Kantong Gajah Sumatra Menyusut dari 42 Menjadi 21, Menhut Beberkan Aksi Penyelamatan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan di tengah penyusutan drastis habitat satwa tersebut. Dari sebelumnya 42 kantong populasi gajah Sumatra, kini hanya tersisa 21 kantong.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni dalam pertemuan bersama aktivis lingkungan dan influencer di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Menhut, kondisi gajah Sumatra dan gajah Kalimantan saat ini sudah berada dalam status sangat terancam punah atau critically endangered sehingga membutuhkan langkah lintas sektor yang lebih konkret.

Read also:  KLH Rekomendasikan Penataan Ulang Tata Ruang Sumatra, Cegah Bencana Banjir Berulang

“Inpres ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan gajah kita. Fokus utama kami adalah bagaimana mengeksekusi ide-ide tersebut secara nyata di lapangan,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia mengatakan naskah Inpres saat ini tengah menjalani proses sirkulasi administratif antar kementerian sebelum diterbitkan secara resmi.

Salah satu poin utama dalam beleid tersebut adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan perlindungan habitat satwa liar. Kementerian Kehutanan akan menyiapkan peta home range gajah yang wajib menjadi acuan pembangunan jalan maupun proyek infrastruktur lainnya.

Read also:  Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Menurut Raja Juli, pembangunan jalan tol maupun proyek strategis nasional ke depan harus memperhatikan jalur pergerakan gajah, termasuk dengan penyediaan underpass atau terowongan agar konektivitas habitat tetap terjaga.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Direktur Jenderal KSDAE Satyawan Pudyatmoko itu, Menhut juga meminta 21 kantong gajah yang tersisa dipertahankan dan dipulihkan kualitas ekosistemnya.

Pemerintah juga akan membangun koridor satwa untuk menyambungkan habitat yang terfragmentasi akibat alih fungsi lahan maupun aktivitas ilegal.

Read also:  Survei Terbaru Kemenhut Ungkap Populasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli, Kondisi Rentan

“Penting bagi kita untuk memiliki data yang akurat. Dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi harus ada target angka peningkatan populasi yang jelas misalnya dalam lima tahun ke depan,” kata Raja Juli.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penanganan konflik manusia dan gajah di kawasan Way Kambas yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pembangunan barrier untuk mencegah konflik langsung antara manusia dan satwa liar. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....

Rancang Peta Arahan, Kemenhut Siapkan 5,67 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan alokasi sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2026 sebagai acuan penerbitan...

ClientEarth-CPI Indonesia Teken MoU, Percepat Transisi Energi Berkeadilan

Ecobiz.asia – ClientEarth dan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat implementasi energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Kerja...

Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia...

Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola...

TOP STORIES

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....