Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Importir Inggris menilai produk kayu Indonesia memiliki kualitas dan berminat untuk terus meningkatkan volume impor ke depan. 

Adanya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan UK Timber Regulations diyakini tidak akan berdampak banyak pada proses impor produk kayu Indonesia.

Demikian mengemuka pada Stakeholders Dialogue yang digelar KBRI London bersama industri Kayu Inggris di tengah gempuran isu sustainability dan legalitas yang dihembuskan oleh Uni Eropa dan Inggris, Kamis (9/1/2025) waktu setempat.

Baca juga: Indonesia Siap Luncurkan Perdagangan Karbon Luar Negeri, Libatkan Lima Proyek Energi Terbarukan

Stakeholder Dialogue dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk peningkatan ekspor timber Indonesia ke Inggris.

Read also:  Karhutla Bikin Polusi Udara Makin Mematikan, Korban Melonjak Hingga 42%

Forum menyepakati keinginan untuk tingkatkan impor kayu dari Indonesia. “Saya sudah melakukan bisnis dengan Indonesia lebih dari 40 tahun, dan selalu puas dengan kualitas kayu Indonesia”, ujar Chairman Timber Development UK Chris Sutton yang hadir sebagai pembicara.

Sementara menurut Managing Director EFECA Emily Fripp, kalangan pelaku usaha di Inggris masih menunggu update kebijakan pemerintah Inggris mengenai UK Forest Risk Commodities yang saat ini masih dalam pembahasan secara internal.

“Tetapi saya yakin bahwa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produk kayu asal Indonesia,” katanya.

Narasumber lain, CEO Timber Development UK David Hopkins menyinggung mengenai pentingnya kampanye kualitas produk kayu Indonesia, termasuk melalui forum diskusi seperti kegiatan ini.

Read also:  Empat Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Catherine hingga Marlon Pulang ke Alam Liar

Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia dan IMO, Desra Percaya pada kesempatan itu mengungkapkan adanya stigma negatif atas produk kayu Indonesia terkait deforestasi. 

“Produk kayu Indonesia dikenal karena keindahan, daya tahan, dan kualitasnya, tetapi masih dianggap tidak berkelanjutan, meski Indonesia telah menerapkan berbagai program, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, untuk memenuhi kriteria skema berkelanjutan Inggris dan negara Eropa,” katanya.

Baca juga: Thiess Garap Tambang Kapuas Bara Utama (KBU), Bakal Perluas Clean River Program

Pada Desember 2022, SVLK Indonesia telah diperbarui untuk tingkatkan transparansi dan keterlacakan dengan gunakan teknologi informasi dan geolokasi. Sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa, sehingga produk kayu Indonesia tidak memerlukan prosedur uji tuntas tambahan.

Read also:  Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Menurut Atase Perdagangan KBRI London Ayu Siti Maryam, ekspor kayu Indonesia ke Inggris mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,45%, namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan produk kayu dari negara lain seperti Tiongkok, Swedia, dan Finlandia. 

Namun adanya komitmen pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan kayu dalam konstruksi, serta prediksi Bank Dunia mengenai peningkatan permintaan global hingga empat kali lipat pada 2050 membuka peluang perluasan pasar bagi kayu Indonesia di Inggris. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...