AACM: Peternakan Bisa Jadi Motor Pasar Karbon Berkualitas di ASEAN

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Sektor peternakan yang kerap dipandang sebagai sumber emisi ternyata memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Dengan pendekatan yang tepat, sektor ini tidak hanya mampu menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

“Sektor ini bukan hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui program seperti MBG di Indonesia,” ujar Ketua ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM) Dharsono Hartono dalam acara ASEAN Regional Livestock Carbon Market Convening di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Dharsono menambahkan, sektor pertanian, susu, dan peternakan sering kali mendapat sorotan negatif terkait emisi karbon. Padahal, dengan inovasi dan kolaborasi, sektor ini berpotensi menjadi motor penggerak transisi energi dan ketahanan iklim.

Read also:  KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Baca juga: Menteri LH Wanti-wanti: Kejahatan Karbon Kikis Kepercayaan Publik

“Saya rasa sektor pertanian, susu, dan peternakan bisa menjadi solusi. Karena sering kali kita mendengar banyak hal negatif tentang sektor ini, padahal sebenarnya sektor ini bisa menjadi sektor unggulan. Saya berharap hari ini kita bisa saling belajar, melihat potensi untuk negara seperti Indonesia, dalam hal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan institusi seperti Global Dairy Platform,” lanjut Dharsono.

AACM, yang diluncurkan saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, bertujuan mengembangkan pasar karbon sukarela serta mendukung pasar karbon kepatuhan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Dharsono, pengembangan pasar karbon di sektor peternakan dapat menjadi mesin pembiayaan iklim untuk pertumbuhan hijau dan penciptaan lapangan kerja.

Read also:  Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Untuk mencapai visi tersebut, AACM berfokus pada tiga pilar utama: meningkatkan pasokan kredit karbon berintegritas tinggi, membangun infrastruktur dan kebijakan pendukung, serta mendorong permintaan pasar sambil menjaga integritas. Tahun ini, fokus ASEAN diarahkan pada peningkatan interoperabilitas, perluasan solusi pasar, dan memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.

Dalam tahun pertamanya, AACM mencatat sejumlah capaian penting, termasuk penyelenggaraan Global South-North Carbon Market Dialogue di Climate Week New York, penandatanganan nota kesepahaman di COP Baku untuk operasionalisasi ASEAN Common Carbon Framework, serta pertemuan ASEAN Climate Forum di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Read also:  PLN EPI Pilih Blue Carbon Mangrove untuk Dekarbonisasi dan Ketahanan Energi Pesisir

Baca juga: Tujuh Perusahaan Kehutanan Siap Masuki Pasar Karbon, Luas Konsesi 900 Ribu Hektare Volume 10,3 Juta Ton CO2

Memasuki 2025, AACM memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASEAN, serta perwakilan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Komunitas AACM kini telah berkembang menjadi 74 anggota dari 16 negara, mencakup pengembang proyek, perusahaan, lembaga keuangan, hingga pembuat kebijakan.

“AACM tidak mengenakan biaya keanggotaan. Siapa pun—baik pembeli, penjual, penyedia layanan, LSM, maupun lembaga nirlaba—dipersilakan bergabung, asalkan memiliki komitmen untuk membangun pasar karbon di kawasan ini,” tegas Dharsono.

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian...

KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk memastikan manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi...

Kemenhut Rancang JREDD+ Jadi Jembatan Pasar Karbon Sukarela dan Wajib

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mendorong percepatan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) sebagai instrumen perdagangan karbon kehutanan untuk mendukung target restorasi lahan kritis dan perlindungan hutan...

Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Ecobiz.asia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan konsep perdagangan karbon kepada mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di...

TOP STORIES

Carbon Digital Conference 2026 returns as Indonesia’s carbon market gains momentum under new forestry regulation

The Carbon Digital Conference (CDC) 2026 will return on 8-9 December 2026, bringing together carbon project developers, technology providers, policymakers, financiers, corporate buyers, investors,...

PLN EPI Ajak Pabrik Sawit Kembangkan BioCNG, Limbah POME Diolah Jadi Energi Bersih

Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pabrik kelapa sawit (PKS) berkolaborasi mengembangkan Bio Compressed Natural Gas (BioCNG) berbasis limbah cair...

PGE Kantongi Pendanaan Global US$477 Juta untuk Tiga Proyek Panas Bumi

Ecobiz.asia – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memperoleh dukungan pendanaan internasional senilai total 477,87 juta dollar AS untuk tiga proyek panas bumi setelah...

Indonesia-GGGI Partnership Targets US$2 Billion in Green Investment by 2030

Ecobiz.asia — Indonesia and the Global Green Growth Institute (GGGI) have launched the Green Indonesia Future Initiative (GIFT), a strategic partnership targeting the mobilization...

Kemenhut Tetapkan 10 Hutan Adat dan Luncurkan Roadmap Percepatan Hutan Adat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat 2025-2029 sekaligus menyerahkan 10 Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan...