Individu Bisa Ikutan, PalmCo Jual Kredit Karbon Mulai Rp150 Ribu per Ton

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero), membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam aksi penyelamatan lingkungan melalui pembelian kredit karbon. Skema ini ditawarkan dengan harga terjangkau, mulai dari Rp150.000 per ton.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, mengatakan inisiatif ini dirancang agar kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu.

“Dana dari pembelian kredit karbon digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan limbah cair kelapa sawit (POME) menjadi biogas,” kata Jatmiko di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Read also:  Andalkan Elektrifikasi, KAI Targetkan Emisi Karbon Turun Hingga 100%

Kredit karbon sendiri merupakan sertifikat yang mewakili pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana satu kredit setara dengan satu ton karbon dioksida (CO₂) yang berhasil dicegah masuk ke atmosfer.

Jatmiko menjelaskan, hampir semua aktivitas manusia menghasilkan emisi karbon, mulai dari penggunaan kendaraan, AC, hingga pabrik dan bandara. Jumlah emisi yang masif inilah yang memicu krisis iklim dan pemanasan global.

Untuk itu, pemerintah melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah memfasilitasi perdagangan karbon, salah satunya melalui kredit karbon.

Read also:  Empat Tantangan Proyek Karbon Kehutanan, Fairatmos Siap Dampingi PBPH

PalmCo sendiri sudah memanfaatkan Pabrik Kelapa Sawit Lubuk Dalam, Riau, yang mengolah limbah cair sawit menjadi biogas untuk co-firing, dan telah mengantongi Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK).

Transaksi kredit karbon PalmCo, menurut Jatmiko, telah terverifikasi dan tercatat di Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh penjualan dilakukan transparan melalui IDXCarbon.

“Setiap pembelian otomatis di-retire di sistem SRN untuk menghindari perhitungan ganda,” tegasnya.

PalmCo menjadi perusahaan perkebunan pertama yang terdaftar di IDXCarbon sekaligus memiliki sertifikat SPE GRK. Masyarakat dapat membeli kredit mulai dari 1 ton hingga ratusan ton, sehingga partisipasi semakin inklusif.

Read also:  Ceria Corp Perkuat Komitmen ESG Lewat Program Green Legacy

Dengan inisiatif ini, PalmCo berharap bisa ikut mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari sektor perkebunan berkelanjutan.

Rizalmi Fitrah, salah satu pembeli individu, mengaku tertarik karena harga yang terjangkau. “Awalnya saya kira ini hanya untuk perusahaan besar. Ternyata individu juga bisa berkontribusi nyata menjaga lingkungan. Rasanya menyenangkan bisa ambil bagian dalam program yang berdampak positif,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PLN Indonesia Power dan South Pole Bahas Perpanjangan Kerja Sama Perdagangan Karbon

Ecobiz.asia – PT PLN Indonesia Power dan perusahaan konsultan iklim global asal Swiss, South Pole AG, membahas perpanjangan kerja sama perdagangan karbon untuk proyek...

Menhut Ajak Dunia Bangun Pasar Karbon yang Kredibel dan Berkeadilan

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mengajak komunitas internasional memperkuat pasar karbon global yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi agar mampu memobilisasi investasi iklim dalam skala...

Di Forum Iklim London, Menhut Umumkan Penerbitan Kredit Karbon Kehutanan Terbesar Indonesia

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia akan menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO₂e pada 6 Juli 2026, menandai salah...

Indonesia Dorong Pasar Karbon Berintegritas, Perkuat Kerja Sama Gambut dan Mangrove di Forum London

Ecobiz.asia – Indonesia membawa tiga agenda utama dalam forum Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP) di London, yakni mendorong pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi,...

Kemenhut Tegaskan Hanya PBPH yang Berhak Ajukan Perdagangan Karbon di Konsesi Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), bukan pengembang proyek (project developer), merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan...

TOP STORIES

Perempuan Penggerak Ekonomi Restoratif, Akses dan Kepemimpinan Perlu Diperkuat

Ecobiz.asia – Perempuan dinilai memegang peran sentral dalam membangun ekonomi restoratif, mulai dari menjaga hutan dan sumber air, memperkuat ketahanan pangan, hingga mengembangkan usaha...

Kemenhut Gagalkan Penyelundupan Owa Jawa dan Biawak Endemik ke Oman

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggagalkan upaya penyelundupan dua satwa endemik Indonesia, yakni owa jawa (Hylobates moloch) dan biawak tiga warna (Varanus yuwonoi), yang...

PLN Indonesia Power, South Pole Explore Expanded Carbon Market and Decarbonization Partnership

Ecobiz.asia — Indonesia's state-owned power producer PLN Indonesia Power and Swiss climate advisory firm South Pole AG are exploring an extension of their carbon...

Pendanaan Adaptasi Iklim Terbuka Lebar, Akses dan Kualitas Proyek Masih Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Peluang Indonesia memperoleh pendanaan internasional untuk program adaptasi perubahan iklim semakin terbuka seiring meningkatnya perhatian lembaga pendanaan global terhadap isu adaptasi. Namun,...

Synkrona Rampungkan Studi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Pertama Indonesia Makin Dekat

Ecobiz.asia – PT Synkrona Enjiniring Nusantara menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) untuk proyek percontohan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Nusa Penida, Bali....