AACM: Peternakan Bisa Jadi Motor Pasar Karbon Berkualitas di ASEAN

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Sektor peternakan yang kerap dipandang sebagai sumber emisi ternyata memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Dengan pendekatan yang tepat, sektor ini tidak hanya mampu menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

“Sektor ini bukan hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui program seperti MBG di Indonesia,” ujar Ketua ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM) Dharsono Hartono dalam acara ASEAN Regional Livestock Carbon Market Convening di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Dharsono menambahkan, sektor pertanian, susu, dan peternakan sering kali mendapat sorotan negatif terkait emisi karbon. Padahal, dengan inovasi dan kolaborasi, sektor ini berpotensi menjadi motor penggerak transisi energi dan ketahanan iklim.

Read also:  Gold Standard Luncurkan Metodologi G-RESET, Perluas Akses Pembiayaan Karbon untuk Proyek Energi Terbarukan

Baca juga: Menteri LH Wanti-wanti: Kejahatan Karbon Kikis Kepercayaan Publik

“Saya rasa sektor pertanian, susu, dan peternakan bisa menjadi solusi. Karena sering kali kita mendengar banyak hal negatif tentang sektor ini, padahal sebenarnya sektor ini bisa menjadi sektor unggulan. Saya berharap hari ini kita bisa saling belajar, melihat potensi untuk negara seperti Indonesia, dalam hal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan institusi seperti Global Dairy Platform,” lanjut Dharsono.

AACM, yang diluncurkan saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, bertujuan mengembangkan pasar karbon sukarela serta mendukung pasar karbon kepatuhan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Dharsono, pengembangan pasar karbon di sektor peternakan dapat menjadi mesin pembiayaan iklim untuk pertumbuhan hijau dan penciptaan lapangan kerja.

Read also:  Incar Blue Carbon, Lampung Perluas Cakupan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon

Untuk mencapai visi tersebut, AACM berfokus pada tiga pilar utama: meningkatkan pasokan kredit karbon berintegritas tinggi, membangun infrastruktur dan kebijakan pendukung, serta mendorong permintaan pasar sambil menjaga integritas. Tahun ini, fokus ASEAN diarahkan pada peningkatan interoperabilitas, perluasan solusi pasar, dan memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.

Dalam tahun pertamanya, AACM mencatat sejumlah capaian penting, termasuk penyelenggaraan Global South-North Carbon Market Dialogue di Climate Week New York, penandatanganan nota kesepahaman di COP Baku untuk operasionalisasi ASEAN Common Carbon Framework, serta pertemuan ASEAN Climate Forum di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Read also:  Tiga Start Up Iklim Dapat Suntikan Rp15 Miliar, Siap Uji Coba dan Komersialisasi di Indonesia

Baca juga: Tujuh Perusahaan Kehutanan Siap Masuki Pasar Karbon, Luas Konsesi 900 Ribu Hektare Volume 10,3 Juta Ton CO2

Memasuki 2025, AACM memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASEAN, serta perwakilan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Komunitas AACM kini telah berkembang menjadi 74 anggota dari 16 negara, mencakup pengembang proyek, perusahaan, lembaga keuangan, hingga pembuat kebijakan.

“AACM tidak mengenakan biaya keanggotaan. Siapa pun—baik pembeli, penjual, penyedia layanan, LSM, maupun lembaga nirlaba—dipersilakan bergabung, asalkan memiliki komitmen untuk membangun pasar karbon di kawasan ini,” tegas Dharsono.

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Ecobiz.asia – Kementerian Pertanian mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian, mencakup subsektor persawahan, peternakan,...

Kemenhut: GANISPH Dibutuhkan untuk Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) akan memegang peran penting dalam ekosistem perdagangan karbon, seiring berkembangnya pemanfaatan hutan yang...

Perkuat Tata Kelola Bursa Karbon, OJK Kedepankan Integritas Pasar dan Perlindungan Konsumen

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat regulasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2026 dan...

KLH Dorong Pemda Siapkan Proyek Karbon, Bisa Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendorong pemerintah daerah mulai mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek karbon agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan...

Negara-Negara Asia-Pasifik Perkuat Kolaborasi untuk Tata Kelola Hutan dan Implementasi REDD+

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bekerja sama dengan Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menggelar pertemuan regional untuk memperkuat implementasi pengurangan...

TOP STORIES

Indonesia Issues New Carbon Trading Regulation for Agriculture Sector, Requires Farmer Benefit-Sharing

Ecobiz.asia – Indonesia has issued new rules governing carbon trading through greenhouse gas (GHG) emissions offset projects in the agricultural sector, covering rice cultivation,...

Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Ecobiz.asia – Kementerian Pertanian mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian, mencakup subsektor persawahan, peternakan,...

Bali Butuh Rp623,28 Triliun untuk Capai Emisi Nol Bersih 2045, Kesiapan Proyek Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Provinsi Bali membutuhkan investasi hijau sebesar Rp623,28 triliun hingga 2045 untuk mencapai target emisi nol bersih. Namun, keterbatasan fiskal daerah dan kesiapan...

Negosiasi INC on Plastic Pollution Alot, Indonesia Tak Tinggal Diam Tangani Sampah Plastik

Ecobiz.asia – Negosiasi perjanjian internasional untuk mengatasi polusi plastik, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution* masih menemui jalan buntu meski telah berlangsung sejak...

BPGMN Perkuat Pengelolaan Gambut dan Pemantauan Permukaan Air untuk Tekan Karhutla, 40 Cm Jadi Warning

Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memperkuat pengelolaan gambut melalui pemetaan risiko kebakaran, pemodelan kondisi kekeringan, dan pemantauan tinggi muka...