GH2 Launches Strategic Reports to Boost Indonesia’s Green Hydrogen Industry

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – The Green Hydrogen Organisation (GH2), in collaboration with leading law firms, has launched four strategic reports outlining financial and legislative frameworks to support large-scale renewable energy and green hydrogen projects in Indonesia.

This initiative involved GH2 partnering with A&O Shearman (Ginting & Reksodiputro), Baker McKenzie (HHP Law Firm), Herbert Smith Freehills (Hiswara Bunjamin & Tandjung), and Witara Cakra Advocates (White & Case LLP).

According to Rifan Bachtiar, GH2 Indonesia Country Manager, the reports, titled ‘Indonesia Good Green Hydrogen Contracting and Legislation’, aim to provide guidance on streamlining contracting practices, enhancing efficiency, and reducing project development costs.

Read also:  Gajah Sumatra Ditemukan Mati Tanpa Kepala, Kemenhut: Indikasi Kuat Perburuan Liar

Baca juga: ABB Indonesia: Leading the Way in Energy Efficiency, Digital Infrastructure, and Industrial Growth

“This initiative is expected to help the government, project developers, and communities secure beneficial agreements while maximizing the potential of green hydrogen projects in Indonesia,” Rifan stated during the report’s launch event in Jakarta on Wednesday (March 26, 2025).

The event was attended by GH2 CEO Jonas Moberg, Andriah Feby Misna, Director of Various New and Renewable Energy at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), and Nizhar Marizi, Director of Energy, Mineral, and Mining at the National Development Planning Agency (Bappenas).

Read also:  KLH Segel Dua Perusahaan Batu Bara Pencemar Sungai, Penyebab Matinya Pesut Mahakam

During the discussion, Ferhat Afkar, Senior Associate at A&O Shearman, emphasized the importance of diversifying revenue streams, structuring off-take agreements strategically, and leveraging the role of state-owned enterprises (SOEs) in project development.

Meanwhile, Matthew Goerke, Partner at Herbert Smith Freehills, proposed a structured licensing framework that clearly defines green hydrogen, ensures public access, and establishes an independent regulatory body.

Nadia Soraya, Partner at HHP Law Firm, highlighted the need for transparent and adaptable certification criteria, along with strong government support to boost investor confidence.

Read also:  Pencabutan Izin 28 Perusahaan Hasil Percepatan Audit Usai Banjir Sumatra

Additionally, Cindy Riswantyo, Partner at Witara Cakra Advocates, discussed green hydrogen pricing models, including hybrid pricing, dynamic pricing, and a floor price approach.

The discussion underscored the growing momentum of Indonesia’s green hydrogen sector and the need for well-defined policies and solid financial mechanisms. These reports are expected to serve as key references for stakeholders navigating the regulatory landscape of the green hydrogen industry. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Indonesia–Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Periode Keempat, Perkuat Partisipasi Publik dalam Aksi Iklim

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat guna memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pencapaian...

Kelola Sampah Plastik Laut, Pemkab Berau dan WWF Indonesia Operasikan TPS3R RUPIAH di Pulau Derawan

Ecobiz.asia — Pemerintah Kabupaten Berau bersama WWF Indonesia mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) RUPIAH (Rumah Pilah Sampah) di Pulau Derawan sebagai...

TOP STORIES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Internalisasi Dampak Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Jadi Kunci Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Internalisasi dampak perubahan iklim dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon dinilai semakin mendesak bagi perusahaan, seiring perubahan struktural ekonomi dan meningkatnya tuntutan regulasi...

Dorong Pengembangan Ekonomi Karbon, Atkarbonist Gandeng Sucofindo dan DMB Global

Ecobiz.asia — Asosiasi Penggiat Karbon dan Bisnis Berkelanjutan atau Atkarbonist menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo dan PT Daya Mitra Bersama (DMB) Global untuk...