Di World Expo Osaka, Indonesia Paparkan Strategi FOLU Net Sink 2030 Buka Peluang Investasi Karbon Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia memaparkan komitmennya untuk mencapai target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah strategi ambisius yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. 

Penasehat Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 Dr. Agus Justianto mengatakan, kebijakan tersebut juga membuka peluang investasi besar di sektor kehutanan melalui skema perdagangan karbon. 

“FOLU Net Sink 2030 merupakan pilar penting dalam kontribusi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Ini bukan hanya strategi lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi dan investasi melalui perdagangan karbon,” ujar Agus saat Business Forum on Forest Carbon Trade yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, Jumat (9/5/2025). 

Baca juga: Kejar Net Zero Emission, Indonesia-Jepang Sepakat Dorong Kelanjutan Pembangunan PLTA Kayan

Forum bisnis ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang.

Read also:  PLN Indonesia Power Gandeng DevvStream Kelola Kredit Karbon Portofolio PLTS

Agus menjelaskan strategi FOLU Net Sink 2030 mencakup empat pilar utama yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon hutan alam, peningkatan stok karbon melalui rehabilitasi hutan dan reforestasi, serta penguatan tata kelola dan instrumen pendukung. 

Dalam skenario rendah (low scenario), strategi ini ditargetkan mampu menyerap 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2030.

Agus lebih lanjut memaparkan bagaimana komunitas global dapat berkontribusi dalam mendukung strategi FOLU Net Sink melalui investasi karbon hutan. 

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia penerapan regulasi kuat seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dan investor untuk terlibat aktif dalam pasar karbon domestik dan internasional.

Baca juga: KBRI Tokyo Undang Investasi Jepang dalam Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia, MRA Jadi Katalisator

Read also:  Siapkan Investasi Awal Rp420 M, Eco Power Nusantara Kembangkan Proyek Biochar hingga Kredit Karbon Kehutanan

“Investasi dalam kegiatan penyerapan karbon kini memiliki kepastian regulasi. Ini adalah peluang emas bagi pelaku usaha kehutanan dan investor hijau untuk masuk ke pasar karbon yang terus berkembang,” jelas Agus.

Beberapa model investasi yang dapat dikembangkan mencakup rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, agroforestri, serta peningkatan produktivitas hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam menyediakan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions).

Peluang lain mencakup pembangunan sistem pemantauan emisi berbasis digital, penggunaan teknologi Jepang dalam sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification), serta pendanaan melalui obligasi hijau dan skema pembiayaan campuran.

Pada kesempatan itu Agus menjelaskan besarnya peluang keterlibatan Jepang dalam mendukung FOLU Net Sink. Dengan telah adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) kini diakui dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang. Hal ini memungkinkan perdagangan karbon lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek karbon Indonesia.

Read also:  Pasca Permenhut 6/2026, Kemenhut Bidik Penjualan Karbon Stok Kaltim dan Pipeline Proyek

Baca juga: Perdagangan Karbon Bilateral, Indonesia-Jepang Saling Akui Sistem Kredit Karbon

“Kerja sama ini membuka jalan bagi perusahaan Jepang untuk membeli kredit karbon dari hutan Indonesia guna memenuhi target netralitas karbon mereka, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam diplomasi iklim global,” jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia menargetkan agar kredit karbon yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional seperti VERRA dan Gold Standard, dengan mekanisme berbagi manfaat yang memastikan komunitas lokal menerima manfaat langsung dari perdagangan karbon.

Agus menambahkan, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 bergantung pada sinergi multipihak — pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta mitra internasional. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan kemitraan strategis dan kolaborasi investasi dalam setiap forum internasional, termasuk World Expo 2025 Osaka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Uji Coba Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca SIGN SMART ROBUST, Banyak Keunggulannya

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan (KLH/BPLH) Hidup melalui Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) menguji coba pengembangan...

Hidupkan Perdagangan Karbon, Kemenhut Kerja Bak ‘Roro Jongrang’ Sosialisasikan Permenhut 6/2026

Ecobiz.asia - Peraturan Menteri Kehutanan No 6 yang mengatur perdagangan karbon kehutanan yang baru saja terbit mendapat sambutan antusias. Pembahasan beleid tersebut pun digelar...

Kemenhut Tawarkan Investasi Karbon Kehutanan Indonesia di Forum Bisnis New York

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya membangun tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berstandar internasional dalam forum bisnis Indonesia–International Emissions...

PLN Indonesia Power Gandeng DevvStream Kelola Kredit Karbon Portofolio PLTS

Ecobiz.asia – PT PLN Indonesia Power menunjuk DevvStream Corp. sebagai mitra eksklusif pengelolaan kredit karbon dari portofolio pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik perusahaan. Melalui...

ESG-IN dan IDCTA Teken MoU, Dorong Digitalisasi dan Integritas Pasar Karbon Indonesia

Ecobiz.asia – ESG-IN dan Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pengembangan ekosistem kredit karbon berbasis data terverifikasi di Indonesia. Penandatanganan...

TOP STORIES

ASEAN Must Not Become Global Waste Dumping Ground, Circular Economy Must Advance

Ecobiz.asia — Indonesia has called for stronger regional cooperation in ASEAN to address increasingly complex challenges in chemical and waste management, including the growing...

BRIN-Rosatom Rusia Bahas Pengembangan Eneri Nuklir Berskala Besar

Ecobiz.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perusahaan energi nuklir Rusia Rosatom menggelar pertemuan untuk membahas pengembangan energi nuklir berskala besar di...

Wamen ESDM Soroti Kerja Sama Energi Bersih RI-Rusia di Forum SKB ke-14

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB)...

Satgas PKH Serahkan Total 5,8 Juta Ha Hutan ke Negara, 4,1 Juta Ha Dikelola Agrinas

Ecobiz.asia – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyetor Rp10,27 triliun ke kas negara dan menyerahkan kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan hasil...

Seven Chinese Nationals Detained in Illegal Gold Mining Case in Papua Forest

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry is expanding its investigation into an alleged illegal gold mining operation inside a forest area in Nabire, Central...