Kolaborasi Lintas Sektor Didorong untuk Regenerasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kolaborasi multipihak lintas sektor dinilai penting untuk mendorong regenerasi hutan tropis dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.

Hal tersebut mengemuka dalam sesi dialog bertajuk “Regenerating Forests and Empowering Local Communities” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP30 UNFCCC di Belém, Brasil, Selasa (11/11).

Diskusi menghadirkan APP Group, WWF Indonesia, GenZero, dan CIFOR–ICRAF untuk membahas strategi memperkuat ketahanan ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Sesi dipandu Executive Vice President World Business Council for Sustainable Development Dominic Waughray, dengan menghadirkan panelis seperti Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda, Policy & Analytics GenZero Anshari Rahman, serta Theme Leader Climate Change, Energy, and Low Carbon Development CIFOR–ICRAF Beria Leimona.

Dalam diskusi itu, APP Group mewakili sektor industri memaparkan model jangka panjang pengelolaan hutan dan kemitraan masyarakat. Panel juga menyoroti perbedaan antara siklus keuangan dan pasar yang cenderung berjangka pendek, sementara ekosistem dan masyarakat adat bekerja dalam rentang waktu lintas generasi.

Para panelis menekankan perlunya kerangka kerja terpadu yang menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan, termasuk penguatan pembiayaan inovatif dan tata kelola inklusif untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam solusi iklim berbasis hutan.

“Hutan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi. Melalui Forest Positive Policy di bawah platform Regenesis, kami ingin memastikan pertumbuhan usaha selaras dengan manfaat nyata bagi masyarakat dan iklim,” ujar Elim Sritaba.

APP Group menyampaikan bahwa perusahaan mengalokasikan dana US$30 juta per tahun selama 10 tahun untuk restorasi lanskap, pemulihan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Aditya Bayunanda menekankan pentingnya memastikan setiap inisiatif sektor swasta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut dia, kawasan dengan habitat penting, keanekaragaman hayati tinggi, serta jasa lingkungan seperti air dan nilai budaya perlu menjadi prioritas perlindungan.

Sementara itu, Beria Leimona menegaskan pentingnya menyeimbangkan pendekatan ilmiah dengan relevansi sosial. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dinilai krusial agar program memiliki legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Rehabilitasi Mangrove Jadi Investasi Jangka Panjang

Ecobiz.asia — Rehabilitasi mangrove menjadi investasi jangka panjang untuk perlindungan wilayah pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya...

Pertemuan APEC-EGILAT, Indonesia Tegaskan Penguatan SVLK dan Penegakan Hukum untuk Berantas Pembalakan Liar

Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perdagangan produk kehutanan legal melalui optimalisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan penguatan penegakan hukum pada...

TOP STORIES

WWF, HSBC, Tusam Hutani Lestari Partner with Six Universities on Sumatran Elephant Conservation Research

Ecobiz.asia — Six universities from Indonesia and abroad have agreed to strengthen research collaboration on Sumatran elephant conservation in the Peusangan Landscape, Aceh Province. The...

WWF, HSBC, Tusam Hutani Lestari, Gandeng Enam Universitas Kembangkan Riset Konservasi Gajah Sumatra

Ecobiz.asia — Enam universitas di Indonesia dan mancanegara sepakat memperkuat kolaborasi riset untuk konservasi Gajah Sumatra di Lansekap Peusangan, Provinsi Aceh. Kesepakatan ini menjadi bagian...

BIRU Resmikan Training Center dan Test Center, Targetkan Perluas Akses Kerja Internasional

Ecobiz.asia – PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), anak usaha PT BUMA Internasional Grup Tbk (IDX: DOID), meresmikan pusat pelatihan (training center) di Depok, Jawa...

Indonesia to Launch Carbon Registry System in July, Invites Developers for Trial Phase

Ecobiz.asia — Indonesia is set to launch its Carbon Unit Registry System (SRUK) in July 2026 as a key infrastructure to support the country’s...

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan...