Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Importir Inggris menilai produk kayu Indonesia memiliki kualitas dan berminat untuk terus meningkatkan volume impor ke depan. 

Adanya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan UK Timber Regulations diyakini tidak akan berdampak banyak pada proses impor produk kayu Indonesia.

Demikian mengemuka pada Stakeholders Dialogue yang digelar KBRI London bersama industri Kayu Inggris di tengah gempuran isu sustainability dan legalitas yang dihembuskan oleh Uni Eropa dan Inggris, Kamis (9/1/2025) waktu setempat.

Baca juga: Indonesia Siap Luncurkan Perdagangan Karbon Luar Negeri, Libatkan Lima Proyek Energi Terbarukan

Stakeholder Dialogue dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk peningkatan ekspor timber Indonesia ke Inggris.

Read also:  WALHI Tolak Percepatan Pembangunan PSEL, Dinilai Bukan Solusi Krisis Sampah

Forum menyepakati keinginan untuk tingkatkan impor kayu dari Indonesia. “Saya sudah melakukan bisnis dengan Indonesia lebih dari 40 tahun, dan selalu puas dengan kualitas kayu Indonesia”, ujar Chairman Timber Development UK Chris Sutton yang hadir sebagai pembicara.

Sementara menurut Managing Director EFECA Emily Fripp, kalangan pelaku usaha di Inggris masih menunggu update kebijakan pemerintah Inggris mengenai UK Forest Risk Commodities yang saat ini masih dalam pembahasan secara internal.

“Tetapi saya yakin bahwa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produk kayu asal Indonesia,” katanya.

Narasumber lain, CEO Timber Development UK David Hopkins menyinggung mengenai pentingnya kampanye kualitas produk kayu Indonesia, termasuk melalui forum diskusi seperti kegiatan ini.

Read also:  Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra, WALHI Soroti Pertambangan Emas Tanpa Izin

Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia dan IMO, Desra Percaya pada kesempatan itu mengungkapkan adanya stigma negatif atas produk kayu Indonesia terkait deforestasi. 

“Produk kayu Indonesia dikenal karena keindahan, daya tahan, dan kualitasnya, tetapi masih dianggap tidak berkelanjutan, meski Indonesia telah menerapkan berbagai program, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, untuk memenuhi kriteria skema berkelanjutan Inggris dan negara Eropa,” katanya.

Baca juga: Thiess Garap Tambang Kapuas Bara Utama (KBU), Bakal Perluas Clean River Program

Pada Desember 2022, SVLK Indonesia telah diperbarui untuk tingkatkan transparansi dan keterlacakan dengan gunakan teknologi informasi dan geolokasi. Sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa, sehingga produk kayu Indonesia tidak memerlukan prosedur uji tuntas tambahan.

Read also:  Menteri LH Gandeng Muslimat NU, Perkuat Gerakkan Pengendalian Sampah dan Krisis Lingkungan

Menurut Atase Perdagangan KBRI London Ayu Siti Maryam, ekspor kayu Indonesia ke Inggris mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,45%, namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan produk kayu dari negara lain seperti Tiongkok, Swedia, dan Finlandia. 

Namun adanya komitmen pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan kayu dalam konstruksi, serta prediksi Bank Dunia mengenai peningkatan permintaan global hingga empat kali lipat pada 2050 membuka peluang perluasan pasar bagi kayu Indonesia di Inggris. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia, UK Push Post-COP30 Climate Action, Focus on Finance and Resilience

Ecobiz.asia — Indonesia and Britain agreed to step up climate cooperation to accelerate post-COP30 action, with a focus on climate finance, national resilience and...

Gakkum Kehutanan Limpahkan Kasus Kayu Ilegal Donggala ke Kejaksaan

Ecobiz.asia — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kehutanan) melimpahkan perkara pengangkutan kayu ilegal di jalur Trans Palu–Tolitoli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, ke Kejaksaan...

Penertiban Izin Kehutanan Perlu Objektif, Sektor Usaha Ingatkan Dampak Sosial-Ekonomi

Ecobiz.asia - Pemerintah mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.010.991 Ha di 3 Provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara...

Indonesia–Swiss Perluas Program Pengembangan Talenta Energi Terbarukan

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerja sama pengembangan sumber daya manusia (SDM) energi bersih melalui peluncuran Renewable Energy Skills Development (RESD) Fase...

Indonesia–Inggris Dorong Pembiayaan Alam Berkelanjutan, Aceh Jadi Model Percontohan

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat ekonomi berbasis alam melalui kemitraan strategis dengan Inggris, dengan Aceh disiapkan sebagai model percontohan pengembangan pembiayaan alam...

TOP STORIES

Pasok Energi Bersih ke Sektor Kesehatan, PGN Optimalkan Penyaluran Gas Bumi ke RSUP Dr. Sardjito

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mengoptimalkan penyaluran gas bumi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Yogyakarta,...

Dirjen Minerba Tekankan Pentingnya Komunikasi Intensif Hadapi Tantangan Global Pertambangan

Ecobiz.asia -- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan inklusif antar...

Indonesia, UK Push Post-COP30 Climate Action, Focus on Finance and Resilience

Ecobiz.asia — Indonesia and Britain agreed to step up climate cooperation to accelerate post-COP30 action, with a focus on climate finance, national resilience and...

Gakkum Kehutanan Limpahkan Kasus Kayu Ilegal Donggala ke Kejaksaan

Ecobiz.asia — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kehutanan) melimpahkan perkara pengangkutan kayu ilegal di jalur Trans Palu–Tolitoli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, ke Kejaksaan...

PLN Siapkan Nuklir, CCS, hingga Hidrogen untuk Percepat Transisi Energi

Ecobiz.asia - PT PLN (Persero) menyiapkan beragam strategi dan teknologi untuk mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk pembangkit listrik tenaga...