Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM (BPSDM ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengatakan keberhasilan India tidak hanya ditopang oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan tata kelola pengadaan yang efektif.

“Keberhasilan tersebut didorong oleh kebijakan yang konsisten, desain pengadaan yang transparan, pembagian risiko yang lebih seimbang, serta kesiapan infrastruktur dan kelembagaan,” ujar Prahoro saat Lokakarya Internasional bertajuk From Ambition to Affordability: Lessons Learned from India’s 3 Cents USD/kWh Solar Journey di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Read also:  Laporan IEA: Indonesia Peringkat Kedua Emisi Metana Energi Fosil di Asia Selatan dan Tenggara

Lokakarya yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui BPSDM ESDM bekerja sama dengan GIZ Energy Programme ini menjadi forum dialog kebijakan untuk menggali pembelajaran dari pengalaman India dalam menurunkan tarif listrik tenaga surya hingga sekitar 3 sen dolar AS per kWh, sekaligus merumuskan strategi yang relevan bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Read also:  KLH Dorong Sektor Persampahan Jadi Sumber Ekonomi Karbon Daerah

Prahoro menambahkan, transformasi sistem ketenagalistrikan nasional saat ini memasuki fase penting, seiring arah kebijakan penyediaan listrik yang semakin menekankan pemanfaatan EBT. Energi surya menjadi salah satu andalan dalam bauran energi nasional dan telah tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.

Menurut Prahoro, pencapaian target transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan institusi pendukung.

Read also:  Forum Nasional Perempuan Soroti Ketahanan Ekologis dan Literasi AI untuk Masa Depan Bangsa

“Kerangka regulasi yang kuat dan selaras, perencanaan sistem yang andal, serta kontrak yang bankable hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap aspek teknis, ekonomi, hukum, dan operasional,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Ecobiz.asia – Minat investor terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikembangkan Danantara Investment Management (DIM) melonjak tajam pada gelombang kedua seleksi mitra...

Indonesia Perkuat Diplomasi Energi Bersih, Gandeng Afrika dan Asia Dorong Transisi Energi Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat diplomasi energi bersih dengan menggandeng Madagascar, Nepal, Kenya, dan Jerman dalam forum South-South and Triangular Cooperation on Renewable Energy (SSTC...

Survei: Publik Asia Tenggara Desak Bank Hentikan Pendanaan PLTU Batu Bara Industri

Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

TOP STORIES

Indonesia Prepares Energy Sector Carbon Trading Rules, Targets Up to US$7.7 Billion in Green Financing

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing new regulations for carbon trading in the energy sector as part of...

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Penguasaan Kehutanan yang Kedodoran

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan, dan Membangun Hutan Menjaga Lingkungan) Ecobiz.asia...

Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Ecobiz.asia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan konsep perdagangan karbon kepada mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di...

Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi, Incar Pendanaan Potensial US$7,7 Miliar

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi perdagangan karbon sektor energi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang...