Standar ESG Nikel Indonesia Masuki Tahap Review, Social Chapter Rampung Disusun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Penyusunan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk industri nikel Indonesia terus mengalami kemajuan, dengan draft rinci Social Chapter telah rampung dan memasuki tahap peninjauan.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Sudirman Widhy, mengatakan penyusunan standar ESG nikel nasional kini memasuki fase review untuk beberapa bagian utama.

“Penyusunan standar terus bergerak maju. Saat ini draft rinci untuk Social Chapter sudah rampung dan memasuki tahap review,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, penyusunan Environmental masih berjalan dan telah mencapai sekitar 50%. Setelah itu, tim penyusun akan melanjutkan penyusunan Governance Chapter.

Read also:  KLH/BPLH dan BOPPJ Teken MoU, Percepat Pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa

“Untuk Environmental Chapter, penyusunan detail sudah mencapai sekitar 50 persen, disusul oleh Governance Chapter,” ujarnya.

Penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia dimulai sejak pertengahan 2025 dan dirancang mencakup tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Secara keseluruhan standar tersebut disusun dalam 33 chapter yang terdiri dari 10 chapter lingkungan, 10 chapter sosial, dan 13 chapter tata kelola.

Setiap chapter akan dilengkapi sub-chapter yang merinci persyaratan, indikator, serta dokumentasi pendukung agar standar dapat diterapkan secara operasional di lapangan.

Read also:  PHM Dorong Konservasi Pesisir dan Dekarbonisasi Lewat Penanaman Mangrove di Lamaru

Dalam penyusunannya, regulasi Indonesia dijadikan sebagai fondasi utama yang kemudian dipadankan dengan sejumlah rujukan internasional, antara lain Responsible Minerals Initiative–RMAP, The Nickel Mark, International Council on Mining and Metals, International Finance Corporation Performance Standards, serta Initiative for Responsible Mining Assurance.

Ketua Tim Pokja Penyusunan Standar ESG Industri Nikel PERHAPI, Tonny Gultom, mengatakan tahap berikutnya adalah konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Setelah draf rinci setiap chapter rampung dan melewati review, kami akan menyelenggarakan FGD dalam format konsultasi publik,” kata Tonny.

Ia menambahkan, masukan dari praktisi, akademisi, pemerintah, pelaku industri, hingga pihak dalam rantai pasok global akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan standar tersebut.

Read also:  Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Transisi Energi Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan

Menurut PERHAPI, penyusunan standar ESG ini juga didorong oleh tuntutan pasar global yang semakin menaruh perhatian pada aspek keberlanjutan dalam rantai pasok mineral.

Indonesia sendiri saat ini merupakan pemasok nikel terbesar di dunia dalam berbagai bentuk produk setengah jadi, seperti Ni-matte, ferro nickel atau NPI (Nickel Pig Iron), serta MHP (mixed hydroxide precipitate), yang seluruh bahan bakunya berasal dari bijih nikel laterit yang ditambang di dalam negeri. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Cegah Karhutla, KLH Minta Perusahaan Bantu Restorasi Gambut di Sekitar Konsesi

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri ikut merestorasi ekosistem gambut...

Prabowo Resmikan Biodiesel B50, Klaim Indonesia Tak Lagi Impor Solar

Ecobiz.asia – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel 50% (B50) di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Pemerintah mengklaim implementasi...

ASEAN Perkuat Antisipasi El Niño dan Kabut Asap, Indonesia Dorong Kesiapsiagaan Regional

Ecobiz.asia - Negara-negara ASEAN memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap lintas batas yang dipicu fenomena El...

Transformasi Pengelolaan Sampah, Pembangunan Fasilitas PSEL Bali Dimulai

Ecobiz.asia - Pemerintah resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, Bali, sebagai langkah awal transformasi pengelolaan...

Kemenhut Perbarui Rencana Kehutanan Nasional, Fokus Seimbangkan Ekonomi, Ekologi, dan Kesejahteraan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai menyosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030....

TOP STORIES

Aroma Liberika dan Komitmen CSR untuk Kalimantan Barat

Oleh : Gusti Hardiansyah (Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalbar) Ecobiz.asia - Malam itu, Ballroom Hotel Borobudur Jakarta tidak hanya menjadi ruang pertemuan....

Cegah Karhutla, KLH Minta Perusahaan Bantu Restorasi Gambut di Sekitar Konsesi

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri ikut merestorasi ekosistem gambut...

Indonesia Issues Presidential Directive to Protect Sumatran and Bornean Elephants

Ecobiz.asia — Indonesian President Prabowo Subianto has issued a presidential directive mandating a coordinated, cross-government effort to protect the populations and habitats of the...

Indonesia Becomes First Country to Implement Global Carbon Data Standard in National Registry

Ecobiz.asia — Indonesia has become the first country to implement the Climate Data Steering Committee (CDSC)'s Common Carbon Credit Data Model through its newly...

SRUK Resmi Meluncur, Indonesia Jadi yang Pertama Terapkan Standar Data Karbon CDSC

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Kamis (9/7/2026), yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di...