Dorong Industri Hidrogen Hijau, Green Hydrogen Organisation (GH2) Luncurkan Empat Laporan Strategis

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Green Hydrogen Organisation (GH2) bersama sejumlah firma hukum terkemuka meluncurkan empat laporan strategis yang mengulas aspek pembiayaan dan kerangka legislatif guna mendukung proyek energi terbarukan dan hidrogen hijau berskala besar di Indonesia.

Peluncuran ini melibatkan kolaborasi antara GH2 dan firma hukum A&O Shearman (Ginting & Reksodiputro), Baker McKenzie (HHP Law Firm), Herbert Smith Freehills (Hiswara Bunjamin & Tandjung), serta Witara Cakra Advocates (White & Case LLP).

Menurut Rifan Bachtiar, Country Manager GH2 Indonesia, laporan bertajuk “Indonesia Good Green Hydrogen Contracting and Legislation” bertujuan memberikan panduan untuk menyederhanakan praktik kontrak, meningkatkan efektivitas, serta mengurangi biaya pengembangan proyek. 

Read also:  Tren Hotspot Menurun, Menhut Minta Tetap Waspada Karhutla

Baca juga: PLN Nusantara Power Uji Coba Hidrogen Fuel  Generator di Gili Ketapang

“Inisiatif ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat dalam memperoleh kesepakatan yang menguntungkan serta memaksimalkan potensi proyek hidrogen hijau di Indonesia,” ujar Rifan dalam diskusi pada peluncuran laporan tersebut, di Jakarta, Rabu (26/3/2025)

Peluncuran laporan ini turut dihadiri oleh CEO GH2 Jonas Moberg, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna, serta Direktur Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas Nizhar Marizi. 

Read also:  Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Dalam diskusi, Ferhat Afkar, Senior Associate di A&O Shearman, menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan penyusunan strategi perjanjian off-take, serta peran BUMN dalam pengembangan proyek.

Sementara Matthew Goerke, Partner di Herbert Smith Freehills, mengusulkan kerangka perizinan yang lebih terstruktur, dengan definisi jelas terkait hidrogen hijau, akses publik, serta pembentukan badan regulator independen.

Baca juga: PGE dan Sinopec Star Jalin Kemitraan Pengembangan Energi Panas Bumi, Lirik Pengembangan Hidrogen Hijau

Sedangkan, Nadia Soraya, Partner di HHP Law Firm, menekankan pentingnya kriteria sertifikasi yang transparan dan adaptif serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor.

Read also:  Karhutla Capai 202 Ribu Hektare, 57 Persen di Kawasan Hutan

Sementara Cindy Riswantyo, Partner di Witara Cakra Advocates, membahas model harga hidrogen hijau, termasuk skema harga hibrida, harga dinamis, dan pendekatan harga dasar.

Diskusi menegaskan semakin kuatnya momentum pengembangan hidrogen hijau di Indonesia serta perlunya kebijakan yang jelas dan mekanisme pembiayaan yang solid. Laporan ini diharapkan menjadi referensi utama bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan regulasi di sektor hidrogen hijau. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Ecobiz.asia — Ledakan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghadirkan persoalan baru: gunungan baterai bekas. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan timbulan limbah baterai kendaraan listrik akan...

Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

Ecobiz.asia -- Kekeringan dan pendangkalan sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah fenomena El Niño menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketergantungan Indonesia...

KLH/BPLH Perluas Jejaring Internasional Lawan Sindikat Kejahatan Lingkungan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kerja sama internasional untuk membongkar jaringan kejahatan lingkungan yang semakin...

TOP STORIES

Singapura-Laos Sepakati Perdagangan Kredit Karbon, Atur Mekanisme Corresponding Adjustment

Ecobiz.asia — Singapura dan Laos menandatangani perjanjian implementasi untuk membangun kerangka kerja yang mengikat secara hukum bagi kerja sama kredit karbon berdasarkan Pasal 6...

Pemanasan Global Diprediksi Lampaui 1,5°C, UNEP Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

Ecobiz.asia – Dunia diperkirakan akan melampaui ambang pemanasan global 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Namun, peluang untuk menekan kenaikan suhu dan mengembalikannya ke...

Singapore, Laos Sign Carbon Credit Deal, Set Corresponding Adjustment Mechanism

Ecobiz.asia — Singapore and Laos have signed an implementation agreement to establish a legally binding framework for carbon credit collaboration under Article 6 of...

UNEP: World Set to Cross 1.5°C Warming, Return Below Threshold Still Possible

Ecobiz.asia — Global temperatures are likely to exceed the 1.5°C warming threshold within the next few years, increasing climate risks and impacts, but the...

PLN Nusantara Power Perluas Bisnis di Luar Pembangkitan, Raih Dua Penghargaan Marketing 2026

Ecobiz.asia -- Transformasi bisnis PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam mencari sumber pertumbuhan baru di luar bisnis inti pembangkitan mendapat pengakuan melalui dua...