Masuk Masa Peralihan Cuaca, Mitigasi Bencana Hidrometeorologi pada DAS Harus Diperkuat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor seiring masuknya masa peralihan menuju puncak musim hujan pada Oktober 2025.

Untuk itu, upaya mitigasi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Webinar FOLU Talks bertajuk “Kolaborasi Multipihak dalam Mitigasi Bencana Banjir di DAS Anai, Provinsi Sumatera Barat”, Rabu (8/10/2025). Webinar dipandu oleh Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kementerian Kehutanan, Nurul Iftitah.

Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Barat Heron Tarigan mengatakan intensitas hujan di provinsi itu masih tinggi, dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya.

Read also:  SBY Calls for Discipline and Moral Clarity in Indonesia’s Energy Transition

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap hujan berdurasi lama yang dapat memicu banjir dan longsor, terutama di daerah berlereng curam dan kawasan aliran sungai,” ujarnya.

Menurut Heron, pola hujan di Sumatera Barat dipengaruhi oleh kombinasi pengaruh Samudera Hindia, posisi khatulistiwa, dan topografi Bukit Barisan. Curah hujan tahunan berkisar antara 2.400 hingga lebih dari 4.700 milimeter, dengan intensitas tertinggi di Padang Panjang dan Tanah Datar.

BMKG mencatat fenomena hujan ekstrem di atas 150 milimeter per hari masih kerap terjadi di beberapa titik. Analisis terhadap banjir bandang Mei 2024 menunjukkan adanya daerah konvergensi dan belokan angin di lapisan 3.000 kaki yang memicu pembentukan awan hujan intens, disertai kelembapan udara hingga 99 persen.

Read also:  LPDN Dorong Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dayak di Sekitar Hutan

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan Imas Aidaningsih mengungkapkan, DAS Anai di Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan rawan banjir bandang dan longsor akibat topografi curam, tanah labil, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

“Banjir bandang yang melanda Lembah Anai pada Mei 2024 menjadi peringatan serius atas menurunnya daya dukung lingkungan. Pengelolaan DAS yang berkelanjutan adalah kunci mencegah bencana serupa,” katanya.

Bencana tersebut menelan korban jiwa dan merusak jalan lintas Padang–Bukittinggi, dengan debit banjir mencapai 405 meter kubik per detik, jauh di atas kapasitas sungai sebesar 114 meter kubik per detik. DAS Anai seluas 68.891 hektare membentang di enam kabupaten/kota dan didominasi tanah kambisol yang mudah tererosi, dengan lebih dari 40 persen wilayah berkelerengan curam.

Read also:  Indonesia Jadi Target Pembuangan Limbah Elektronik Berbahaya dari Amerika Serikat, Begini Temuan KLH

Sebagai langkah mitigasi, BPDAS Agam Kuantan telah merehabilitasi hutan dan lahan seluas lima hektare di Kabupaten Tanah Datar melalui program FOLU Net Sink 2030, membangun tiga dam penahan dan tiga gully plug, serta menyiapkan penguatan sistem peringatan dini bencana.

BMKG dan BPDAS Agam Kuantan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan DAS guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Perpres 109/2025: Tarif Listrik dari Sampah Tetap, PLN Wajib Beli

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan...

Jelang COP30 di Brasil, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Tegaskan Komitmen Indonesia pada Paris Agreement

Ecobiz.asia — Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) akan digelar di Belem, Brasil, pada November mendatang, dan menjadi momentum penting bagi negara-negara dunia memperbarui komitmen...

Link Download Perpres Perdagangan Karbon, Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang NEK dan Pengendalian Emisi

Ecobiz.asia - Berikut ini adalah link download Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah...

Kemenhut dan Satgas PKH Bongkar Kasus Pembalakan Liar Hulu-Hilir di Hutan Sipora, 4.600 M3 Kayu Ilegal Disita

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) membongkar jaringan pembalakan liar terorganisir di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai. Sebanyak 4.610,16 meter kubik...

Dekontaminasi Selesai Desember, Kasus Radioaktif Cs-137 di Cikande Dipastikan Tak Terulang

Ecobiz.asia — Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi radioaktif Cs-137 di Cikande, Kabupaten Serang, rampung pada Desember 2025, setelah ditemukan sejumlah titik paparan di kawasan industri...

TOP STORIES

Perpres 109/2025: Tarif Listrik dari Sampah Tetap, PLN Wajib Beli

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan...

Jelang COP30 di Brasil, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Tegaskan Komitmen Indonesia pada Paris Agreement

Ecobiz.asia — Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) akan digelar di Belem, Brasil, pada November mendatang, dan menjadi momentum penting bagi negara-negara dunia memperbarui komitmen...

Sebut Soal VCM, Simak Penjelasan Menteri LH Soal Perpres 110/2025 Tentang Perdagangan Karbon

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberi penjelasan terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon...

Link Download Perpres Perdagangan Karbon, Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang NEK dan Pengendalian Emisi

Ecobiz.asia - Berikut ini adalah link download Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah...

Kementerian ESDM dan ABB Dorong Penerapan GPAS untuk Tingkatkan Keamanan Listrik Nasional

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama perusahaan teknologi global ABB mendorong penerapan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS)...