Survei Setahun Danantara: Publik Optimistis, Strategi Investasi Dinilai Tertinggal

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Publik menilai kinerja Danantara pada tahun pertamanya menunjukkan potensi sebagai instrumen stabilitas ekonomi jangka panjang, namun strategi investasi dan tata kelola yang digunakan dinilai masih tertinggal dibanding sovereign wealth fund global. Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional yang dirilis Petromindo Survey.

Hasil survei bertajuk Survei Kinerja dan Kepercayaan Publik Berdirinya Satu Tahun Danantara dipaparkan oleh peneliti Petromindo Survey, Muna Suhailah, dalam presentasi yang digelar akhir Februari 2026. Survei dilakukan pada periode 8 Januari–19 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun berdirinya Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

Survei mencatat hampir separuh responden, yakni 47,2 persen, menilai Danantara telah dibentuk sesuai mandat sebagai dana kekayaan negara. Tingkat kepercayaan publik terhadap peran Danantara sebagai instrumen stabilitas ekonomi jangka panjang juga menjadi aspek dengan skor tertinggi, mencapai 3,29 dari skala 5.

Read also:  OASA Siap Garap Proyek PSEL Lampung Raya Berkapasitas 1.167 Ton per Hari

Namun demikian, optimisme tersebut dibarengi kritik tajam. Sebanyak 59 persen responden menilai strategi investasi Danantara masih tertinggal dibanding sovereign wealth fund global seperti Temasek dan GIC.

Strategi yang digunakan dinilai kurang adaptif dan belum mencerminkan pendekatan investasi modern berbasis nilai tambah jangka panjang.

Aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik memperoleh skor 2,96 dari 5, sementara tata kelola dan struktur organisasi hanya meraih skor 2,90.

Ketepatan prioritas investasi juga dinilai belum optimal dengan skor rata-rata 2,97 dari 5. Secara keseluruhan, kinerja Danantara selama satu tahun pertama mendapatkan skor 5,64 dari 10, mencerminkan tingkat kepuasan publik yang masih moderat.

Read also:  Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Survei ini melibatkan responden dari kalangan pelaku usaha dan industri, khususnya sektor pertambangan dan migas, akademisi, publik umum, serta perwakilan pemerintah dan institusi publik. Hasilnya menunjukkan perbedaan persepsi yang mencolok antar kelompok.

Kelompok pemerintah dan institusi publik cenderung lebih optimistis, dengan skor penilaian prioritas investasi mencapai 4,17 dari 5. Sebaliknya, pelaku usaha dan industri menjadi kelompok paling kritis.

Sebanyak 60,8 persen responden dari kelompok ini menilai strategi investasi Danantara masih tertinggal, terutama terkait isu independensi institusi dan potensi intervensi politik.

Meski demikian, mayoritas responden masih melihat Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi.

Read also:  Indonesia Serukan Penguatan Perdagangan Hasil Hutan Lestari di Forum Kehutanan APEC

Sekitar 21 persen responden menyatakan belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan Danantara, sementara sisanya menilai dampak positif mulai terlihat meski belum signifikan.

Petromindo Survey menilai penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan independen menjadi pekerjaan rumah utama bagi Danantara pada tahun-tahun mendatang.

Rendahnya skor governance dan akuntabilitas menunjukkan publik masih menunggu pembuktian konkret agar Danantara mampu sejajar dengan sovereign wealth fund global dan benar-benar menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional. ***

Untuk mendapat informasi detil tentang temuan kunci dan hasil survei, silakan hubungi Petromindo Survey. 

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....

Rancang Peta Arahan, Kemenhut Siapkan 5,67 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan alokasi sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2026 sebagai acuan penerbitan...

ClientEarth-CPI Indonesia Teken MoU, Percepat Transisi Energi Berkeadilan

Ecobiz.asia – ClientEarth dan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat implementasi energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Kerja...

Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia...

Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola...

TOP STORIES

Elnusa Perkuat Kapabilitas Geoscience untuk Dukung Eksplorasi Energi

Ecobiz.asia -- PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina, memperkuat kapabilitas Geoscience & Reservoir Services (GRS)...

ADUPI, IDCTA dan ESGIN Bangun Infrastruktur Digital untuk Perkuat Industri Daur Ulang

Ecobiz.asia -- Transformasi industri daur ulang Indonesia memasuki tahap baru dengan semakin pentingnya infrastruktur data, ketertelusuran material dan verifikasi dampak lingkungan. Untuk mendukung agenda...

Penyempurnaan PGN Mobile, Catat Meter Mandiri Kini Lebih Akurat

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan GasKita melalui...

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...