Menhut Raja Juli Lantik Pejabat Eselon I Kementerian Kehutanan, Ini Daftarnya

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melantik sebelas pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) untuk struktur baru Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (6/1/2025.

Para pajabat yang dilantik tersebut menempati posisi baru dalam organisasi Kementerian Kehutanan yang baru selesai terbentuk sebagai hasil pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembentukan organisasi baru Kementerian Kehutanan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Perpres Nomor 182 tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca juga: Menteri Hanif Lantik Pejabat Eselon I KLH, Ini Daftar Lengkapnya

Menhut Raja Juli menegaskan pelantikan pejabat tinggi eselon I ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi baru dalam mengembangkan peranan Kementerian Kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan.  

Read also:  Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Kepada pejabat yang dilantik, Raja Juli mengingatkan bahwa tugas Kementerian Kehutanan kedepan tidaklah ringan. Sebagaimana visi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045′, yang akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita, yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. 

Menhut juga berpesan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi para staf di lingkungan kerjanya masing-masing dan tidak kalah pentingnya untuk disadari bahwa apa yang dikerjakan akan senantiasa dinilai oleh masyarakat, juga dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kelak pada kemudian hari.

Read also:  Indonesia Gandeng Jepang dan AS Perkuat Fondasi Pengembangan PLTN

“Pekerjaan kita masih banyak dan semakin tidak mudah, untuk itu dalam menjalankan amanah yang tidak ringan ini, saya memohon dukungan dari seluruh jajaran Kementerian,” ungkap Raja Juli. 

Baca juga: Local Hero dan Company Champion PEP Papua Berbagi Pengalaman Pengembangan Masyarakat

“Jika ingin berlari cepat, berlarilah sendiri. Jika ingin berlari jauh, berlarilah bersama,” pungkasnya.

Berikut Daftar Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Kementerian Kehutanan.
 

(1) Laksmi Wijayanti sebagai Inspektur Jenderal

(2) Ade Tri Ajikusumah sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

(3) Satyawan Pudyatmoko sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Read also:  Kementerian Kehutanan Tegaskan Legalitas Kayu yang Diangkut di Sungai Kapuas

(4) Dyah Murtiningsih sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

(5) Dida Mighfar sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

(6) Mahfudz sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial

Baca juga: Menteri Siti Bicara Persiapan Masa Transisi Saat Pelantikan Eselon II, III, IV KLHK, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

(7) Dwi Januanto Nugroho sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

(8) Indra Exploitasia sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

(9) Novia Widyaningtyas sebagai Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan

(10) Fahrizal Fitri sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

(11) Haruni Krisnawati sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...