Blackout Bukti Ketergantungan Indonesia Pada Batubara, IEEFA Desak Percepatan PLTS Atap

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kasus pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di Sumatera dan sistem Jawa-Madura-Bali menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pembangkit berbahan bakar batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dinilai membuat sistem kelistrikan nasional rentan terhadap gangguan pasokan energi.

Lembaga riset Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai investasi pada PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) perlu dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional, bukan sekadar upaya transisi menuju energi bersih.

Research & Engagement Lead Indonesia Energy Transition IEEFA, Mutya Yustika, mengatakan kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan berdampak terhadap sektor industri, rumah tangga, hingga layanan publik.

Read also:  Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

“Investasi PLTS atap dan baterai seharusnya dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi. Teknologi ini dapat mengurangi risiko gangguan pasokan bahan bakar, meningkatkan keandalan pasokan listrik, dan membantu memitigasi dampak gangguan jaringan di masa mendatang,” kata Mutya dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Menurut IEEFA, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya surya yang melimpah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global maupun gangguan distribusi bahan bakar. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, pemanfaatan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dinilai mampu menjaga pasokan listrik ketika jaringan utama mengalami gangguan.

Namun, pengembangan PLTS atap di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hingga 2025, kapasitas terpasang PLTS atap baru mencapai sekitar 853 megawatt (MW), jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai sekitar 6,9 gigawatt (GW), Thailand 3,6 GW, dan Malaysia 1,8 GW.

Read also:  Gelar Survei di 2.400 Titik, Kemenhut Siapkan Strategi Konservasi Macan Tutul Jawa Berbasis Sains

Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar, menilai lambatnya pertumbuhan PLTS atap dipengaruhi sejumlah hambatan regulasi, termasuk penghapusan skema net-metering melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan tersebut membuat kelebihan listrik yang disalurkan pelanggan ke jaringan PLN tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik sehingga menurunkan daya tarik investasi rumah tangga.

Selain itu, sistem kuota pemasangan PLTS atap yang diterapkan PLN juga dinilai membatasi pertumbuhan pasar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas PLTS atap hanya dialokasikan sebesar 3.037 MW. Di sisi lain, biaya investasi yang masih berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta per kilowatt, ditambah tarif listrik bersubsidi, membuat periode pengembalian investasi mencapai sekitar tujuh hingga 12 tahun.

Read also:  Nilai Karbon RBC Indonesia-Norwegia Naik Dua Kali Lipat, Jadi US$10 per Ton CO2e

Untuk mempercepat adopsi PLTS atap, IEEFA merekomendasikan pemerintah mengembalikan skema net-metering, merevisi sistem kuota pemasangan, memperluas model pembiayaan melalui Energy Service Company (ESCO), serta menyusun regulasi yang mendukung integrasi sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Langkah tersebut dinilai akan membuat PLTS atap lebih terjangkau bagi rumah tangga, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Mutya menambahkan, pengembangan PLTS juga harus diiringi investasi pada jaringan listrik yang lebih modern dan andal agar mampu mengintegrasikan energi terbarukan secara optimal serta meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...