Ecobiz.asia – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, transisi energi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan sekaligus merupakan peluang pembangunan di masa depan.
Hal ini disampaikan dalam Public Lecture yang mengusung topik Energy Transition Towards a Low Carbon Economy di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Hal ini bukan sekedar suatu keharusan namun merupakan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merupakan peluang untuk memastikan bahwa masyarakat kita mendapatkan energi yang layak, dan juga merupakan peluang untuk memastikan bahwa kita dapat tumbuh bersama secara merata di seluruh Indonesia,” ungkap Wamenkeu.
Baca juga: Indonesia dan Norwegia Perpanjang Kerja Sama Iklim dan Kehutanan, Sampai Tahun 2030
Transisi energi ini juga menjadi bentuk komitmen Indonesia memenuhi agenda perubahan iklim global dengan dua janji kepada dunia. Pertama, mencapai Nationally Determined Contribubiton (NDC) sesuai Paris Agreement, yang saat ini terus disempurnakan. Kedua, Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Namun di sisi lain, Wamenkeu mengatakan Indonesia masih banyak mengandalkan sektor heavy carbon dengan kekayaan sumber daya alam seperti batu bara.
Indonesia perlu menyediakan energi yang ramah lingkungan dengan cukup dan berkualitas serta murah dan berkelanjutan untuk bisa terjangkau oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan langkah hal yang dapat kita lakukan. Kami ingin menyediakan energi bagi rakyat kami, kami ingin menyediakan listrik bagi rakyat kami, kami ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat kami. Kita harus melakukannya secara berkelanjutan dimulai dari kondisi saat ini. Ini tidak akan mudah, tapi kami melakukan apa yang telah kami tetapkan,” jelas Wamenkeu.
Indonesia telah mendorong kerja sama dalam skala global dengan membentuk Energy Transition Mechanism (ETM). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga telah melakukan penandaan climate budget tagging yang bisa menelusuri jumlah anggaran negara yang digunakan untuk mitigasi perubahan iklim.
Wamenkeu melanjutkan, Indonesia juga mengajukan beberapa inisiatif lain dengan membangun pasar pertukaran karbon. Karbon adalah area baru yang memungkinkan agenda perubahan iklim Indonesia bisa maju.
Sejak diluncurkan pada September 2023, bursa karbon Indonesia telah memperdagangkan 1,5 juta ton karbon. Wamenkeu meyakini jumlah ini akan berlanjut karena Indonesia memiliki banyak potensi.
“Saat ini banyak orang yang datang ke Pemerintah meminta konsesi hutan untuk melestarikan pohon dan kemudian memanen kredit karbon. Ini adalah produk baru yang akan menjadi sangat penting di masa depan dalam cara kita mengelola pendanaan perubahan iklim. Mengapa? Sebab Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih memiliki hutan. Kita harus bisa memanfaatkan hutan kita sebagai jalan untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkas Wamenkeu. ***