Ecobiz.asia — Kerusakan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi pemicu utama banjir bandang yang melanda Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
Pakar Konservasi Tanah dan Air Universitas Gadjah Mada (UGM) Ambar Kusumandari mendesak pemerintah melakukan rehabilitasi vegetatif dan penerapan agroforestri untuk memulihkan fungsi ekologis DAS.
Temuan pembukaan lahan di kawasan hulu menguatkan dugaan tersebut. Bareskrim Polri mengidentifikasi aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan kelapa sawit yang diduga memicu banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Berdasarkan citra satelit, terdapat 110 titik pembukaan lahan di DAS Garoga yang menyebabkan luapan air dan menimbulkan korban 47 orang meninggal dunia serta 22 orang hilang.
Ambar mengatakan pembukaan lahan di hulu berdampak langsung hingga wilayah tengah dan hilir. “Arus sungai yang mampu membawa balok-balok kayu besar menunjukkan rusaknya kawasan hulu sebagai area konservasi dan lindung yang seharusnya menjaga ekosistem di bawahnya,” ujarnya, Selasa (6/1).
Ia menjelaskan, hilangnya tutupan hutan menghapus fungsi hutan sebagai “bendungan alami” yang mengintersepsi air hujan melalui tajuk pohon.
Tanpa resapan di hulu, air hujan langsung mengalir ke permukaan dalam volume besar sehingga sungai di hilir tidak mampu menampung beban air dan memicu banjir bandang.
Menurut Ambar, lahan negara di kawasan hulu yang terdeforestasi perlu segera direhabilitasi melalui penghutanan kembali, didukung upaya mekanik yang tepat sebagai fondasi pemulihan ekosistem.
Sementara itu, pada lahan milik masyarakat, pendekatan agroforestri—menggabungkan tanaman hutan dengan tanaman pangan atau obat—dinilai paling relevan.
“Lahan pemerintah difokuskan sebagai hutan lindung. Untuk lahan masyarakat, dibangun menyerupai hutan tetapi tetap memberi manfaat ekonomi,” katanya.
Ia juga mendorong moratorium kegiatan yang merusak lingkungan, seperti tambang dan perkebunan skala besar, serta penataan ulang tata ruang berbasis pengelolaan DAS. Selain itu, Ambar menekankan penguatan sistem peringatan dini berbasis prediksi BMKG dan peta potensi bencana.
“Kita perlu memahami kondisi alam dan menyesuaikan aktivitas manusia secara adaptif,” pungkasnya. ***
