Hilirisasi Bikin Pelaku Tambang Bauksit Tertekan, ABI Desak Penegakan HPM Secara Konsisten

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) menyuarakan keprihatinan atas kondisi pelaku usaha tambang bauksit di berbagai daerah yang terpaksa menghentikan operasional akibat tidak ditegakkannya Harga Patokan Mineral (HPM) oleh sejumlah smelter dalam negeri.

Ketua Umum ABI, Ronald Sulistyanto, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan HPM sebagai acuan resmi untuk menciptakan transaksi yang adil antara penambang dan pengusaha smelter, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.

Banyak pengusaha tambang terpaksa menjual bauksit di bawah harga patokan, bahkan menghentikan produksi karena harga jual tidak menutup biaya operasional.

Read also:  RSPO Bantah Perkebunan Sawit Jadi Pemicu Utama Karhutla, Sebut Ada Dugaan Sabotase

“Pengusaha tambang tidak punya pilihan selain menahan produksi atau berhenti beroperasi karena harga jual yang tidak realistis. Ini mengancam keberlanjutan sektor hulu tambang,” ujar Ronald dalam pernyataan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Kondisi ini berdampak serius di daerah penghasil bauksit seperti Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah. Aktivitas ekonomi setempat menurun tajam, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti iuran tetap, reklamasi, PBB, hingga program CSR tetap harus dipenuhi.

Read also:  Selandia Baru Lanjutkan Program Energi Terbarukan di Maluku, Target Kurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil

Baca juga: LG Batal Investasi Baterai EV, Aspebindo Serukan Peningkatan Kemandirian Hilirisasi Nasional

Ronald menegaskan bahwa pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak akan dapat berjalan tanpa pasokan bahan baku yang stabil dari sektor hulu. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia yang memiliki cadangan bauksit melimpah justru bisa menghadapi risiko kekurangan bahan baku dan membuka pintu impor.

“Menghidupkan kembali tambang tidak bisa instan. Butuh waktu, modal, dan kepastian harga. Karena itu HPM harus ditegakkan. Pemerintah harus hadir sebagai wasit yang tegas dan adil,” tegasnya.

Read also:  Tugas BPGMN Disorot, Pemulihan Gambut Disertai Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

Baca juga: Hilirisasi dan Industrialisasi Mineral Mampu Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

ABI menolak wacana kelonggaran ekspor atau kebijakan baru yang berpotensi merusak roadmap hilirisasi. Sebaliknya, Ronald menyerukan agar kebijakan hilirisasi tetap dijalankan secara konsisten dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah yang kini paling terdampak.

“Jika smelter ingin tumbuh dan berkembang, tambang harus diberi ruang bernafas melalui harga jual yang layak,” tutup Ronald.

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...