Dari Migas hingga Tambang, ESG Jadi Standar Baru Industri Energi Nasional

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) kian mendapat perhatian di sektor energi dan pertambangan. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat regulasi, sementara perusahaan energi, tambang, dan lembaga independen menekankan pentingnya aksi nyata keberlanjutan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 190 izin operasional tambang telah dibekukan karena perusahaan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi pascatambang senilai Rp35 triliun.

“Kebijakan ini meningkatkan kepatuhan penempatan dana reklamasi dari 39% menjadi 72%,” ujar Dirjen Minerba sekaligus Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno, pada webinar bertajuk “Meneropong Pencapaian ESG di Tengah HUT RI ke-80”, Kamis (25/9/2025).

Read also:  PGE Mulai Eksekusi PLTP Lumut Balai Unit 3, Tambah Kapasitas Panas Bumi 55 MW di Sumsel

Tri menegaskan, reklamasi lahan pascatambang menjadi instrumen penting menjaga fungsi lingkungan sekaligus penerimaan negara. Ditjen Minerba juga menyiapkan sistem perizinan digital untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola.

Dari sektor migas, SKK Migas menyebut industri hulu semakin maju dalam penerapan ESG.

“Tidak ada lagi perusahaan hulu migas yang meraih PROPER merah. Fokus utama ada di program CCS/CCUS dan reforestasi dengan target 1,6–2 juta pohon per tahun,” kata Tenaga Ahli SKK Migas, Muhammad Kemal.

Read also:  Perkuat Fondasi Hijau, Pertamina Terapkan Standar Keberlanjutan Global untuk Amankan Bisnis Jangka Panjang

Sementara itu, PLN menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pembangkit listrik, terutama PLTA saat El Nino.

“Percepatan energi terbarukan seperti PLTS Cirata adalah langkah konkret. Skor ESG kami turun ke level 27,4 dan ditargetkan 25 pada 2028,” ujar Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah.

Isu sosial juga muncul dalam diskusi. Komisioner Komnas Disabilitas RI Kikin P. Tarigan mengingatkan agar penerapan ESG melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Read also:  KLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatra

“ESG harus memastikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas, sifatnya universal,” ujarnya.

Dengan tekanan global menuju keberlanjutan, ESG bukan lagi jargon. Regulasi ketat, praktik bisnis bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat luas menjadi fondasi industri energi dan pertambangan yang hijau dan inklusif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PLTU Captive Melonjak ke 19,3 GW, CREA: Risiko Emisi dan Beban Ekonomi Kian Membesar

Ecobiz.asia — Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive di Indonesia terus melesat dan mencapai kapasitas 19,3 gigawatt (GW) pada 2025, memicu kekhawatiran meningkatnya...

Pemerintah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi, Target Terbit Mei 2026

Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon nasional dan memenuhi target net zero emission...

Sumatra Mulai Memanas, Kemenhut Kerahkan Manggala Agni Padamkan Karhutla

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menurunkan pasukan Manggala Agni untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra seiring meningkatnya titik...

KLH Turunkan Tim Ahli Kaji Penyebab Longsor di Cisarua, Evaluasi Tata Ruang

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,...

Indonesia, UK Push Post-COP30 Climate Action, Focus on Finance and Resilience

Ecobiz.asia — Indonesia and Britain agreed to step up climate cooperation to accelerate post-COP30 action, with a focus on climate finance, national resilience and...

TOP STORIES

ASEAN Smart Energy & Energy Storage Expo 2026

Ecobiz.asia - Supported by the Ministry of Energy of Thailand, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), and the Thailand Convention and Exhibition Bureau...

Indonesia to Unveil Transport Decarbonisation Roadmap by May 2026

Ecobiz.asia — Indonesia is preparing a national roadmap to decarbonise its transport sector as part of efforts to cut carbon emissions and meet its...

PLTU Captive Melonjak ke 19,3 GW, CREA: Risiko Emisi dan Beban Ekonomi Kian Membesar

Ecobiz.asia — Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive di Indonesia terus melesat dan mencapai kapasitas 19,3 gigawatt (GW) pada 2025, memicu kekhawatiran meningkatnya...

Pemerintah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi, Target Terbit Mei 2026

Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon nasional dan memenuhi target net zero emission...

Sumatra Mulai Memanas, Kemenhut Kerahkan Manggala Agni Padamkan Karhutla

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menurunkan pasukan Manggala Agni untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra seiring meningkatnya titik...