Kepala SKK Migas Kumpulkan Ratusan CEO KKKS, Bahas Percepatan Produksi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia –  Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjpto mengumpulkan ratusan CEO KKKS untuk membahas percepatan dan peningkatan produksi migas.

Dwi Soetjipto mengatakan salah satu fokus Pemerintah adalah terkait ketahanan energi, sehingga upaya-upaya meningkatkan produksi menjadi sangat penting.

 “Antusiasmenya CEO KKKS menghadiri pertemuan ini menunjukan SKK Migas dan KKKS berada dalam perahu yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu produksi-produksi-produksi. Semangat ini, saya harapkan dapat diimplementasikan dengan langkah nyata dan konkret sehingga produksi dapat ditingkatkan,” kata dia saat pertemuan cengan CEO KKKS di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Baca juga: Manfaatkan Mikrohidro hingga Biogas, Desa Energi Berdikari Pertamina Capai 102 Desa

Read also:  Manggala Agni Kendalikan Karhutla di Bengkalis dan Pelalawan, Luas Terbakar 118 Hektare

 Dwi menambahkan sudah banyak kemudahan dan insentif dari Pemerintah agar proyek migas menjadi ekonomis.  “Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS. Kita perlu melakukan percepatan untuk peningkatan produksi, antara lain melalui optimalisasi Wilayah Kerja dan meminimalisasi potensi yang mangkrak atau sleeping area”, ujarnya.

Lebih lanjut Dwi menyampaikan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, Plan of Development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti, khususnya pada WK Eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

 SKK Migas mencatat terdapat potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 BBO minyak dan 13,4 TCF gas yang belum dikembangkan. Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & Waterflood. SKK Migas telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 MMBO,

Read also:  Menhut Luncurkan Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo, Target Luas 66.704 Ha

Ketiga, terdapat kategori Stranded POD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan Plan of Development (POD) yang sudah disetujui, namun pelaksanaannya terhambat. Saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMBO minyak dan 5.3 TCF gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

 Keempat, terdapat Idle Field dan Idle Well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 lapangan idle field dengan potensi produksi 122 MMBOE.

Read also:  Standar ESG Nikel Indonesia Masuki Tahap Review, Social Chapter Rampung Disusun

Baca juga: Pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas dan INPEX Perkuat Kolaborasi Pengembangan Proyek LNG Abadi

“Saya minta masing-masing Kontraktor KKS juga melakukan evaluasi kembali dan penyusunan strategi sehingga harmoni dengan strategi SKK Migas. Kontraktor KKS ditargetkan dapat menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal 1 minggu setelah pertemuan ini atau Minggu pertama bulan November 2024”, ujar Dwi.

“Ke depan, jika aset tersebut tidak produktif karena KKKS tidak melaksanakan WP&B, maka SKK Migas akan mengevaluasi atau bahkan mengganti manajemen Kontraktor KKS yang bersangkutan. Jangan ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan, tidak boleh negara menjadi tersandera”, tegas Dwi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...