Kantong Gajah Sumatra Menyusut dari 42 Menjadi 21, Menhut Beberkan Aksi Penyelamatan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan di tengah penyusutan drastis habitat satwa tersebut. Dari sebelumnya 42 kantong populasi gajah Sumatra, kini hanya tersisa 21 kantong.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni dalam pertemuan bersama aktivis lingkungan dan influencer di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Menhut, kondisi gajah Sumatra dan gajah Kalimantan saat ini sudah berada dalam status sangat terancam punah atau critically endangered sehingga membutuhkan langkah lintas sektor yang lebih konkret.

Read also:  RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan Dibawa ke COP31

“Inpres ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan gajah kita. Fokus utama kami adalah bagaimana mengeksekusi ide-ide tersebut secara nyata di lapangan,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia mengatakan naskah Inpres saat ini tengah menjalani proses sirkulasi administratif antar kementerian sebelum diterbitkan secara resmi.

Salah satu poin utama dalam beleid tersebut adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan perlindungan habitat satwa liar. Kementerian Kehutanan akan menyiapkan peta home range gajah yang wajib menjadi acuan pembangunan jalan maupun proyek infrastruktur lainnya.

Read also:  ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Menurut Raja Juli, pembangunan jalan tol maupun proyek strategis nasional ke depan harus memperhatikan jalur pergerakan gajah, termasuk dengan penyediaan underpass atau terowongan agar konektivitas habitat tetap terjaga.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Direktur Jenderal KSDAE Satyawan Pudyatmoko itu, Menhut juga meminta 21 kantong gajah yang tersisa dipertahankan dan dipulihkan kualitas ekosistemnya.

Pemerintah juga akan membangun koridor satwa untuk menyambungkan habitat yang terfragmentasi akibat alih fungsi lahan maupun aktivitas ilegal.

Read also:  Tak Hanya Proteksi dan Restorasi, BP-GMN Akan Sentuh Aspek Ekonomi Gambut dan Mangrove

“Penting bagi kita untuk memiliki data yang akurat. Dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi harus ada target angka peningkatan populasi yang jelas misalnya dalam lima tahun ke depan,” kata Raja Juli.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penanganan konflik manusia dan gajah di kawasan Way Kambas yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pembangunan barrier untuk mencegah konflik langsung antara manusia dan satwa liar. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memeriksa sejumlah kebun kelapa sawit yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan di luar izin usaha....

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

TOP STORIES

ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memeriksa sejumlah kebun kelapa sawit yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan di luar izin usaha....

PDC Bersama Pertamina dan PHE Kembangkan Teknologi Geokimia untuk Eksplorasi Hidrogen Alami, Seperti Apa?

Ecobiz.asia — PT Patra Drilling Contractor (PDC), PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengembangkan teknologi geokimia untuk mendukung eksplorasi hidrogen alami...

Tarif, Infrastruktur, Insentif Jadi Kendala Investasi Panas Bumi

Ecobiz.asia -- Keekonomian proyek, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan minimnya insentif fiskal masih menjadi tiga tantangan utama investasi panas bumi di Indonesia, meskipun sumber energi...

PT Timah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi, Penggunaan PLTS dan EV Jadi Prioritas

Ecobiz.asia — PT Timah Tbk tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero emission). Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengganti...

Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun 1.019 titik dalam sehari menjadi 317 titik pada Sabtu (24/10/2026). Meski penurunan...