Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit berbasis fosil lain, seperti batu bara (PLTU) dan gas (PLTG), guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, mengatakan langkah dedieselisasi menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, ketergantungan pada gas dan batu bara dinilai tetap menyimpan risiko volatilitas harga energi.
“Program dedieselisasi akan lebih berdampak jika diikuti penghentian pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk percepatan pensiun dini PLTU,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam banyak skema perdagangan internasional, harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed), sehingga kenaikan harga minyak akan turut mendorong kenaikan harga gas. Sementara itu, ketergantungan pada batu bara juga berpotensi menimbulkan kerentanan serupa di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Menurutnya, rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas sebesar 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tidak sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi.
Dwi menilai pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan, terutama di tengah fluktuasi harga energi global yang berpotensi membebani fiskal melalui peningkatan subsidi energi.
“Krisis energi global menjadi momentum untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL sebagai mitigasi terhadap energi fosil yang mahal dan tidak stabil,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai krisis energi global dapat menjadi pendorong percepatan transisi energi sekaligus transformasi menuju ekonomi hijau.
Ia menyebut pengembangan 100 GW PLTS tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berpotensi mendorong industrialisasi hijau dan penciptaan lapangan kerja.
“Dengan desain implementasi yang tepat, program ini bukan sekadar biaya, melainkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Tata.
Namun, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan insentif, termasuk bagi industri manufaktur panel surya dalam negeri, agar pengembangan energi terbarukan dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal.
Tata juga mendorong perluasan partisipasi publik dan swasta melalui kebijakan seperti power wheeling untuk industri dan pemanfaatan PLTS atap oleh rumah tangga.
Menurut perhitungan SUSTAIN, optimalisasi PLTS atap berpotensi menambah kapasitas listrik sebesar 2,9–5,8 GW dalam dua tahun ke depan.
“Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui reformasi kebijakan agar target 100 GW PLTS dapat tercapai,” ujarnya. ***
