Di World Expo Osaka, Indonesia Paparkan Strategi FOLU Net Sink 2030 Buka Peluang Investasi Karbon Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia memaparkan komitmennya untuk mencapai target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah strategi ambisius yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. 

Penasehat Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 Dr. Agus Justianto mengatakan, kebijakan tersebut juga membuka peluang investasi besar di sektor kehutanan melalui skema perdagangan karbon. 

“FOLU Net Sink 2030 merupakan pilar penting dalam kontribusi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Ini bukan hanya strategi lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi dan investasi melalui perdagangan karbon,” ujar Agus saat Business Forum on Forest Carbon Trade yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, Jumat (9/5/2025). 

Baca juga: Kejar Net Zero Emission, Indonesia-Jepang Sepakat Dorong Kelanjutan Pembangunan PLTA Kayan

Forum bisnis ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang.

Read also:  Masuk Pasar Karbon Skema Jurisdictional REDD, Riau Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan

Agus menjelaskan strategi FOLU Net Sink 2030 mencakup empat pilar utama yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon hutan alam, peningkatan stok karbon melalui rehabilitasi hutan dan reforestasi, serta penguatan tata kelola dan instrumen pendukung. 

Dalam skenario rendah (low scenario), strategi ini ditargetkan mampu menyerap 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2030.

Agus lebih lanjut memaparkan bagaimana komunitas global dapat berkontribusi dalam mendukung strategi FOLU Net Sink melalui investasi karbon hutan. 

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia penerapan regulasi kuat seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dan investor untuk terlibat aktif dalam pasar karbon domestik dan internasional.

Baca juga: KBRI Tokyo Undang Investasi Jepang dalam Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia, MRA Jadi Katalisator

Read also:  Kemenhut Dorong Hutan Adat Masuk Pasar Karbon, Kampung Adat Kuta Dinilai Punya Potensi Besar

“Investasi dalam kegiatan penyerapan karbon kini memiliki kepastian regulasi. Ini adalah peluang emas bagi pelaku usaha kehutanan dan investor hijau untuk masuk ke pasar karbon yang terus berkembang,” jelas Agus.

Beberapa model investasi yang dapat dikembangkan mencakup rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, agroforestri, serta peningkatan produktivitas hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam menyediakan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions).

Peluang lain mencakup pembangunan sistem pemantauan emisi berbasis digital, penggunaan teknologi Jepang dalam sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification), serta pendanaan melalui obligasi hijau dan skema pembiayaan campuran.

Pada kesempatan itu Agus menjelaskan besarnya peluang keterlibatan Jepang dalam mendukung FOLU Net Sink. Dengan telah adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) kini diakui dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang. Hal ini memungkinkan perdagangan karbon lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek karbon Indonesia.

Read also:  Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Baca juga: Perdagangan Karbon Bilateral, Indonesia-Jepang Saling Akui Sistem Kredit Karbon

“Kerja sama ini membuka jalan bagi perusahaan Jepang untuk membeli kredit karbon dari hutan Indonesia guna memenuhi target netralitas karbon mereka, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam diplomasi iklim global,” jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia menargetkan agar kredit karbon yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional seperti VERRA dan Gold Standard, dengan mekanisme berbagi manfaat yang memastikan komunitas lokal menerima manfaat langsung dari perdagangan karbon.

Agus menambahkan, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 bergantung pada sinergi multipihak — pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta mitra internasional. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan kemitraan strategis dan kolaborasi investasi dalam setiap forum internasional, termasuk World Expo 2025 Osaka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

VCarboN Bidik Pasar Karbon Compliance, Dorong Akses Proyek Indonesia ke Korea Selatan

Ecobiz.asia – Pengembang proyek karbon VCarboN mulai membidik perluasan akses pasar karbon Indonesia, tidak hanya melalui voluntary carbon market (VCM) tetapi juga compliance carbon...

Masuk Pasar Karbon Skema Jurisdictional REDD, Riau Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan

Ecobiz.asia – Pemerintah Provinsi Riau tinggal selangkah lagi memasuki pasar karbon internasional melalui skema Jurisdictional REDD+. Saat ini, pemerintah daerah menunggu penerbitan Letter of...

Kemenhut Buka Peluang Investasi Baru Skema Carbon Removal di 2,4 Juta Hektare Hutan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang investasi perdagangan karbon di sekitar 2,4 juta hektare kawasan hutan lindung dan hutan produksi sebagai bagian dari...

TOP STORIES

Jakarta Agenda Calls on Global South to Strengthen Critical Minerals Value Chains

Ecobiz.asia – Countries across the Global South have called for stronger cooperation to increase domestic value creation from critical minerals and develop more sustainable...

Gempa M7,7 di Timur Laut Nagekeo, Badan Geologi Ingatkan Warga Patuhi Jalur Evakuasi

Ecobiz.asia – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah terdampak gempa untuk tetap waspada...

Kebakaran Padam, Kemenhut Jelaskan Kapan Wisata Gunung Bromo Dibuka

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, telah padam. Saat ini petugas masih melakukan...

Kemenhut Dorong KPH Perkuat Bioekonomi untuk Cegah Deforestasi dan Degradasi Hutan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memperkuat pengembangan bioekonomi sebagai strategi mencegah deforestasi dan degradasi hutan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi...

Agenda Jakarta Dorong Negara Global South Perkuat Hilirisasi Mineral Kritis

Ecobiz.asia – Negara-negara Global South mendorong penguatan kerja sama untuk meningkatkan nilai tambah domestik dari mineral kritis sekaligus membangun industri hijau yang lebih berkelanjutan....