Kejar Net Zero Emission, Indonesia-Jepang Sepakat Dorong Kelanjutan Pembangunan PLTA Kayan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mendorong kelanjutan pembangunan PLTA Kayan.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent Cooperation (LOI) in Implementing Kayan Hydropower Project oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Deputy Commissioner for International Affairs Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Masanori Tsuruda di sela rangkaian kegiatan pertemuan Public – Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 Indonesia Jepang yang ke-3.

Penandatanganan LOI tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri Hubungan Internasional METI Jepang Matsuo Takehiko.

Dalam sambutannya, Deputi Edi menyampaikan bahwa proyek PLTA Kayan merupakan salah satu dari sejumlah inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Indonesia untuk mendukung pencapaian komitmen net zero emission pada tahun 2060.

Read also:  Resmi! Pemerintah Serahkan Dua Izin Panas Bumi, Siapkan Lima WKP dan Tujuh WPSE

Baca juga: The International Hydropower Association (IHA) Luncurkan Outlook PLTA di Asia Tenggara, Potensi Besar Indonesia Terungkap

“Bagi Indonesia, PLTA Kayan bukan hanya sebuah proyek infrastruktur dalam kerangka AZEC. Proyek ini merupakan investasi strategis bagi keamanan energi Indonesia dan upaya dekarbonisasi,” ungkap Deputi Edi, Jumat (28/2/2025). 

Deputi Edi juga menekankan pentingnya peran Jepang sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan proyek transisi energi di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia mendorong Jepang untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan proyek-proyek transisi energi yang praktis, dapat diperluas, dan inklusif.

Read also:  Perkuat Penjagaan Kawasan Hutan, Prabowo Setujui Penambahan 21.000 Polhut

Selain itu, Deputy Masanori menyampaikan bahwa milestone penandatangan LOI Kayan ini perlu diikuti dengan tindak lanjut dari Indonesia dan Jepang untuk merealisasikan pembangunan PLTA Kayan. 

“Tantangan untuk membangun PLTA Kayan ini tidak mudah, namun kami yakin bahwa hubungan bilateral yang baik antara Jepang dan Indonesia merupakan modal kuat untuk pembangunan proyek PLTA Kayan,” tegas Deputy Masanori.

Proyek PLTA Kayan merupakan salah satu dari sejumlah proyek yang berada dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), sebuah platform kerja sama menuju netralitas karbon (net zero emission) di kawasan Asia. 

Read also:  Menteri LH Ungkap Minat Investasi Hijau di Indonesia Meningkat: Harus Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Baca juga: Ada Potensi 5.087,26 MW, Kementerian ESDM Dorong  Proyek PLTA-Mikro Hidro Gantikan Gas Bumi di Aceh dan Sumut

Pada pertemuan Expert Group Meeting tahun 2024, PLTA Kayan telah ditetapkan sebagai proyek kategori II (proyek potensial yang sudah siap dikomersialkan namun masih dalam tahap studi kelayakan) bersama dengan proyek pengelolaan lahan gambut dan jaringan transmisi Jawa-Sumatera.

Turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia dan menyaksikan penandatanganan LOI Kayan yaitu perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, serta Kamar Dagang dan Industri. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Dua Bulan Beroperasi, DSI Petakan Ekspor Komoditas Strategis Senilai US$14 Miliar

Ecobiz.asia — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah membangun visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor komoditas strategis dengan nilai lebih dari US$14...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

TOP STORIES

Prabowo Launches 100 GW Solar Program, Sets Three-Year Deadline

Ecobiz.asia — Indonesia has launched a national program to develop 100 gigawatts peak (GWp) of solar power capacity, with an estimated investment of about...

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Indonesia Sanctions Six Companies Over Forest Fires, Freezes One Permit

Ecobiz.asia – Indonesia's Ministry of Forestry has imposed administrative sanctions on six forest concession holders after inspections found forest and land fires across a...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...