Norwegia Minati Kredit Karbon Indonesia, Lengkapi Skema RBC REDD+

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Kerajaan Norwegia berminat untuk membeli kredit karbon Indonesia sebagai dukungan pada aksi pengendalian perubahan iklim. 

Minat Norwegia tersebut disampaikan pada pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Turut hadir pada pertemuan tersebut Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Ruth Krȕger Giverin.

Baca juga: Perdagangan Karbon Internasional, Indonesia Siap Lepas 2,48 Juta Ton CO2e Lewat IDX Carbon

Pada konferensi pers usai pertemuan, Menteri Eriksen mengungkapkan Norwegia dan Indonesia telah bekerja sama dengan baik dan berlangsung bertahun-tahun. 

Read also:  Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Nikel Senilai US$10,2 Miliar di IWIP

Terkait pengendalian perubahan iklim, kata Eriksen, Norwegia dan Indonesia bekerja sama melalui pendanaan berbasis kontribusi atau result based contribution (RBC) untuk mendukung upaya menekan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kerja sama kedua negara di bidang lingkungan hidup menjadi salah satu potensi menarik yang dia harapkan dapat diwujudkan.

“Saya melihat potensi yang besar untuk area kolaborasi yang dapat kita lakukan. Kita dapat bekerja sama dalam banyak isu, tidak hanya untuk mengurangi emisi dengan cepat tapi juga menciptakan pekerjaan dan kesempatan,” katanya.

Read also:  Transisi Energi Global Jadi Magnet Investasi, Indonesia Bidik 28 Komoditas untuk Hilirisasi Hijau

Baca juga: Indonesia opens door for voluntary carbon market standards

Sementara itu Wamen LH Diaz Hendropriyono mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut dibahas tentang perdagangan karbon.

“Jadi tadi kita sudah bicara mengenai carbon trading dan beliau juga interested untuk membangun carbon trading di Indonesia dan juga investasi-investasi lainnya,” kata Diaz.

Saat ini Indonesia-Norwegia telah memiliki kerja sama untuk pengurangan emisi karbon sektor kehutanan melalui RBC Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Berdasarkan kerja sama ini, Norwegia menyalurkan kontribusi atas capaian pengurangan emisi GRK Indonesia. Indonesia telah menerima pembayaran kontribusi dari Norwegia sebanyak empat tahap.

Read also:  Verra Dapat Persetujuan ICVCM untuk Metodologi CCS, Empat Modul Dinyatakan Penuhi Standar CCP

Masing-masing sebesar 56 juta dolar AS untuk pengurangan emisi tahun 2016-2017 (RBC-1), kemudian 100 juta dolar AS untuk pengurangan emisi tahun 2017-2019 (RBC-2 dan RBC-3), serta sebesar 60 juta dolar AS untuk pengurangan emisi periode 2019-2020 (RBC-4).

Diaz mengatakan minat Pemerintah Norwegia terkait perdagangan karbon melengkapi kontribusi Norwegia dalam mendukung pendanaan pada aksi iklim Indonesia.

“Carbon trading (untuk pengurangan emisi ) setelah 2021, mungkin nanti skemanya bisa bisa kombinasi (dengan RBC),” tutur Wamen Diaz. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

TOP STORIES

PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong pemanfaatan teknologi geosains untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengoptimalkan produksi lapangan minyak dan...

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...