Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan sebagai sumber baru pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah.
Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan persoalan sampah kini tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim.
“Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Rabu (29/4/2026).
Ia mencontohkan kondisi di Sulawesi Tenggara, di mana timbulan sampah mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun baru sekitar 26 persen yang terkelola.
Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia, hanya 110 unit yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.
KLH/BPLH mendorong pendekatan menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Di sisi lain, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular sekaligus penurunan emisi gas rumah kaca.
Ary menambahkan, sektor persampahan berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi daerah melalui skema nilai ekonomi karbon.
“Berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa dapat dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi,” ujarnya. ***
