Kementerian ESDM Atur Penyediaan Bahan Bakar Rendah Sulfur, Peta Jalan Tunggu Penetapan Menteri Bahlil

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penggunaan BBM dengan kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) telah menyusun peta jalan untuk mencapai BBM rendah sulfur. 

Hal ini disampaikan oleh Noor Arifin, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar rendah sulfur. Kita (Dirjen Migas) sudah berkomitmen bahwa bahan bakar, baik solar maupun bensin, akan memiliki kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027 (Euro-4),” ujar Noor Arifin.

Read also:  Menteri LH Ungkap Minat Investasi Hijau di Indonesia Meningkat: Harus Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Cadangan Penyangga Energi, Atur Bensin, LPG dan Minyak Bumi

Namun, peta jalan BBM rendah sulfur ini masih memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. “Kita sudah memiliki peta jalan, tetapi ini belum ditetapkan oleh Pak Menteri, sehingga kita belum bisa merilisnya saat ini. Nanti setelah ditetapkan, baru bisa kita rilis,” tambah Noor.

Noor juga menyampaikan alasan pentingnya penyusunan peta jalan BBM rendah sulfur ini karena masih tingginya emisi yang dihasilkan dari BBM yang digunakan saat ini. 

Read also:  Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

“Ini telah menjadi pembahasan dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya adalah angka emisi di Jakarta yang sangat tinggi, sehingga dorongan untuk membuat BBM rendah sulfur menjadi sangat kuat,” ujar Noor.

Sementara itu, Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan harapannya agar BBM rendah sulfur segera terealisasi. 

Baca juga: Mulai Manfaatkan HVO, PT Vale Indonesia Pionir Pengguna BBM  Ramah Lingkungan Pertamina

Read also:  Kemenhut Dorong KPH Perkuat Bioekonomi untuk Cegah Deforestasi dan Degradasi Hutan

“Kami juga sudah berangan-angan untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Sebenarnya, sejak tahun 2017 kami sudah memulai inisiatif ini,” ungkap Laksmi.

Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung rencana penggunaan BBM rendah sulfur dengan mengawal kebijakan tersebut. 

“Ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perubahan iklim. Kami akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi secara keseluruhan. Pastinya, kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik regulator maupun yang aktif mempromosikan BBM ramah lingkungan ini,” ujar Laksmi. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

TOP STORIES

Perusahaan Global Kejar Net Zero, Pasar Kredit Karbon Indonesia Terbuka Luas

Ecobiz.asia — Perubahan perilaku perusahaan global dalam mengejar target net zero berpotensi menjadi sumber baru permintaan kredit karbon, termasuk dari Indonesia. Wakil Ketua Indonesia Carbon...

Veritask: New Framework for Carbon Trading in the Waste Sector

On 12 August 2026, the Minister of Environment/Head of the Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia enacted Regulation of the Minister of...

Gold Standard, Verra Launch Tool for Article 6.2 Reporting

Ecobiz.asia – Gold Standard and Verra have launched a new tool to help countries report corresponding adjustments (CAs) for carbon credits authorized under Article...

Prabowo Launches 100 GW Solar Program, Sets Three-Year Deadline

Ecobiz.asia — Indonesia has launched a national program to develop 100 gigawatts peak (GWp) of solar power capacity, with an estimated investment of about...

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...