Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian dari penguatan ekonomi karbon nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan emisi metana dari TPA memiliki potensi besar untuk dikurangi sekaligus menghasilkan nilai ekonomi karbon.

“Ini soal karbon. Bukan hanya yang menghasilkan oksigen yang bisa menghasilkan nilai ekonomi karbon, tetapi menghilangkan emisi juga bisa menghasilkan keuntungan,” kata Jumhur saat peresmian kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) di Kantor KLH/BPLH Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Read also:  Norwegia Siap Bayar RBC Tahap V Pengurangan Emisi Karbon Hutan Indonesia

Menurut Jumhur, salah satu potensi besar berada di Bantargebang, Bekasi. Ia mengungkapkan pernah ada investor asal Korea Selatan yang tertarik mengembangkan proyek pengelolaan metana di lokasi tersebut.

“Empat atau lima tahun lalu ada perusahaan dari Korea yang siap membenahi Bantargebang, termasuk menutup open dumping dan membersihkan gas metana. Pendapatan dari karbon sekitar US$20 juta,” ujarnya.

Menurutnya, skema tersebut tetap memberikan manfaat besar bagi Indonesia karena mampu mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca nasional.

“Sebetulnya yang menerima manfaat kita juga, karena metananya hilang dan penurunan emisi kita cepat terpenuhi,” katanya.

Read also:  KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Jumhur menilai potensi serupa tidak hanya berada di Bantargebang, tetapi hampir di seluruh TPA open dumping di Indonesia.

Ia meminta jajaran KLH/BPLH segera menghitung total produksi gas metana dari TPA sampah nasional untuk melihat peluang pengembangan proyek karbon berbasis pengurangan emisi.

“Gas metana itu dampaknya lebih dari 30 kali dibanding CO2. Kalau ini dibenahi, jangan-jangan nanti banyak pihak rebutan ingin menyelesaikan masalah open dumping,” ujarnya.

KLH/BPLH saat ini juga tengah menyusun roadmap pengurangan emisi metana di Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Model tersebut diharapkan dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.

Read also:  KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

“Teknologinya tidak jauh berbeda dan bisa dioffset dengan harga tertentu sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” kata Jumhur.

Berdasarkan laporan terbaru Emmett Institute, Pusat studi hukum dan kebijakan lingkungan serta perubahan iklim, Fakultas Hukum University of California Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan TPST terbesar di kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil metana terbesar kedua di dunia setelah TPA Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina.

Kedua tempat pembuangan sampah tersebut tertangkap oleh satelit Carbon Mapper sebagai produsen metana terbesar hingga mencapai lebih dari 6 ton perjam. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk memastikan manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi...

Kemenhut Rancang JREDD+ Jadi Jembatan Pasar Karbon Sukarela dan Wajib

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mendorong percepatan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) sebagai instrumen perdagangan karbon kehutanan untuk mendukung target restorasi lahan kritis dan perlindungan hutan...

Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Ecobiz.asia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan konsep perdagangan karbon kepada mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di...

Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi, Incar Pendanaan Potensial US$7,7 Miliar

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi perdagangan karbon sektor energi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang...

TOP STORIES

Indonesia Prepares Climate Justice Law to Ensure Carbon Market Benefits Reach Local Communities

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Environment and Environmental Control Agency (KLH/BPLH) is preparing a Climate Justice Law aimed at ensuring that the benefits of...

Indonesia Opens Opportunities for Landfill Methane Projects Amid Korean Investor Interest

Ecobiz.asia — Indonesia is opening opportunities for methane reduction projects at landfill sites as part of efforts to strengthen the country’s carbon economy and...

Indonesia Uncovers Illegal Elephant Ivory Trade in Bali Through Cyber Patrol

Ecobiz.asia — Indonesian forestry law enforcement authorities have completed the investigation into an alleged illegal elephant ivory trade case in Bali after prosecutors declared...

Maluku Utara Dorong Standar Baru Hilirisasi Nikel Berkelanjutan di Tengah Sorotan Pasar Global

Ecobiz.asia — Maluku Utara mulai memosisikan diri sebagai referensi baru hilirisasi nikel berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap rantai pasok mineral kritis...

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...