Indonesia Mulai Susun Rencana Adaptasi Perubahan Iklim, Cegah Kerugian hingga 3,55 Persen dari PDB

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi memulai penyusunan National Adaptation Plan (NAP) atau Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional sebagai langkah konkret menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerugian akibat perubahan iklim yang dapat mencapai antara 0,55% hingga 3,55% dari PDB nasional pada tahun 2030.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto menjelaskan inisiatif penyusunan NAP menandai upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana hidrometeorologis yang makin sering terjadi. 

Baca juga: Hilirisasi Bikin Pelaku Tambang Bauksit Tertekan, ABI Desak Penegakan HPM Secara Konsisten

“Perubahan iklim bukan lagi sebuah kemungkinan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Ary dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025).

Read also:  WWF-Indonesia Dorong Pembiayaan Berbasis Lanskap untuk Perkebunan Berkelanjutan, Butuh Kolaborasi

Ary menekankan bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius dari perubahan pola cuaca dan iklim, mulai dari banjir pesisir hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan.

Ary menyebut kawasan pantai utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Pekalongan sebagai contoh wilayah yang terdampak. “Penggenangan permanen menjadi ancaman serius akibat kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut,” ujarnya.

Sektor pertanian dan kesehatan juga disebut rentan. Pola musim yang berubah berdampak pada hasil panen, sementara penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan diare meningkat akibat perubahan iklim. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menunjukkan peningkatan signifikan frekuensi bencana hidrometeorologis, seperti badai tropis Seroja pada 2021 di Nusa Tenggara Timur.

Read also:  Organisasi Lingkungan Desak Transparansi soal Karhutla Sawit, RSPO Sebut Sanksi Anggota Tunggu Pembuktian

Dokumen roadmap Nationally Determined Contributions (NDC) Adaptasi memproyeksikan bahwa dampak perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 0,55% hingga 3,55% dari PDB nasional pada tahun 2030. Oleh karena itu, penyusunan NAP menjadi urgensi nasional untuk memastikan langkah-langkah adaptasi yang terencana dan terintegrasi dalam pembangunan.

Baca juga: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, Grup Pertamina Hulu Indonesia Tanam Lebih 118 Ribu Bibit Pohon Sepanjang 2024

NAP juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, khususnya Artikel 7 tentang adaptasi. Target penyelesaian NAP ditetapkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Hingga kini, sebanyak 51 negara telah menyerahkan dokumen NAP mereka kepada UNFCCC.

Ary menambahkan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol. “Banyak kementerian dan lembaga sudah memiliki kebijakan adaptasi iklim, seperti Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dari Bappenas, Adaptasi Perubahan Iklim Kesehatan (APIK) dari Kementerian Kesehatan, serta Roadmap NDC Adaptasi dari KLHK,” ujarnya. 

Read also:  COP17 CBD, Indonesia Dorong Pendanaan Biodiversitas Global yang Adil bagi Negara Berkembang

Penyusunan NAP bertujuan untuk menyinergikan semua inisiatif tersebut.

Penyusunan NAP didukung oleh proyek Readiness NAP yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF), dengan UNDP Indonesia sebagai mitra pelaksana. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KLH/BPLH menjadi penerima manfaat utama, didukung pula oleh GIZ Indonesia.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH Yulia Suryanti menyatakan bahwa NAP juga akan memuat sistem pemantauan dan evaluasi terukur. Pemerintah menargetkan partisipasi luas dari kementerian, lembaga, akademisi, hingga mitra internasional untuk menghasilkan dokumen yang implementatif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok,...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...