Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan.

Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan politik dan ekonomi, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara mandiri.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat memberikan kuliah umum pada pengukuhan mahasiswa baru Program Doktor, Magister, Subspesialis, Spesialis, dan Profesi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (6/8/2026).

Read also:  Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

“Kita harus mengubah cara pandang. Lingkungan hidup bukan sektor yang berdiri sendiri. Lingkungan hidup adalah fondasi bagi seluruh kehidupan dan seluruh sektor pembangunan,” ujar Menteri Jumhur.

Di hadapan sivitas akademika, ia mengingatkan bahwa generasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, pencemaran udara, krisis air, kerusakan ekosistem, persoalan sampah, hingga degradasi hutan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.

Menteri Jumhur menegaskan persoalan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral karena menjadi fondasi seluruh kehidupan dan pembangunan.

Read also:  Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Karena itu, perguruan tinggi didorong melahirkan ilmuwan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki cara berpikir ekologis dan keberanian moral untuk memastikan setiap kebijakan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus aman bagi lingkungan.

Ia juga menolak anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dipertentangkan dengan pelestarian lingkungan. Menurutnya, Indonesia justru perlu membangun ekonomi yang tumbuh karena lingkungan dijaga melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Read also:  Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Dalam konsep tersebut, sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, sekaligus membuka peluang terciptanya lapangan kerja hijau di berbagai sektor.

Menutup kuliah umumnya, Menteri Jumhur mengajak mahasiswa pascasarjana dan para profesional untuk mengabdikan ilmu pengetahuan sebagai solusi bagi persoalan bangsa.

Menurutnya, momentum 81 tahun Indonesia Merdeka harus menjadi titik lahirnya kedaulatan ekologis, yakni kondisi ketika Indonesia mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Ecobiz.asia - WWF-Indonesia dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sepakat menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sistem komoditas berkelanjutan sekaligus meningkatkan pengakuannya di...

Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50 di Indonesia. Menteri...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

TOP STORIES

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

Pemerintah Bangun 119.379 Sambungan Jargas, Gresik-Sidoarjo Dapat 14.000

Ecobiz.asia — Pemerintah tengah membangun sekitar 119.379 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi (jargas) yang tersebar di 15 kabupaten/kota pada 2025–2026. Dari jumlah tersebut,...

Membedah Biang Keladi Bencana Asap

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi Ecobiz.asia. Oleh:...

PHR Perkuat Mutu dan Akses Pasar UMKM, Dorong Produk Lokal Naik Kelas

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dumai, Riau, melalui penguatan mutu produk,...