Di World Expo Osaka, Indonesia Paparkan Strategi FOLU Net Sink 2030 Buka Peluang Investasi Karbon Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia memaparkan komitmennya untuk mencapai target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah strategi ambisius yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan pada tahun 2030. 

Penasehat Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 Dr. Agus Justianto mengatakan, kebijakan tersebut juga membuka peluang investasi besar di sektor kehutanan melalui skema perdagangan karbon. 

“FOLU Net Sink 2030 merupakan pilar penting dalam kontribusi Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Ini bukan hanya strategi lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi dan investasi melalui perdagangan karbon,” ujar Agus saat Business Forum on Forest Carbon Trade yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, Jumat (9/5/2025). 

Baca juga: Kejar Net Zero Emission, Indonesia-Jepang Sepakat Dorong Kelanjutan Pembangunan PLTA Kayan

Forum bisnis ini merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, baik dari Indonesia maupun Jepang.

Read also:  Kemenhut Hitung Emisi Karbon Dampak Karhutla, Menhut: Kami Tekan di Bawah Benchmark 2015

Agus menjelaskan strategi FOLU Net Sink 2030 mencakup empat pilar utama yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon hutan alam, peningkatan stok karbon melalui rehabilitasi hutan dan reforestasi, serta penguatan tata kelola dan instrumen pendukung. 

Dalam skenario rendah (low scenario), strategi ini ditargetkan mampu menyerap 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2030.

Agus lebih lanjut memaparkan bagaimana komunitas global dapat berkontribusi dalam mendukung strategi FOLU Net Sink melalui investasi karbon hutan. 

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia penerapan regulasi kuat seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dan investor untuk terlibat aktif dalam pasar karbon domestik dan internasional.

Baca juga: KBRI Tokyo Undang Investasi Jepang dalam Perdagangan Karbon Hutan di Indonesia, MRA Jadi Katalisator

Read also:  BEI Luncurkan IDX Green Equity Designation, Dorong Transparansi dan Pembiayaan Ekonomi Hijau

“Investasi dalam kegiatan penyerapan karbon kini memiliki kepastian regulasi. Ini adalah peluang emas bagi pelaku usaha kehutanan dan investor hijau untuk masuk ke pasar karbon yang terus berkembang,” jelas Agus.

Beberapa model investasi yang dapat dikembangkan mencakup rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, agroforestri, serta peningkatan produktivitas hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam menyediakan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions).

Peluang lain mencakup pembangunan sistem pemantauan emisi berbasis digital, penggunaan teknologi Jepang dalam sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification), serta pendanaan melalui obligasi hijau dan skema pembiayaan campuran.

Pada kesempatan itu Agus menjelaskan besarnya peluang keterlibatan Jepang dalam mendukung FOLU Net Sink. Dengan telah adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Indonesia dan Jepang, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) kini diakui dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang. Hal ini memungkinkan perdagangan karbon lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek karbon Indonesia.

Read also:  Wamen LH: Perdagangan Karbon Bisa Jadi Insentif Dekarbonisasi Industri Nikel

Baca juga: Perdagangan Karbon Bilateral, Indonesia-Jepang Saling Akui Sistem Kredit Karbon

“Kerja sama ini membuka jalan bagi perusahaan Jepang untuk membeli kredit karbon dari hutan Indonesia guna memenuhi target netralitas karbon mereka, sekaligus memperkuat posisi kedua negara dalam diplomasi iklim global,” jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia menargetkan agar kredit karbon yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional seperti VERRA dan Gold Standard, dengan mekanisme berbagi manfaat yang memastikan komunitas lokal menerima manfaat langsung dari perdagangan karbon.

Agus menambahkan, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 bergantung pada sinergi multipihak — pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat adat dan lokal, serta mitra internasional. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif mempromosikan kemitraan strategis dan kolaborasi investasi dalam setiap forum internasional, termasuk World Expo 2025 Osaka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

NCI dan Infini Asia Luncurkan FIST 1.0 untuk Perkuat Pengelolaan Data Proyek Nature-based Solutions

Ecobiz.asia — Nusantara Climate Initiative (NCI) bersama PT Inovasi Infini Asia (Infini Asia) meluncurkan Forest Integrated System for Transparency (FIST) Version 1.0, platform digital...

BP BUMN Arahkan Perhutani Kembangkan Bisnis Karbon, Incar Pendapatan Rp1-2 Triliun

Ecobiz.asia – Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) mengarahkan Perum Perhutani mengembangkan perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru sekaligus bagian dari transformasi bisnis perusahaan. Dalam jangka...

IDXCarbon Gratiskan Biaya Pendaftaran, Incar Lebih Banyak Pengguna Jasa Karbon

Ecobiz.asia – Bursa karbon Indonesia (IDXCarbon) menggratiskan biaya pendaftaran dan keanggotaan bagi perusahaan yang ingin menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon (PJBK). Kebijakan tersebut ditujukan...

Incar Blue Carbon, Lampung Perluas Cakupan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon

Ecobiz.asia – Pemerintah Provinsi Lampung memperluas cakupan kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dari semula berfokus pada karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon daratan dan...

TOP STORIES

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

Pemerintah Bangun 119.379 Sambungan Jargas, Gresik-Sidoarjo Dapat 14.000

Ecobiz.asia — Pemerintah tengah membangun sekitar 119.379 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi (jargas) yang tersebar di 15 kabupaten/kota pada 2025–2026. Dari jumlah tersebut,...

Membedah Biang Keladi Bencana Asap

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi Ecobiz.asia. Oleh:...

PHR Perkuat Mutu dan Akses Pasar UMKM, Dorong Produk Lokal Naik Kelas

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dumai, Riau, melalui penguatan mutu produk,...