Perdagangan Karbon Internasional, Indonesia Siap Lepas 2,48 Juta Ton CO2e Lewat IDX Carbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengumumkan Indonesia siap melepas 2,48 juta ton CO2e ke pasar global melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon).

“Ini adalah langkah besar bagi Indonesia. Kita optimis bahwa bersama-sama, kita mampu mengimplementasikan dan menghadapi tantangan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC sekaligus memperoleh manfaat ekonomi,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudjianto.
dalam keterangannya dikutip, Kamis (16/1/2025).

Read also:  Masuk Pasar Karbon Skema Jurisdictional REDD, Riau Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan

Namun, Ary menegaskan bahwa keberhasilan ini memerlukan fondasi kokoh berupa regulasi yang adil, sistem pengawasan transparan, dan komitmen bersama dari semua pihak.

Baca juga: BEI Ungkap Pembukaan Perdagangan Karbon Luar Negeri Kebanjiran Peminat Internasional

Peresmian perdagangan karbon internasional dijadwalkan berlangsung pada 20 Januari 2025. 

Sejak bursa karbon mulai beroperasi pada September 2023, nilai perdagangan karbon mencapai mencapai Rp 55,237 miliar dengan volume perdagangan mencapai 1,040 juta tCO2e.

Read also:  Asuransi Karbon Disiapkan, OJK Dorong Pembiayaan Berkelanjutan bagi Proyek Karbon

“Sebagaimana kita ketahui bersama, euforia dan minat entitas publik maupun swasta terhadap perdagangan karbon sangat tinggi. Namun, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan momentum ini,” ungkap Ary.

Baca juga: Daftar Proyek Energi yang Siap Jual Karbon ke Pasar Internasional Beserta Potensinya

Sebagai salah satu mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. 

Read also:  Rancangan Peraturan Tentang Perdagangan Karbon Sektor Pertanian, Libatkan Petani dalam Proyek Offset

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, didukung oleh infrastruktur transparansi berupa Sistem Registri Nasional (SRN) PPI. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

ICVCM Setujui Dua Metodologi Verra untuk Pengurangan Metana dari Budidaya Padi dan TPA Sampah

Ecobiz.asia – Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menyetujui dua metodologi tambahan milik Verra yang memenuhi standar Core Carbon Principles (CCP). Kedua...

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

VCarboN Bidik Pasar Karbon Compliance, Dorong Akses Proyek Indonesia ke Korea Selatan

Ecobiz.asia – Pengembang proyek karbon VCarboN mulai membidik perluasan akses pasar karbon Indonesia, tidak hanya melalui voluntary carbon market (VCM) tetapi juga compliance carbon...

Masuk Pasar Karbon Skema Jurisdictional REDD, Riau Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan

Ecobiz.asia – Pemerintah Provinsi Riau tinggal selangkah lagi memasuki pasar karbon internasional melalui skema Jurisdictional REDD+. Saat ini, pemerintah daerah menunggu penerbitan Letter of...

TOP STORIES

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

West Java Explores 900 Nm3/Hour Waste-to-Hydrogen Project at Sarimukti

Ecobiz.asia – The West Java Provincial Government is exploring a waste-to-hydrogen project at the Sarimukti regional waste facility with planned hydrogen production capacity of...

Indonesia Accelerates Industrial Decarbonisation Across Nine Sectors Toward 2050 Net Zero

Ecobiz.asia – Indonesia has identified nine industrial subsectors as priorities for decarbonisation as the government targets net-zero emissions in the industrial sector by 2050,...

Indonesia Faces a New Waste Challenge as Renewable Energy Expansion Accelerates

Ecobiz.asia – Indonesia is preparing to scale up renewable energy, but the country is also beginning to confront a less visible consequence of the...

SETI Shows Energy Efficiency Can Cut Industrial Costs by Billions of Rupiah

Ecobiz.asia – Energy-efficiency and clean-energy projects implemented under the Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) program have delivered significant cost-saving and emissions-reduction opportunities for...