Kemenhut–IFCC Kerja Sama Perkuat Sertifikasi Pengelolaan dan Hasil Hutan, dari Kayu hingga Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menandatangani kerja sama dengan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) untuk memperkuat sistem sertifikasi pengelolaan dan produk hasil hutan.

Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses Indonesia terhadap standar praktik terbaik internasional dalam tata kelola kehutanan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti mengatakan kerja sama tersebut penting untuk meningkatkan daya saing sektor kehutanan Indonesia yang tengah menghadapi tuntutan keberlanjutan global.

“Harapannya muncul mekanisme pasar yang dapat membantu pemerintah menegakkan pengelolaan hutan yang akuntabel, berintegritas tinggi, sekaligus inovatif,” ujar Laksmi usai penandatanganan MoU dengan IFCC, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Read also:  KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

Menurut Laksmi, pemanfaatan hasil hutan harus dipastikan berjalan secara lestari karena masih terdapat banyak tantangan dalam praktik keberlanjutan. Ia menekankan bahwa kayu merupakan sumber daya terbarukan yang bisa dikelola tanpa merusak lingkungan apabila mengikuti standar pengelolaan yang benar.

Sektor kehutanan, lanjutnya, tetap menjadi penyumbang besar lapangan kerja dan pasokan bahan baku industri nasional. Namun kapasitas industri dari hulu ke hilir masih belum merata, sehingga sertifikasi internasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas operasi dan memenuhi persyaratan keberlanjutan yang kian ketat.

Read also:  Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Laksmi menjelaskan bahwa kerja sama sertifikasi dengan IFCC tidak hanya menyasar produk kayu, tetapi juga akan diperluas ke mekanisme baru seperti pasar karbon berbasis hutan.

“Kerja sama dengan lembaga sertifikasi global penting untuk memastikan pasar karbon nasional selaras dengan standar internasional. Ini untuk meningkatkan kelas pengelolaan hutan Indonesia,” katanya.

IFCC merupakan organisasi nirlaba yang mengembangkan skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari sesuai kondisi nasional. Ketua Umum IFCC Saniah Widuri mengatakan lembaganya bertujuan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui pengembangan standar yang kredibel.

Read also:  Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

IFCC telah memperoleh endorsement dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), yang saat ini telah mensertifikasi 328 juta hektare hutan di seluruh dunia. IFCC juga berperan sebagai National Governing Body PEFC di Indonesia.

Saniah menambahkan IFCC melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan standar dan bekerja sama dengan badan akreditasi serta lembaga sertifikasi untuk menjaga integritas sistem sesuai regulasi nasional dan internasional. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Siapkan Implementasi Nesting Karbon Kehutanan, Riau Jadi Percontohan

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menyiapkan operasionalisasi kerangka kerja nesting karbon kehutanan guna mendorong transaksi berintegritas tinggi dan menarik investasi global. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari...

Pertamina NRE Sediakan Kredit Karbon, Dukung Kampanye IDXCarbon “Aku Net-Zero Hero”

Ecobiz.asia — PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyediakan kredit karbon untuk mendukung kampanye “Aku Net-Zero Hero” yang diluncurkan bersama IDXCarbon, PT...

Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Pelaku industri menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang dinilai memberikan kepastian dan memperkuat fondasi pasar karbon...

KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

Ecobiz.asia – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan mekanisme perdagangan karbon biru mensyaratkan integrasi antara kepastian tenurial ruang laut, sistem registrasi karbon,...

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan...

TOP STORIES

ASPEBINDO Dorong Penyesuaian UU Energi untuk Perkuat Transisi Energi

Ecobiz.asia — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mendorong penyesuaian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi guna memperkuat transisi energi, khususnya...

Pertamina Strengthens Domestic Bioethanol Development to Support E20 Target

Ecobiz.asia — Pertamina is strengthening the development of domestically sourced bioethanol through cross-sector collaboration to support the country’s E20 blending mandate targeted for 2028. The...

Kunjungi TPST BLE Banyumas, Presiden Prabowo Soroti Inovasi Sampah Jadi Genteng

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026), dan menyoroti...

Survei: Progres Energi Terbarukan Indonesia Stagnan Meski Permintaan Industri Tinggi

Ecobiz.asia — Survei terbaru yang dilakukan Petromindo Survey menunjukkan meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap lambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia, meski permintaan dan ekspektasi...

Survey Finds Indonesia’s Renewable Energy Progress Stagnant Despite Strong Industry Demand

Ecobiz.asia — A recent survey conducted by Petromindo Survey highlights growing industry concern over the slow pace of renewable energy development in Indonesia, despite...