Dukung Aksi Peduli Hutan di Tingkat Tapak, Menhut Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Tahap Kedua

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode kedua untuk mendukung aksi-aksi masyarakat di tingkat tapak dalam menjaga hutan dan lingkungan.

Layanan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) itu memanfaatkan pendanaan dari berbagai sumber, salah satunya kontribusi dari Pemerintah Kerajaan Norwegia.

“Ini adalah skema yang sudah dilakukan sebelumnya, dan hari ini kita lakukan kembali, yaitu dibukanya kembali Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode kedua,” kata Menhut Raja Juli Antoni, usai pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Read also:  Pemerintah Pangkas Produksi Batubara 2026 ke Kisaran 600 Juta Ton, RKAB Nikel Disesuaikan Kebutuhan Industri

Baca juga: BPDLH-BNI Kerja Sama Salurkan Dana Lingkungan Hidup Proyek FOLU Net Sink

Pertemuan tersebut membahas perpanjangan kerja sama iklim dan kehutanan antara Indonesia-Norwegia. Indonesia telah menerima pendanaan sebesar 216 juta dolar AS dari Norwegia atas keberhasilan pengurangan emisi karbon hutan yang terbagi dalam empat tahap Result Based Contribution (RBC). Dana tersebutr dikelola oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menhut Raja Antoni mengatakan, Layanan Dana Masyarakat dapat dimanfaatkan oleh para aktivis lingkungan maupun kelompok pecinta alam untuk mendukung berbagai aktivitas yang berkontribusi dalam upaya menjaga hutan dan lingkungan di Indonesia.

Read also:  Link Download Permenhut No 27 Tahun 2025, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Energi, Karbon di Kawasan Konservasi

“Jadi kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan grant, small grant dari program ini, yang dapat kontribusi dari Norwegia dapat secara langsung, secara mudah mengakses website BPDLH,” tambahnya.

“Proses pendaftarannya pun sangat mudah, hanya dengan mengakses website BPDLH usulan-usulan dapat segera diproses secara digital tanpa memperpanjang waktu dan membebani masyarakat,” imbuh Menhut.

Baca juga: BPDLH Siap Gairahkan Pasar Karbon, Lakukan Intervensi ke Sisi Supply dan Demand

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen juga menyoroti pentingnya program small grant yang diimplementasikan melalui BPDLH  yang bertujuan untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat dan komunitas kecil di Indonesia.

Read also:  Bauran EBT di Sektor Listrik Capai 16,3 Persen, Lampaui Target RUKN

“Kita harus bisa mencapai banyak hal pada saat yang sama jika kita ingin mencapai target untuk iklim dan lingkungan,” tambahnya.

Eriksen menekankan upaya perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga menciptakan nilai dan pekerjaan baru, serta memastikan keamanan pangan dan energi. Ia mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menunjukkan bagaimana kedua aspek tersebut dapat berjalan beriringan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatra

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mencabut persetujuan lingkungan terhadap 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera...

Respons Toba Pulp Lestari (INRU) Usai Masuk Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Ecobiz.asia — PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU) menyatakan tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pemerintah menyusul pengumuman pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)...

Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra, WALHI Soroti Pertambangan Emas Tanpa Izin

Ecobiz.asia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 izin perusahaan di Sumatra buntut bencana banjir besar belum akan efektif tanpa penegakan hukum...

Gakkum Kehutanan Amankan Tujuh Burung Dilindungi di Deli Serdang, Satu Orang Jadi Tersangka

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera mengamankan tujuh ekor burung dilindungi dari seorang pria berinisial MF (26) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera...

Pencabutan Izin 28 Perusahaan Hasil Percepatan Audit Usai Banjir Sumatra

Ecobiz.asia - Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah percepatan audit kawasan hutan dan usaha berbasis sumber daya alam yang dilakukan menyusul bencana...

TOP STORIES

KLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatra

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi mencabut persetujuan lingkungan terhadap 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera...

Respons Toba Pulp Lestari (INRU) Usai Masuk Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

Ecobiz.asia — PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU) menyatakan tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pemerintah menyusul pengumuman pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)...

Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra, WALHI Soroti Pertambangan Emas Tanpa Izin

Ecobiz.asia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 izin perusahaan di Sumatra buntut bencana banjir besar belum akan efektif tanpa penegakan hukum...

Eastspring Indonesia Gandeng WWF Dukung Pemulihan Pascabencana Sumatra

Ecobiz.asia — PT Eastspring Investments Indonesia menggandeng World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia untuk mendukung pemulihan lingkungan dan komunitas terdampak bencana di Sumatra...

Mahasiswa UGM Bikin Alat Penyerap Karbon dari Limbah Plastik, Berbiaya Rendah

Ecobiz.asia — Inovasi pemanfaatan limbah plastik untuk penangkapan emisi karbon mengantarkan tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih Gold Medal dalam ajang 6th Indonesia...