Kemenhub Bentuk Pokja Aksi Iklim, Dorong Pengurangan Karbon Sektor Transportasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Perhubungan membentuk Tim Kelompok Kerja Aksi Iklim yang akan berfokus pada tindak lanjut dan mendukung aksi Kemenhub dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Aksi tim ini nantinya akan memperkuat komitmen dan keseriusan Kemenhub dalam implementasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub lewat sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan dan Lingkungan Djarot Tri Wardhono menjelaskan, pembentukan Pokja ini diharapkan dapat dirumuskan komitmen dan target transportasi yang lebih terukur. Sehingga hal ini dapat direalisasikan dalam upaya pengendalian GRK di sektor transportasi.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Pabrik Ajinomoto Gunakan Listrik Bersih PLN 219 Ribu Unit REC Per Tahun

Read also:  Pemerintah Percepat PSEL Pekanbaru Raya untuk Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

“Kami harapkan dukungan dan kerjasama anggota Pokja serta stakeholder operator transportasi terkait dalam implementasinya,” kata Djarot dalam Pertemuan Tim Pokja GRK, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. 

Djarot menambahkan, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada inventarisasi emisi GRK Nasional untuk tahun 2022 tercatat bahwa emisi GRK transportasi adalah sebesar 159 juta ton CO2 atau sekitar 21,85% dari total emisi GRK di sektor energi. 

“Tindak lanjut pengendalian GRK ini dirasa sangat penting mengingat sektor transportasi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengendalian GRK Indonesia,”sebutnya.

Adapun Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pandu Yunianto menuturkan, dari total emisi GRK transportasi, sekitar 94,69% disumbang oleh emisi transportasi darat dan sebagian emisi KA. 

Read also:  Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Sementara, sebanyak 5,21% disumbang oleh emisi transportasi udara, dan sisanya adalah emisi transportasi laut. Untuk itu, aksi lanjut akan difokuskan pada pengendalian emisi sektor darat dan perkeretaapian.

“Saat ini telah terdapat penyusunan inventarisasi GRK dan penyusunan tools monitoringnya untuk transportasi darat dan sedang berprogres untuk penyusunan inventarsasi GRK sub sektor perkeretaapian,” ucap Pandu.

Baca juga: Foto Berita: Peluncuran Truk Listrik Volvo FM 6x4T Electric di Indonesia

Selain itu, Kemenhub juga melakukan program kemitraan dengan Pemerintah Kerajaan Ingrris. Program Kemitraan ini bernama UK Partnership for Accelerating Climate Transition Indonesia atau UK PACT. 

Read also:  PLTA Batang Toru Siap Bayar Denda Lingkungan Rp200,6 M, Dapat Lampu Hijau Beroperasi Kembali

UK PACT akan memberikan dukungan, mendorong penerapan, serta peningkatan target ambisi iklim di Indonesia. Program UK PACT di Indonesia berfokus kepada tiga sektor, yakni energi, kebijakan rendah karbon, dan mobilitas berkelanjutan. “Program ini diimplementasikan oleh konsorsium yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia,”kata Pandu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 yang tertuang dalam Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia (ENDC). Saat ini di level nasional sedang terdapat pembahasan roadmap/peta jalan ENDC sekaligus mempersiapkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) untuk tahun 2031-2035. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...