Ecobiz.asia – Menjaga kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu strategi utama untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Demikian mengemuka pada pembekalan multipihak dalam acara Penguatan Keterpaduan Pengelolaan DAS dalam Mendukung FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Jakarta, 2–4 September 2025.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa DAS sehat berperan sebagai “rumah bersama” yang menopang pangan, air, energi, dan kesejahteraan masyarakat. Jika rusak, DAS justru memicu masalah serius seperti banjir dan krisis air.
“Dengan menjaga hutan di DAS, kita menjaga stok karbon sekaligus stabilitas iklim,” ujarnya.
Haruni menjelaskan bahwa kondisi DAS saat ini berada di bawah tekanan akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan.
Dampak perubahan iklim seperti kekeringan, suhu tinggi, dan cuaca ekstrem semakin memperburuk kerentanan DAS. Dalam konteks ini, tutupan hutan menjadi kunci menjaga kualitas ekosistem dan cadangan karbon.
Selain aspek ekologi, DAS sehat juga memiliki nilai ekonomi. Melalui skema NEK, jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dapat masuk ke mekanisme pasar, membuka ruang pembiayaan iklim, memperkuat investasi hijau, dan memberikan manfaat hingga ke tingkat tapak.
“Nilai Ekonomi Karbon bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi jalan baru memperkuat pendanaan iklim dan membuka ruang bagi investasi hijau,” jelas Haruni.
Indonesia menargetkan FOLU Net Sink 2030, yaitu keseimbangan serapan dan emisi karbon sektor kehutanan melalui upaya pengurangan deforestasi, reforestasi, rehabilitasi hutan, restorasi gambut dan mangrove, serta pengelolaan hutan lestari.
Sekitar 60 persen target penurunan emisi nasional bergantung pada keberhasilan pengelolaan hutan dan DAS.
Haruni menekankan, kolaborasi multipihak menjadi syarat mutlak. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, hingga mitra internasional harus bekerja bersama.
“Penurunan emisi bukanlah hasil satu aksi, melainkan kolaborasi,” tegasnya.
Menurutnya, NEK menghadirkan paradigma baru pembangunan hijau yang berkeadilan.
“Dengan NEK, kita bisa memastikan hutan tetap lestari, karbon bernilai, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari upaya menjaga hutan di dalam DAS,” pungkasnya.
Acara ini juga menjadi bagian dari implementasi Proyek Perubahan Membangun Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kehutanan, yang masuk dalam Agenda Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Peserta yang hadir meliputi komunitas masyarakat, BUMN, BUMD, swasta, akademisi, serta perwakilan instansi pusat dan daerah. ***
