Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia dan Jepang mempercepat kerja sama pengembangan proyek energi bersih, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), Sustainable Aviation Fuel (SAF), amonia hijau, hingga perdagangan karbon untuk mendukung transisi energi dan investasi teknologi rendah karbon di Indonesia.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dengan delegasi Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang di Jakarta, Rabu (16/7/2026).
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kerja sama Indonesia dan Jepang difokuskan pada percepatan implementasi proyek-proyek strategis energi bersih sekaligus memperkuat investasi teknologi rendah emisi.
Salah satu agenda utama adalah percepatan pengembangan dua proyek panas bumi nasional, yakni PLTP Sarulla dan PLTP Muaralaboh Unit 2.
“Kami saat ini tengah melakukan percepatan pengembangan PLTP Sarulla dan PLTP Muaralaboh Unit 2. Untuk Sarulla, pemerintah terus mengupayakan pemulihan kapasitas pembangkitan melalui implementasi Long Term Restoration Plan dalam tiga tahap. Selain itu, pemerintah juga secara aktif memberikan kepastian bagi investasi lanjutan guna memaksimalkan kapasitas pembangkit,” kata Eniya.
Menurut Eniya, pembangunan PLTP Muaralaboh Unit 2 juga terus didorong untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera, membuka lapangan kerja, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain panas bumi, kedua negara membahas sejumlah proyek prioritas lainnya, antara lain PLTSa Legok Nangka di Jawa Barat, proyek Green Ammonia Initiative in Aceh (GAIA), pengembangan SAF, pengembangan pembangkit listrik skala kecil dan menengah berbasis nuklir, serta penguatan perdagangan karbon.
Indonesia dan Jepang juga sepakat mempercepat implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM), termasuk pengembangan proyek Carbon Capture and Storage (CCS) dan mekanisme perdagangan karbon yang diakui secara internasional.
Di bidang efisiensi energi, Eniya menyampaikan pemerintah terus memperkuat penerapan manajemen energi di sektor industri dan bangunan melalui berbagai regulasi baru. Hingga 2025, ratusan industri dan bangunan telah menyampaikan laporan melalui aplikasi Pelaporan Online Manajemen Energi (POME).
“Implementasi ini berkontribusi terhadap penghematan energi sekaligus penurunan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Eniya didampingi Direktur Panas Bumi, Direktur Konservasi Energi, serta perwakilan Direktorat Energi Baru Ditjen EBTKE. Sementara delegasi Jepang dipimpin Director General for Energy and Environmental Policy, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), Shinichi Kihara.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama pengembangan energi bersih melalui peningkatan investasi dan percepatan implementasi proyek-proyek rendah karbon guna mendukung target transisi energi Indonesia. ***
