Pembangunan PLTA di Bendungan Eksisting Dikebut, Gunakan Skema KPBU

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian PU, Senin (3/3/2025). 

Pertemuan ini membahas potensi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di bendungan eksisting.

Wamen Diana menekankan bahwa pembangunan bendungan harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk sebagai sumber energi listrik. 

Baca juga: The International Hydropower Association (IHA) Luncurkan Outlook PLTA di Asia Tenggara, Potensi Besar Indonesia Terungkap

“Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal. Saya berharap pertemuan ini dapat mempercepat upaya tersebut,” ujarnya.

Read also:  P3HKI Dorong Sertifikat Kepatuhan Ketenagakerjaan Jadi Syarat Merger dan Akuisisi

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa saat ini ada tiga bendungan dalam proses KPBU, yaitu Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. 

“Ketiga bendungan ini potensial untuk mendukung ketahanan energi. Bendungan Tiga Dihaji berpotensi menghasilkan listrik 40 MW, Bendungan Bintang Bano 6,3 MW, dan Bendungan Leuwikeris 7,4 MW,” katanya.

Dari 61 bendungan yang dibangun pada 2015–2024, terdapat 43 bendungan dengan potensi PLTA. Sebanyak 35 di antaranya telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan potensi listrik sebesar 250,51 MW, sementara delapan lainnya masih dalam proses kajian dengan potensi 7,65 MW.

Read also:  Cegah Karhutla, Pemerintah Percepat Pembangunan Sekat Kanal dan Perkuat Budaya Ekologis Gambut

Dari 35 bendungan tersebut, terdapat 10 bendungan prioritas KPBU PLTA yakni Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Keureuto di Aceh, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Batang Tongar di Sumatera Barat, Batang Batahan di Sumatera Utara, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat dan Bendungan Bener di Jawa Tengah.

Wamen ESDM Yuliot Tanjung menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU. 

Read also:  El Nino Diprediksi Lebih Parah, Wamen LH Minta Kepala Daerah Siaga Kebakaran TPA Sampah

Baca juga: PLN Targetkan PLTA Jatigede 110 MW Beroperasi Akhir Tahun, Tingkatkan Pasokan Listrik EBT

“Jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, prosesnya akan lebih efisien. Dengan skema satu paket baik untuk irigasi, air baku maupun PLTA perencanaan ekonomi bisa lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik,” pungkas Wamen Yuliot.

KPBU PLTA ini diharapkan dapat berkontribusi pada swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Skema ini juga memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik secara efisien melalui keterlibatan pihak swasta. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Prabowo Resmikan Biodiesel B50, Klaim Indonesia Tak Lagi Impor Solar

Ecobiz.asia – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel 50% (B50) di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Pemerintah mengklaim implementasi...

ASEAN Perkuat Antisipasi El Niño dan Kabut Asap, Indonesia Dorong Kesiapsiagaan Regional

Ecobiz.asia - Negara-negara ASEAN memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap lintas batas yang dipicu fenomena El...

Transformasi Pengelolaan Sampah, Pembangunan Fasilitas PSEL Bali Dimulai

Ecobiz.asia - Pemerintah resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, Bali, sebagai langkah awal transformasi pengelolaan...

Kemenhut Perbarui Rencana Kehutanan Nasional, Fokus Seimbangkan Ekonomi, Ekologi, dan Kesejahteraan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai menyosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030....

KLH-Freeport Restorasi Mangrove di Sumbawa, Menteri Jumhur Tegaskan Semangat Tobat Ekologis

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) meluncurkan program restorasi mangrove di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa,...

TOP STORIES

Indonesia Issues Presidential Directive to Protect Sumatran and Bornean Elephants

Ecobiz.asia — Indonesian President Prabowo Subianto has issued a presidential directive mandating a coordinated, cross-government effort to protect the populations and habitats of the...

Indonesia Becomes First Country to Implement Global Carbon Data Standard in National Registry

Ecobiz.asia — Indonesia has become the first country to implement the Climate Data Steering Committee (CDSC)'s Common Carbon Credit Data Model through its newly...

SRUK Resmi Meluncur, Indonesia Jadi yang Pertama Terapkan Standar Data Karbon CDSC

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Kamis (9/7/2026), yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di...

ASEAN Strengthens Regional Readiness for El Niño and Transboundary Haze

Ecobiz.asia — ASEAN environment ministers have reaffirmed their commitment to strengthening regional preparedness against forest fires and transboundary haze as the region faces an...

SRUK: Tak Lagi Sekadar Trailer, Perang Karbon Indonesia Akhirnya Masuk Layar Lebar

Oleh: Gusti Hardiansyah (Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalbar) Ecobiz.asia - Pagi itu aroma kopi liberika dari lanskap rawa gambut asli Pontianak masih...