Dari Migas hingga Tambang, ESG Jadi Standar Baru Industri Energi Nasional

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) kian mendapat perhatian di sektor energi dan pertambangan. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat regulasi, sementara perusahaan energi, tambang, dan lembaga independen menekankan pentingnya aksi nyata keberlanjutan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 190 izin operasional tambang telah dibekukan karena perusahaan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi pascatambang senilai Rp35 triliun.

“Kebijakan ini meningkatkan kepatuhan penempatan dana reklamasi dari 39% menjadi 72%,” ujar Dirjen Minerba sekaligus Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno, pada webinar bertajuk “Meneropong Pencapaian ESG di Tengah HUT RI ke-80”, Kamis (25/9/2025).

Read also:  Penutupan COP30: Indonesia Desak Dunia Beralih dari Janji ke Aksi

Tri menegaskan, reklamasi lahan pascatambang menjadi instrumen penting menjaga fungsi lingkungan sekaligus penerimaan negara. Ditjen Minerba juga menyiapkan sistem perizinan digital untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola.

Dari sektor migas, SKK Migas menyebut industri hulu semakin maju dalam penerapan ESG.

“Tidak ada lagi perusahaan hulu migas yang meraih PROPER merah. Fokus utama ada di program CCS/CCUS dan reforestasi dengan target 1,6–2 juta pohon per tahun,” kata Tenaga Ahli SKK Migas, Muhammad Kemal.

Read also:  Daftar 40 Proyek Karbon Indonesia yang Ditawarkan di COP30, Ada FOLU, Energi hingga Waste

Sementara itu, PLN menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pembangkit listrik, terutama PLTA saat El Nino.

“Percepatan energi terbarukan seperti PLTS Cirata adalah langkah konkret. Skor ESG kami turun ke level 27,4 dan ditargetkan 25 pada 2028,” ujar Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah.

Isu sosial juga muncul dalam diskusi. Komisioner Komnas Disabilitas RI Kikin P. Tarigan mengingatkan agar penerapan ESG melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Read also:  Pertamina Jual Kredit Karbon 37 Ribu Ton CO₂e ke Bank Mandiri dan CIMB Niaga

“ESG harus memastikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas, sifatnya universal,” ujarnya.

Dengan tekanan global menuju keberlanjutan, ESG bukan lagi jargon. Regulasi ketat, praktik bisnis bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat luas menjadi fondasi industri energi dan pertambangan yang hijau dan inklusif. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Revisi UU Kehutanan: Menjawab Tantangan Reforma Agraria

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Ecobiz.asia - Pada Rabu (24/9/2025), DPR RI menerima aspirasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)...

Beberkan Hasil Nekropsi, Kemenhut: Kematian Badak Jawa yang Ditranslokasi Akibat Penyakit Bawaan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menyampaikan penjelasan resmi terkait kematian Musofa, individu Badak Jawa hasil translokasi dalam Program Operasi Merah Putih di Taman Nasional Ujung...

Mitigasi Banjir-Longsor, Kemenhut Bakal Bangun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan membangun sistem informasi pemantauan mitigasi banjir yang dapat berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system) dan diakses publik,...

Permen LH 22/2025 Terbit, Atur Ulang Kewenangan Persetujuan Lingkungan untuk Percepat Investasi Berkelanjutan

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menerbitkan Peraturan Menteri LH No. 22 Tahun 2025 mengenai kewenangan persetujuan lingkungan hidup. Aturan ini menjadi pelaksanaan amanat...

Biodiversity Action Plan Jadi Strategi PHE Menjaga Alam dan Ketahanan Operasi Migas

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina meningkatkan komitmennya dalam menjaga keanekaragaman hayati di seluruh wilayah operasinya, termasuk area sensitif...

TOP STORIES

Indonesia Sets Two Issuance Workflows for Forest Carbon Credits, Ensures Project Integrity

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry has confirmed that forest carbon credits can now be issued through two distinct issuance workflows: the national Greenhouse...

Ada Dua Jalur Penerbitan Kredit Karbon Kehutanan, Kemenhut Pastikan Integritas Proyek

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penerbitan kredit karbon di sektor kehutanan kini dapat dilakukan melalui dua mekanisme: Sistem Perdagangan Emisi Gas Rumah...

Revisi UU Kehutanan: Menjawab Tantangan Reforma Agraria

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Ecobiz.asia - Pada Rabu (24/9/2025), DPR RI menerima aspirasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)...

Indonesia Links Carbon Finance to Forest Recovery Plan in Push to Curb Flood Risks

Ecobiz.asia – Indonesia’s Forestry Ministry said on Friday it is accelerating forest and land rehabilitation efforts, partly by tapping voluntary carbon markets, as severe...

Mubadala Energy–PLN EPI Sepakati Pemanfaatan Gas Andaman untuk Perkuat Transisi Energi Nasional

Ecobiz.asia — Mubadala Energy dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani Heads of Agreement (HoA) untuk pemanfaatan gas dari Laut Andaman sebagai...