Kemenhub Bentuk Pokja Aksi Iklim, Dorong Pengurangan Karbon Sektor Transportasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Perhubungan membentuk Tim Kelompok Kerja Aksi Iklim yang akan berfokus pada tindak lanjut dan mendukung aksi Kemenhub dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Aksi tim ini nantinya akan memperkuat komitmen dan keseriusan Kemenhub dalam implementasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub lewat sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan dan Lingkungan Djarot Tri Wardhono menjelaskan, pembentukan Pokja ini diharapkan dapat dirumuskan komitmen dan target transportasi yang lebih terukur. Sehingga hal ini dapat direalisasikan dalam upaya pengendalian GRK di sektor transportasi.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Pabrik Ajinomoto Gunakan Listrik Bersih PLN 219 Ribu Unit REC Per Tahun

Read also:  Jakarta Utara Hasilkan Sampah Lebih dari 1.300 Ton per Hari, Menteri LH: Harus jadi Perhatian Serius

“Kami harapkan dukungan dan kerjasama anggota Pokja serta stakeholder operator transportasi terkait dalam implementasinya,” kata Djarot dalam Pertemuan Tim Pokja GRK, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. 

Djarot menambahkan, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada inventarisasi emisi GRK Nasional untuk tahun 2022 tercatat bahwa emisi GRK transportasi adalah sebesar 159 juta ton CO2 atau sekitar 21,85% dari total emisi GRK di sektor energi. 

“Tindak lanjut pengendalian GRK ini dirasa sangat penting mengingat sektor transportasi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengendalian GRK Indonesia,”sebutnya.

Adapun Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pandu Yunianto menuturkan, dari total emisi GRK transportasi, sekitar 94,69% disumbang oleh emisi transportasi darat dan sebagian emisi KA. 

Read also:  Gakkum Kehutanan Tangkap Aktor Kunci Jaringan Pembalakan Liar di Taman Nasional Baluran

Sementara, sebanyak 5,21% disumbang oleh emisi transportasi udara, dan sisanya adalah emisi transportasi laut. Untuk itu, aksi lanjut akan difokuskan pada pengendalian emisi sektor darat dan perkeretaapian.

“Saat ini telah terdapat penyusunan inventarisasi GRK dan penyusunan tools monitoringnya untuk transportasi darat dan sedang berprogres untuk penyusunan inventarsasi GRK sub sektor perkeretaapian,” ucap Pandu.

Baca juga: Foto Berita: Peluncuran Truk Listrik Volvo FM 6x4T Electric di Indonesia

Selain itu, Kemenhub juga melakukan program kemitraan dengan Pemerintah Kerajaan Ingrris. Program Kemitraan ini bernama UK Partnership for Accelerating Climate Transition Indonesia atau UK PACT. 

Read also:  Indonesia Gandeng Jepang dan AS Perkuat Fondasi Pengembangan PLTN

UK PACT akan memberikan dukungan, mendorong penerapan, serta peningkatan target ambisi iklim di Indonesia. Program UK PACT di Indonesia berfokus kepada tiga sektor, yakni energi, kebijakan rendah karbon, dan mobilitas berkelanjutan. “Program ini diimplementasikan oleh konsorsium yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia,”kata Pandu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 yang tertuang dalam Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia (ENDC). Saat ini di level nasional sedang terdapat pembahasan roadmap/peta jalan ENDC sekaligus mempersiapkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) untuk tahun 2031-2035. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...