Di World Expo Osaka, Indonesia Paparkan Strategi FOLU Net Sink 2030 Buka Peluang Investasi Karbon Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia memaparkan komitmennya untuk mencapai target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah strategi ambisius yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. 

Penasehat Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 Dr. Agus Justianto mengatakan, kebijakan tersebut juga membuka peluang investasi besar di sektor kehutanan melalui skema perdagangan karbon. 

“FOLU Net Sink 2030 merupakan pilar penting dalam kontribusi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Ini bukan hanya strategi lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi dan investasi melalui perdagangan karbon,” ujar Agus saat Business Forum on Forest Carbon Trade yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, Jumat (9/5/2025). 

Baca juga: Kejar Net Zero Emission, Indonesia-Jepang Sepakat Dorong Kelanjutan Pembangunan PLTA Kayan

Forum bisnis ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang.

Read also:  PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Agus menjelaskan strategi FOLU Net Sink 2030 mencakup empat pilar utama yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon hutan alam, peningkatan stok karbon melalui rehabilitasi hutan dan reforestasi, serta penguatan tata kelola dan instrumen pendukung. 

Dalam skenario rendah (low scenario), strategi ini ditargetkan mampu menyerap 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2030.

Agus lebih lanjut memaparkan bagaimana komunitas global dapat berkontribusi dalam mendukung strategi FOLU Net Sink melalui investasi karbon hutan. 

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia penerapan regulasi kuat seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dan investor untuk terlibat aktif dalam pasar karbon domestik dan internasional.

Baca juga: KBRI Tokyo Undang Investasi Jepang dalam Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia, MRA Jadi Katalisator

Read also:  KLH-KKP Perkuat Sinergi Pengendalian Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

“Investasi dalam kegiatan penyerapan karbon kini memiliki kepastian regulasi. Ini adalah peluang emas bagi pelaku usaha kehutanan dan investor hijau untuk masuk ke pasar karbon yang terus berkembang,” jelas Agus.

Beberapa model investasi yang dapat dikembangkan mencakup rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, agroforestri, serta peningkatan produktivitas hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam menyediakan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions).

Peluang lain mencakup pembangunan sistem pemantauan emisi berbasis digital, penggunaan teknologi Jepang dalam sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification), serta pendanaan melalui obligasi hijau dan skema pembiayaan campuran.

Pada kesempatan itu Agus menjelaskan besarnya peluang keterlibatan Jepang dalam mendukung FOLU Net Sink. Dengan telah adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) kini diakui dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang. Hal ini memungkinkan perdagangan karbon lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek karbon Indonesia.

Read also:  KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Baca juga: Perdagangan Karbon Bilateral, Indonesia-Jepang Saling Akui Sistem Kredit Karbon

“Kerja sama ini membuka jalan bagi perusahaan Jepang untuk membeli kredit karbon dari hutan Indonesia guna memenuhi target netralitas karbon mereka, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam diplomasi iklim global,” jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia menargetkan agar kredit karbon yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional seperti VERRA dan Gold Standard, dengan mekanisme berbagi manfaat yang memastikan komunitas lokal menerima manfaat langsung dari perdagangan karbon.

Agus menambahkan, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 bergantung pada sinergi multipihak — pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta mitra internasional. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan kemitraan strategis dan kolaborasi investasi dalam setiap forum internasional, termasuk World Expo 2025 Osaka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mempercepat transisi portofolio proyek karbon panas buminya ke mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Paris...

Dari Energi hingga Limbah, Lebih dari 165 Proyek Siap Masuk Mekanisme Kredit Karbon Paris Agreement

Ecobiz.asia — Lebih dari 165 proyek yang telah disetujui negara tuan rumah sedang dalam proses transisi dari mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) menuju mekanisme...

TOP STORIES

Indonesia May Expand Palm Oil-based Biodiesel if Oil Supply Tightens, Minister Says

Ecobiz.asia — Indonesia may increase the use of crude palm oil (CPO) to produce biodiesel if global oil supplies become difficult to secure amid...

Indonesia, Singapore Advance Clean Power Export Plan, Explore CCS Cooperation

Ecobiz.asia — Indonesia and Singapore are advancing plans for cross-border clean electricity exports while exploring new collaboration on low-carbon technologies, including Carbon Capture and...

Sudah Kantongi Izin Lingkungan dan Hutan, INPEX Tegaskan Komitmen Percepat Proyek Masela

Ecobiz.asia — INPEX Corporation menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan Proyek Abadi Masela setelah proyek gas raksasa tersebut mengantongi sejumlah perizinan kunci dari pemerintah Indonesia,...

RI–Jepang Teken Kerja Sama Mineral Kritis dan Pengembangan Energi Nuklir

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani nota kerja sama di bidang mineral kritis dan energi nuklir untuk memperkuat ketahanan energi serta mendukung pengembangan...

Bahlil: Jika Pasokan Minyak Tak Aman, RI Akan Perbesar Biodiesel dari CPO

Ecobiz.asia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia siap meningkatkan pemanfaatan minyak sawit menjadi biodiesel jika pasokan minyak dunia tidak...