Menteri LH Beberkan Lima Penyebab Kebakaran Lahan, Soroti Land Clearing Perkebunan Sawit

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan ada lima penyebab kebakaran lahan berdasarkan pengolahan data periode tahun 2015-2024. 

Data dipaparkan pada Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran lahan pada lahan perkebunan kelapa sawit bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Kamis (17/04/2025).  

Penyebab kebakaran lahan yang pertama adalah untuk penyiapan tanaman pertanian atau perkebunan.

Baca juga: Peluang Ekonomi Baru dari Nira Sawit, Potensial Saat Peremajaan Kebun

“Pertama, kebakaran lahan berkaitan untuk penyiapan tanaman pertanian dan perkebunan yang hari ini memasuki musimnya. Beberapa lokasi pada saat kami kunjungan ke lapangan sedang dilakukan kegiatan land clearing atau persiapan lapangan oleh sebagian besar masyarakat di daerah-daerah yang memiliki hutan,” ujar Hanif. 

Read also:  Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Penyebab kebakaran lahan berulang yang kedua adalah berulang dominan terjadi pada lahan konflik, idleland, dan absenteei  dimana pemilik lahan tidak berada di lokasi). “Adanya aktivitas aktivitas ilegal di lokasi open acces dapat menjadi penyebab kebakaran dari lokasi lain,” kata dia.

Penyebab kebakaran lahan lainnya adalah kondisi lahan terutama gambut yang pada musim kemarau menjadi kering sehingga sangat mudah terbakar. Oleh sebab itu Menteri Hanif meminta keseriusan pelaku usaha perkebunan yang mengelola lahan gambut untuk selalu menjaga kondisi lahannya tetap basah.

Menteri Hanif juga menyebut soal masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya kebakaran lahan. Pada beberapa daerah pembakaran lahan bahkan masih menjadi budaya.

Read also:  Pemerintah Kebut Operasional PLTA Batang Toru, Perkuat Sistem Kelistrikan Sumatera

Baca juga: Menteri LH Pimpin Apel Siaga Kebakaran Lahan 2025: Kolaborasi Ciptakan Sistem Pencegahan yang Efektif

“Tingkat pengetahuan masyarakat yang belum tinggi terkait bahaya kebakaran lahan dan masih dianggap sebagai budaya, bahkan masih dalam beberapa undang-undang masih di-recognize,” ujar Menteri Lingkungan Hidup.

Menteri lingkungan hidup mengungkapkan penyebab kebakaran lahan yang terakhir yaitu tingkat respons dan partisipasi penanganan kejadian kebakaran lahan secara cepat di tingkat tapak masih sangat rendah. 

“Ini tentu di lapangan sebenarnya perlu kehati-hatian kita karena luasan ini kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian tingkat merespons dan partisipasi penanganan kejadian kebakaran lahan secara tepat di tingkat daerah masih sangat rendah karena kapasitas SDM, kemudian peralatan, akses, ketersediaan air dan keterbatasan pendanaan” kata Menteri Kehutanan.

Read also:  Indonesia Usulkan Hasil Hutan Bukan Kayu Masuk Agenda Strategis APEC EGILAT

Pada kesempatan itu Menteri LH mengingatkan kepada pengusaha perkebunan sawit agar dapat mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran di konsesinya.

Baca juga: Abler Nordic, Livelihoods Funds, Musim Mas, dan Temasek Foundation Luncurkan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan untuk Perkebunan Sawit Ramah Lingkungan

“Analisis penyebaran dan penyebab kebakaran lahan berdasarkan fungsi tipologi keberadaan area terbakar di luar atau di dalam perizinan perkebunan izin usaha atau kegiatan menjadi pertimbang penting di dalam langkah mengkoordinasikan semua pihak untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran dan lahan.” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Investasi Rp3 Triliun Masuk, PSEL Piyungan Ditargetkan Hasilkan Listrik 20 MW

Ecobiz.asia – Investasi sekitar Rp3 triliun akan digelontorkan untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)....

Rancang Peta Arahan, Kemenhut Siapkan 5,67 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan alokasi sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2026 sebagai acuan penerbitan...

ClientEarth-CPI Indonesia Teken MoU, Percepat Transisi Energi Berkeadilan

Ecobiz.asia – ClientEarth dan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat implementasi energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Kerja...

Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia...

Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola...

TOP STORIES

Elnusa Perkuat Kapabilitas Geoscience untuk Dukung Eksplorasi Energi

Ecobiz.asia -- PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina, memperkuat kapabilitas Geoscience & Reservoir Services (GRS)...

ADUPI, IDCTA dan ESGIN Bangun Infrastruktur Digital untuk Perkuat Industri Daur Ulang

Ecobiz.asia -- Transformasi industri daur ulang Indonesia memasuki tahap baru dengan semakin pentingnya infrastruktur data, ketertelusuran material dan verifikasi dampak lingkungan. Untuk mendukung agenda...

Penyempurnaan PGN Mobile, Catat Meter Mandiri Kini Lebih Akurat

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan GasKita melalui...

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...