Kemenhut–IFCC Kerja Sama Perkuat Sertifikasi Pengelolaan dan Hasil Hutan, dari Kayu hingga Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menandatangani kerja sama dengan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) untuk memperkuat sistem sertifikasi pengelolaan dan produk hasil hutan.

Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses Indonesia terhadap standar praktik terbaik internasional dalam tata kelola kehutanan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti mengatakan kerja sama tersebut penting untuk meningkatkan daya saing sektor kehutanan Indonesia yang tengah menghadapi tuntutan keberlanjutan global.

“Harapannya muncul mekanisme pasar yang dapat membantu pemerintah menegakkan pengelolaan hutan yang akuntabel, berintegritas tinggi, sekaligus inovatif,” ujar Laksmi usai penandatanganan MoU dengan IFCC, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Read also:  Bank Dunia: Nilai Ekonomi Karbon Cakup Hampir Sepertiga Emisi Global, Negara Berkembang Agresif

Menurut Laksmi, pemanfaatan hasil hutan harus dipastikan berjalan secara lestari karena masih terdapat banyak tantangan dalam praktik keberlanjutan. Ia menekankan bahwa kayu merupakan sumber daya terbarukan yang bisa dikelola tanpa merusak lingkungan apabila mengikuti standar pengelolaan yang benar.

Sektor kehutanan, lanjutnya, tetap menjadi penyumbang besar lapangan kerja dan pasokan bahan baku industri nasional. Namun kapasitas industri dari hulu ke hilir masih belum merata, sehingga sertifikasi internasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas operasi dan memenuhi persyaratan keberlanjutan yang kian ketat.

Read also:  Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Laksmi menjelaskan bahwa kerja sama sertifikasi dengan IFCC tidak hanya menyasar produk kayu, tetapi juga akan diperluas ke mekanisme baru seperti pasar karbon berbasis hutan.

“Kerja sama dengan lembaga sertifikasi global penting untuk memastikan pasar karbon nasional selaras dengan standar internasional. Ini untuk meningkatkan kelas pengelolaan hutan Indonesia,” katanya.

IFCC merupakan organisasi nirlaba yang mengembangkan skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari sesuai kondisi nasional. Ketua Umum IFCC Saniah Widuri mengatakan lembaganya bertujuan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui pengembangan standar yang kredibel.

Read also:  KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

IFCC telah memperoleh endorsement dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), yang saat ini telah mensertifikasi 328 juta hektare hutan di seluruh dunia. IFCC juga berperan sebagai National Governing Body PEFC di Indonesia.

Saniah menambahkan IFCC melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan standar dan bekerja sama dengan badan akreditasi serta lembaga sertifikasi untuk menjaga integritas sistem sesuai regulasi nasional dan internasional. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong petani memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pembentukan...

ESDM Catat 120 Proyek Karbon Masuk Pipeline, Nilainya Capai Rp1,7 Triliun

Ecobiz.asia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sekitar 120 proyek karbon sektor energi yang berada di pipeline perdagangan karbon nasional...

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian...

KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk memastikan manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi...

TOP STORIES

Indonesia Advances Energy Carbon Market With 120 Projects in Pipeline

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources is preparing to accelerate the country’s carbon market development after identifying around 120 energy-sector carbon...

P3HKI Dorong Sertifikat Kepatuhan Ketenagakerjaan Jadi Syarat Merger dan Akuisisi

Ecobiz.asia – Penguatan kepatuhan ketenagakerjaan dinilai menjadi agenda penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menjadikan...

AgResults Berikan Rp23 Miliar Kepada Pemenang Kompetisi Budidaya Perikanan Berkelanjutan

Ecobiz.asia - Sebanyak 17 pelaku usaha dan koperasi sektor perikanan menerima total insentif senilai Rp23 miliar melalui proyek AgResults Indonesia Aquaculture Challenge yang mendorong...

Cara Petani Manfaatkan Peluang Ekonomi melalui Perdagangan Karbon, Wamen LH: Jadi Tambahan Penghasilan

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong petani memanfaatkan peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pembentukan...

PLN Nusantara Power Perkuat Kompetensi SDM Ketenagalistrikan, Learning Center Boiler USC Jawa 7 Resmi Beroperasi

Ecobiz.asia -- PLN Nusantara Power (PLN NP) terus memperkuat perannya sebagai penggerak transformasi sektor ketenagalistrikan nasional melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan...