mempercepat investasi sektor kehutanan di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan aset karbon hutan Indonesia serta berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...