Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan posisi strategisnya dalam peta pasar karbon global melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Coalition to Grow Carbon Market (CGCM) yang digelar di London Stock Exchange, sebagai bagian dari London Climate Action Week, Selasa (24/6/2025)
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, hadir sebagai pembicara utama dalam forum bergengsi tersebut dan menyampaikan keynote speech mewakili Indonesia.
Forum ini turut mengundang para pembuat kebijakan dari Panama dan Peru serta kalangan bisnis, lembaga internasional, dan media global.
Baca juga: Proyek Karbon Negara Berkembang Terkendala Regulasi dan Standar Rating yang Tak Seragam
“Pasar karbon bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi komitmen moral untuk menjaga bumi, memperkuat kedaulatan negara, dan menyejahterakan masyarakat global,” ujar Menteri Hanif dalam pidatonya.
CGCM merupakan inisiatif bersama yang digagas oleh Kenya, Singapura, dan Inggris, bertujuan membangun pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) yang kredibel, berintegritas tinggi, dan selaras dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 6 Persetujuan Paris.
Koalisi ini ditargetkan akan terus tumbuh dengan melibatkan negara-negara yang berperan sebagai pemasok maupun pembeli kredit karbon berkualitas tinggi, serta mendorong keterlibatan aktif sektor swasta.
Menteri Hanif menjelaskan bahwa Indonesia telah memulai implementasi perdagangan karbon domestik serta tengah menyusun skema perdagangan karbon internasional yang sesuai dengan prinsip TACCC (Transparency, Accuracy, Consistency, Completeness, and Comparability).
Sistem ini dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan integritas dalam setiap transaksi.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim global,” tegas Hanif.
Baca juga: ICVCM Tetapkan Program ERS sebagai Standar Karbon Berintegritas Tinggi
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas sistem perdagangan karbon, Indonesia melalui KLH/BPLH telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan sejumlah skema penerbit kredit karbon internasional.
Ini menjadi fondasi penting untuk memastikan kompatibilitas antara sistem nasional dan mekanisme internasional.
Menteri Hanif juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam kerja sama bilateral maupun multilateral demi mewujudkan pasar karbon global yang transparan, adil, dan mendorong investasi iklim.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antarnegara sangat diperlukan, termasuk dalam membangun insentif dan kejelasan regulasi bagi sektor swasta.
“Indonesia menyambut baik terbentuknya koalisi seperti CGCM yang membangun kepercayaan global dan integritas dalam aksi iklim bersama. Kami siap menjalin kolaborasi luas dan seimbang,” katanya.
Indonesia juga menyerukan agar mekanisme perdagangan karbon diarahkan untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contributions (NDC), serta diintegrasikan dengan prioritas nasional dalam mitigasi perubahan iklim. ***
