Kementerian ESDM Atur Penyediaan Bahan Bakar Rendah Sulfur, Peta Jalan Tunggu Penetapan Menteri Bahlil

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penggunaan BBM dengan kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) telah menyusun peta jalan untuk mencapai BBM rendah sulfur. 

Hal ini disampaikan oleh Noor Arifin, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024. 

“Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar rendah sulfur. Kita (Dirjen Migas) sudah berkomitmen bahwa bahan bakar, baik solar maupun bensin, akan memiliki kadar sulfur 50 PPM pada tahun 2027 (Euro-4),” ujar Noor Arifin.

Read also:  KLH Bentuk Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM), Ini Tugasnya

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Cadangan Penyangga Energi, Atur Bensin, LPG dan Minyak Bumi

Namun, peta jalan BBM rendah sulfur ini masih memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. “Kita sudah memiliki peta jalan, tetapi ini belum ditetapkan oleh Pak Menteri, sehingga kita belum bisa merilisnya saat ini. Nanti setelah ditetapkan, baru bisa kita rilis,” tambah Noor.

Noor juga menyampaikan alasan pentingnya penyusunan peta jalan BBM rendah sulfur ini karena masih tingginya emisi yang dihasilkan dari BBM yang digunakan saat ini. 

Read also:  Cetak Rimbawan Unggul, Kemenhut Resmikan ASN Corporate University

“Ini telah menjadi pembahasan dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya adalah angka emisi di Jakarta yang sangat tinggi, sehingga dorongan untuk membuat BBM rendah sulfur menjadi sangat kuat,” ujar Noor.

Sementara itu, Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan harapannya agar BBM rendah sulfur segera terealisasi. 

Baca juga: Mulai Manfaatkan HVO, PT Vale Indonesia Pionir Pengguna BBM  Ramah Lingkungan Pertamina

Read also:  Kemenhut Tangguhkan Proses Perizinan PBPH PT Sumber Permata Sipora di Kepulauan Mentawai

“Kami juga sudah berangan-angan untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Sebenarnya, sejak tahun 2017 kami sudah memulai inisiatif ini,” ungkap Laksmi.

Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung rencana penggunaan BBM rendah sulfur dengan mengawal kebijakan tersebut. 

“Ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perubahan iklim. Kami akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi secara keseluruhan. Pastinya, kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik regulator maupun yang aktif mempromosikan BBM ramah lingkungan ini,” ujar Laksmi. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Tekankan Peran Publik dalam Rehabilitasi Mangrove, Soroti Peran Duta Mangrove

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut)menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif publik. Direktur Rehabilitasi Mangrove Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyampaikan hal tersebut...

Koeksistensi Manusia dan Orangutan Tapanuli Hanya Bisa Terwujud Lewat Kolaborasi Multi Pihak

Ecobiz.asia — Upaya mewujudkan koeksistensi antara manusia dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) membutuhkan kolaborasi lintas sektor, komitmen jangka panjang, serta penerapan strategi konservasi yang...

DAS Sehat Jadi Kunci Mitigasi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon

Ecobiz.asia – Menjaga kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu strategi utama untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau melalui Nilai...

Kemenhut dan Satgas PKH Musnahkan 360 Hektare Sawit Ilegal di TN Gunung Leuser

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memulai langkah pemulihan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan memusnahkan ratusan...

RAPIMNAS APHI Pilih Soewarso Sebagai Ketua Umum Usai Indroyono Soesilo Jadi Dubes AS

Ecobiz.asia - Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2025 menetapkan Dr. Soewarso sebagai Ketua Umum Pergantian Antar Waktu untuk masa bakti...

TOP STORIES

Bonus Produksi Panas Bumi PGE Ulubelu Biayai Pembangunan Proyek Strategis Daerah

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Ulubelu menyalurkan Bonus Produksi panas bumi untuk pembangunan Jembatan Lawang Agung di Kecamatan Ulubelu, Lampung....

Kemenhut Tekankan Peran Publik dalam Rehabilitasi Mangrove, Soroti Peran Duta Mangrove

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut)menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif publik. Direktur Rehabilitasi Mangrove Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyampaikan hal tersebut...

Siapkan STO, EDENA Kembangkan Bursa Aset Digital Karbon di Indonesia

Ecobiz.asia — PT Edena Capital Nusantara, anak usaha EDENA Group akan meluncurkan Security Token Offering (STO) pada kuartal IV 2025 sebagai platform bursa aset...

Koeksistensi Manusia dan Orangutan Tapanuli Hanya Bisa Terwujud Lewat Kolaborasi Multi Pihak

Ecobiz.asia — Upaya mewujudkan koeksistensi antara manusia dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) membutuhkan kolaborasi lintas sektor, komitmen jangka panjang, serta penerapan strategi konservasi yang...

Andalkan Instrumen Karbon, PNBP KLH 2026 Ditargetkan Rp1,2 Triliun

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 naik hampir tiga kali lipat pada...