Izin Penyimpanan Limbah B3 PT Vopak Kedaluwarsa, KLH Lakukan Penegakan Hukum Lingkungan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan akan melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap PT Vopak Terminal Merak setelah menemukan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 perusahaan tersebut telah kedaluwarsa sejak Januari 2024.

Langkah tersebut diambil menyusul insiden uap gas bahan kimia di fasilitas PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten, pada Sabtu (31/1/2026), yang menyebabkan puluhan warga sekitar terpapar senyawa kimia asam nitrat (HNO3) dan harus mendapat perawatan medis.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan KLH/BPLH akan menjalankan proses penegakan hukum secara paralel dengan penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Read also:  Karhutla Bikin Polusi Udara Makin Mematikan, Korban Melonjak Hingga 42%

“Pengelolaan limbah B3 tidak boleh lalai karena risikonya langsung terhadap keselamatan masyarakat. Kami mendukung penuh proses hukum oleh Polri dan pada saat yang sama menyiapkan langkah hukum lingkungan,” kata Hanif saat melakukan peninjauan di Cilegon, Selasa (4/2/2026).

Berdasarkan hasil investigasi awal KLH/BPLH, PT Vopak Terminal Merak yang mengelola bahan berbahaya dan beracun diketahui masih beroperasi dengan izin TPS Limbah B3 yang tidak berlaku. Insiden terjadi saat proses pembersihan pipa uap yang memicu reaksi kimia dan pelepasan gas berbahaya.

Read also:  Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

KLH/BPLH mencatat sedikitnya 56 warga terdampak paparan gas tersebut. Bersama pemerintah daerah, kementerian telah melakukan pengukuran kualitas udara menggunakan alat pendeteksi gas portabel untuk memastikan kondisi lingkungan kembali aman.

Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH akan melakukan audit lingkungan serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 di fasilitas PT Vopak. Evaluasi juga mencakup peninjauan persetujuan lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan lingkungan.

Read also:  Kemenhut Bongkar 'Pencucian' Kayu Merbau Ilegal, 23 Kontainer Senilai Rp20,9 Miliar Diamankan

Menteri Hanif menegaskan insiden ini menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri, khususnya yang beroperasi di kawasan industri padat dan mengelola bahan kimia berbahaya.

“Negara tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Dia menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di seluruh kawasan industri sebagai bagian dari upaya perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

COP31: Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Penurunan Emisi Metana di Sektor Sampah, Pertanian, dan Energi

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan...

Koalisi Electrify Now Dinilai Bisa Bantu Pendanaan Transmisi dan PLTS 100 GWp

Ecobiz.asia – Indonesia perlu menyiapkan proyek prioritas dan memperkuat kepastian kebijakan untuk memanfaatkan peluang pembiayaan dari Electrify Now Finance Coalition. Skema pendanaan internasional tersebut dinilai...

TOP STORIES

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Indonesia, Japan Develop Forestry Carbon Methodologies for High-Integrity JCM Projects

Ecobiz.asia – Indonesia and Japan are developing carbon accounting methodologies for forestry projects under their Joint Crediting Mechanism (JCM), focusing on forests, peatlands and...

Indonesia Backs Safe Harbour Mechanism to Boost Confidence in Global Carbon Markets

Ecobiz.asia – Indonesia has welcomed proposals for a safe harbour mechanism to provide legal certainty for companies purchasing and using carbon credits, as governments...