Menko Airlangga-CEO Eramet Gelar Pertemuan di Paris, Bahas Pengembangan Nikel untuk Baterai EV

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Di sela-sela waktu acara kunjungan dan pertemuan dengan Sekjen OECD dan para Duta Besar Negara Anggota OECD di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan CEO Eramet, Christel Bories, di KBRI Paris, Senin (3/3/2025).

Pertemuan membahas tentang pengembangan nikel untuk baterai kendaraan listrik (Electric Vehicles/EV).

Eramet adalah salah satu investor dalam sektor pertambangan dan industri hilir, terutama nikel.

Baca juga: Eramet dan Kitong Bisa Foundation Berikan Beasiswa bagi Mahasiswa dari Indonesia Timur

Eramet telah beberapa kali menyampaikan komitmennya kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung hilirisasi industri melalui investasi dalam pengembangan fasilitas manufaktur hijau untuk memproduksi baterai Electric Vehicle, terutama di Weda Bay, Halmahera Tengah. 

Read also:  Badan Pengelola Gambut Ditargetkan Terbentuk Pekan Depan, Menhut Rancang Draft Perpres

Pemerintah Indonesia menyambut baik usulan tersebut guna mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.  

“Untuk menjamin komitmen industri hijau tersebut, lokasi industri dimaksud nantinya dapat ditempatkan berdekatan dengan sumber energi hidro guna menjamin penggunaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga.

Pertemuan Menko Perekonomian dengan CEO Eramet kali ini membahas tindak lanjut dari rencana investasi Eramet. 

Baca juga: Sebut Indonesia Bakal Jadi Produsen Terbesar di Dunia, CEO Eramet Soroti Under Supply Bijih Nikel

CEO Eramet Christel Bories menyampaikan bahwa saat ini Eramet masih memerlukan informasi mengenai ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan produksi di Indonesia. 

Read also:  PSEL Palembang Hasilkan Listrik 21,55 MW, Siap Beroperasi Penuh Mulai Desember

Sebagai tindak lanjut, Menko Airlangga dan CEO Christel Bories menyepakati perlunya penyusunan roadmap dan estimasi kapasitas produksi. Hal tersebut akan dijadikan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam pemberian dukungan kepada Eramet sebagai upaya pengembangan ekosistem nikel di Indonesia.

Dalam pertemuan bilateral ini, Eramet menyatakan keinginan untuk berinventasi lebih lanjut di Indonesia dengan mitra lokal pada sektor critical minerals. 

Eramet juga berkeinginan mencari peluang investasi, terutama di hilirisasi, dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Baca juga: Kementerian ESDM Gandeng Eramet, Tingkatkan Studi dan Eksplorasi Mineral Kritis

Read also:  Industri Kelola Emisi Karbon Layak Dapat ‘Sweetener’ Pembiayaan, Persiapan Hadapi CBAM

Eramet juga menyampaikan dukungannya untuk percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) dengan European Comission, dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, terutama dengan Prancis.

Menko Airlangga kembali menegaskan bahwa komitmen bersama antara Indonesia dan Eramet dapat membangun kemitraan yang kuat dalam mempercepat tansformasi industri hijau Indonesia dan mendukung rantai pasok global. 

“Kemitraan Indonesia dan Eramet memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi, memperkuat industri nikel dan baterai kendaraan listrik, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua pihak,” ujar Menko Airlangga. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...