Ecobiz.asia – Pekanbaru, 6 Maret 2025 – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mendukung pembentukan satuan tugas (satgas) daerah guna mempercepat produksi dan lifting migas di Riau.
Inisiatif ini disepakati dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan SKK Migas CW Wicaksono, pimpinan KKKS wilayah Riau, dan Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur SF Haryanto serta perwakilan KKKS, termasuk PHR WK Rokan, EMP Group, PT Bumi Siak Pusako, Texcal Mahato, Pertamina EP Field Lirik, SPR Langgak, dan PT APG West Kampar Indonesia.
Baca juga: Menteri ESDM Lantik Pejabat Pimpinan SKK Migas, Kenali Sosoknya
Gubernur Riau menegaskan pentingnya penyelesaian kendala operasional yang berpotensi memperlambat pengeboran, seperti permasalahan lahan dan akses jalan. “Kita harus mencari solusi bersama, karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ini penting bagi Provinsi Riau. Jika operasional terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah,” ujarnya dikutip Senin (10/3/2025)
Sebagai tindak lanjut, satgas daerah akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengatasi hambatan operasional migas.
Kepala SKK Migas Sumbagut, Wicaksono, mengapresiasi langkah ini dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus segera dieksekusi.
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur dalam pembentukan satgas daerah. Ini sejalan dengan satgas nasional yang dikomandoi Menteri ESDM dan berfokus pada peningkatan produksi migas,” kata Wicaksono.
Baca juga: Kembangkan Generasi Muda Indonesia BUMA International Group Gandeng Yayasan KSE
Provinsi Riau saat ini menjadi penyumbang terbesar produksi migas nasional, dengan capaian produksi minyak sekitar 30% dan aktivitas pengeboran masif sebanyak 606 sumur, mencapai 60% dari target nasional.
Dengan adanya satgas daerah, diharapkan kendala di lapangan dapat diatasi lebih cepat sehingga industri migas terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional. ***