Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil, Senin (17/11/2025).
Dokumen tersebut menjadi panduan nasional untuk memperkuat peran ekosistem pesisir dan laut dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Peluncuran dilakukan melalui kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), serta Kementerian Kehutanan dengan dukungan teknis Global Green Growth Institute (GGGI) dan pendanaan Pemerintah Kanada.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan peluncuran dokumen ini menegaskan arah integrasi aksi darat dan laut dalam strategi iklim nasional.
“Indonesia ingin memastikan kontribusi karbon biru terintegrasi sepenuhnya dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujarnya.
Integrasi karbon biru telah dimasukkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC, sebagai langkah memperkuat posisi mangrove, padang lamun, dan rawa asin dalam upaya penurunan emisi serta peningkatan ketahanan iklim.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menambahkan bahwa ekosistem karbon biru merupakan aset penting bagi Indonesia.
“Peta jalan ini menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan kualitas dan integritas karbon biru di dalam sistem nilai ekonomi karbon,” katanya.
Menurut Sakti, penyelarasan tiga ekosistem karbon biru dalam satu pendekatan pesisir–laut akan memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pesisir, keamanan pangan biru, dan membuka peluang ekonomi berkelanjutan.
Dokumen karbon biru tersebut juga selaras dengan kebijakan FOLU Net Sink 2030 dan mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Peluncuran ini menjadi sinyal bahwa Indonesia menempatkan karbon biru sebagai bagian integral dari arsitektur iklim nasional dan berkomitmen memperkuat kerja sama global menghadapi perubahan iklim. ***
