Perkuat Pasar Karbon, KLH Resmi Teken MRA dengan GCC dan Plan Vivo

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)) resmi menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan pengembang sertifikat karbon sukarela Global Carbon Council (GCC) dan Plan Vivo Foundation.

Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto dan CEO Plan Vivo Keith Bohannon, serta Founding Chairman GCC Yousef Alhorr secara daring, dan disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (16/9/2025).

Menteri Hanif menyebut penandatanganan ini sebagai langkah penting melengkapi MRA sebelumnya dengan Gold Standard, skema perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (tech-based).

Read also:  Beyond the Haze: Why the Singapore-Indonesia Value Chain Demands Real Mutual Accountability

“Hari ini kita melengkapinya dengan dua MRA lagi yaitu dengan Global Carbon Council yang juga tech-based dan Plan Vivo yang merupakan skema voluntary internasional berbasis alam (nature-based),” ujar Hanif.

Melalui MRA ini, Indonesia dan ketiga lembaga tersebut sepakat saling mengakui metodologi, standar pengukuran, serta sertifikat pengurangan emisi yang diterbitkan masing-masing pihak. “Apa yang nanti kita keluarkan, apa metodologi yang kita gunakan, apa yang kita gunakan sebagai ukuran itu saling kita akui,” tegas Hanif.

Read also:  PLTS Terapung Karangkates Capai 70% Konstruksi, Bidik Produksi Listrik Perdana Desember

Kesepakatan ini memungkinkan perdagangan karbon dilakukan melalui pasar sukarela (voluntary market), maupun pada pasar wajib (compliant market) sesuai Paris Agreement. Semua transaksi wajib tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai bentuk kedaulatan data karbon Indonesia.

Hanif menjelaskan, sertifikat pengurangan emisi yang diterbitkan oleh Gold Standard, GCC, maupun Plan Vivo akan memiliki nilai setara dengan Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI). Demikian pula sebaliknya, sertifikat yang dikeluarkan Indonesia akan diakui oleh ketiga skema tersebut.

Read also:  Incar Dekarbonisasi Sektor Wisata, Pertamina NRE Garap Pasar Kredit Karbon Ritel Lewat Wisatawan Candi Borobudur

Lebih lanjut Hanif menjelaskan sertifikat kredit karbon yang diterbitkan oleh ketiga pengembang tersebut tidak perlu diotorisasi oleh pemerintah, jika diperdagangan pada pasar sukarela. Hanif menekankan, otorisasi pemerintah hanya diperlukan diperlukan jika kredit karbon tersebut dipasarkan berdasarkan ketentuan Paris Agreement.

“Karbon yang digunakan untuk kepentingan voluntary biasanya untuk kegiatan sosial dan lain-lain, tetapi pada saat kemudian bicara Paris Agreement melalui pasar Compliant Market maka wajib diotorisasi oleh Menteri Lingkungan Hidup,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PLN EPI Libatkan BUMDesa Pasok Biomassa, Target Kebutuhan Tembus 10 Juta Ton

Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai melibatkan badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam rantai pasok biomassa untuk pembangkit listrik. Program...

PAMA Soroti Kesiapan Jaringan Listrik untuk Elektrifikasi Tambang

Ecobiz.asia – Elektrifikasi dan digitalisasi pertambangan membutuhkan dukungan jaringan listrik, infrastruktur, serta investasi yang memadai. Ketersediaan alat berat listrik dan teknologi digital tidak akan...

LiuGong Sebut Alat Berat Listrik Hemat Energi hingga 70%, Infrastruktur Tambang Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Penggunaan alat berat listrik di sektor pertambangan berpotensi menekan biaya energi hingga 50–70 persen dibandingkan alat berbahan bakar diesel. Namun, penerapannya masih...

SESNA Targetkan PLTS 262 MWp di Morowali Beroperasi Awal 2027, Pasok Listrik Hijau Industri Nikel

Ecobiz.asia – PT Sumber Energi Surya Nusantara (SESNA) menargetkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 262 megawatt-peak (MWp) di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah,...

PLN Jajaki Pembiayaan Australia untuk Perkuat Jaringan Listrik Jawa Timur dan Bali

Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) menjajaki dukungan pembiayaan dari Pemerintah Australia untuk proyek penguatan jaringan listrik Jawa Timur dan Bali. Kerja sama tersebut mencakup...

TOP STORIES

Indika Energy Cuts Emissions by 31%, Renewable Energy Share Already Exceeds 2030 Target

Ecobiz.asia – Indonesian energy group Indika Energy reduced its Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions by 31.44% in the first nine months of...

PHI Perkuat Kapasitas dan Akses Pasar UMKM Binaan di Kalimantan

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) akan memperkuat pendampingan terhadap 76 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya di Kalimantan melalui Program Energi...

Permintaan Industri Teknologi Topang Kenaikan Harga dan Penjualan Timah

Ecobiz.asia -- PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan peningkatan penjualan logam timah sebesar 72% menjadi 16.304 ton pada Januari-September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun...

PGN Jaga Keandalan Pasokan Gas Bumi bagi 41.000 Pelanggan di Cirebon

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengandalkan infrastruktur Offtake Station Sunyaragi untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi kepada lebih dari 41.000...

PLN Nusantara Renewables Perkuat Portofolio Energi Bersih lewat Empat Kesepakatan di COP31

Ecobiz.asia – PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) memperluas portofolio energi terbarukan melalui empat kesepakatan strategis yang ditandatangani sejumlah perusahaan patungan atau joint venture...