Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mutual Expression of Interest (MoI) untuk memulai kerja sama perdagangan karbon antara Indonesia dan Norwegia di bawah Pasal 6.2 Paris Agreement.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi dan Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim. GGGI merupakan trustee (pengelola dana) dari Norwegian Article 6 Climate Action Fund (NACA).
Acara tersebut disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen, dalam sesi Seller Meet Buyer di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP30 UNFCCC di Belém, Brasil, Kamis (13/11/2025).
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025 saat gelaran London Climate Week, pemerintah Indonesia dan Norwegia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan Pasal 6 Paris Agreement.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi atas kemajuan kerja sama Indonesia–Norwegia dalam merampungkan draf Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) dan Generation-Based Incentive (GBI) program.
“Penandatanganan kerangka kerja ini menjadi tonggak penting yang memperkuat komitmen bersama Indonesia dan Norwegia dalam pelaksanaan perdagangan karbon berbasis teknologi. Langkah ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan skema perdagangan karbon tidak hanya berbasis alam, tetapi juga teknologi,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan, MOPA yang direncanakan akan ditandatangani pada akhir 2025 akan membuka peluang baru bagi perdagangan karbon di sektor energi terbarukan, khususnya proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung, dengan potensi pengurangan emisi mencapai 12 juta ton CO₂e.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyebut kerja sama ini memperluas kemitraan strategis kedua negara yang sebelumnya berfokus pada sektor kehutanan.
“Kami bangga dapat memperluas kerja sama dengan Indonesia, tidak hanya di bidang perlindungan hutan tropis, tetapi juga untuk mempercepat transisi energi melalui implementasi Pasal 6.2,” kata Eriksen.
Eriksen menjelaskan, Norwegian Global Emission Reduction Initiative memiliki otorisasi pendanaan hingga US$800 juta, dan tengah diajukan ke parlemen Norwegia untuk ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pengurangan emisi melalui kerja sama strategis dengan negara mitra, termasuk Indonesia.
Kerja sama dengan Indonesia diproyeksikan dapat menghasilkan pengurangan emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta dolar AS selama sepuluh tahun, serta menarik investasi swasta hingga 5–10 kali lipat dari nilai pendapatan karbon.
“Kami berharap perjanjian pembelian atau Purchase Agreement dapat ditandatangani sebelum akhir tahun ini. Implementasi program ini akan membuka jalan bagi kerja sama teknologi lain seperti tenaga angin, panas bumi, dan pumped hydro,” ujar Eriksen. ***
