Pangkas Emisi karbon, Indonesia Terus Kembangkan Proyek Listrik Berbasis Energi Hijau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia terus mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari pengurangan emisi karbon dan pemenuhan komitmen Paris Agreement.

Pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT terbuka bagi investor asing lewat skema Independent Power Producer (IPP) atau kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC). 

“Saat ini pengembangan sektor ketenagalistrikan tercermin lewat dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau 2021-2030 PLN dengan total projek pembangkit sekitar 41 Giga Watt (GW). Terdapat di dalamnya 21 GW atau 52% proyek yang berasal dari pembangkit EBT,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat menjadi panelis Energy Transition Of Indonesia’s Electricity di ajang Forum The 7th Indonesia – China Energy Forum (ICEF) di Bali, Selasa, 3 September 2024. 

Read also:  Ambisi 100 GWp Terancam Jadi Narasi Panggung, COP31 Momentum Pembuktian Prabowo

Baca juga: Indonesia-China Energy Forum, Bahlil Tawarkan Kolaborasi Pengembangan EBT

Jisman menambahkan telah ada 12 GW proyek pembangkit yang telah selesai, sedangkan sisanya sebesar 18,7 GW proyek masih dalam tahap perencanaan.

Menurut Jisman, proyek pengembangan listrik hijau berbasis EBT merupakan sebuah kesempatan bagi investasi luar negeri untuk berkontribusi lewat skema Independent Power Producer (IPP) atau kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC). 

“Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan terdiri dari PLTA 7 GW, PLTS 4,4 GW, PLTP 2,2 GW dan sisanya 2,3 GW pembangkit EBT lainnya. “Total kebutuhan investasi diperlukan sebesar USD28 miliar,” tutur Jisman.

Pemerintah dan PLN kini sedang membahas target pengembangan pembangkit EBT yang baru yang diperkirakan akan meningkat dari 21 GW didalam RUPTL eksisting menjadi 33 GW di dalam Draft RUPTL yang baru sehingga meningkatkan bauran EBT dari 52% menjadi 76%.

Read also:  Indonesia Dorong Pendanaan Konkret untuk Transisi Energi Berkeadilan di COP31

Berdasarkan proyeksi normal, demand listrik saat ini akan meningkat sampai 72 GW di tahun 2033. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan lewat penambahan demand baru yang signifikan dari Industri Smelter dan Data Center. Hal ini berdampak pada peningkatan demand di Pulau Jawa yang umumnya tumbuh sebesar 1 GW per tahun berubah menjadi 3 GW per tahun.

“Untuk memenuhi demand tersebut, kita membutuhkan percepatan pengembangan pembangkit EBT yang masif. Kita memiliki potensi EBT yang besar lewat tenaga surya, bioenergi, angin, dan panas bumi dengan total 1.233 GW di Sumatera dan 518 GW di Kalimantan,” ungkap Jisman.

Read also:  Bupati Trenggalek Ubah Sampah Jadi Bernilai Lewat Konsep Waste to Coin, Seperti Apa?

Baca juga: Menteri Siti Bicara Persiapan Masa Transisi Saat Pelantikan Eselon II, III, IV KLHK, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Jisman mengakui, penyediaan listrik berbasis EBT masih terdapat kendala dalam pengembangan karena sumber-sumber EBT berada di Pulau Sumatera, sementara pelanggan listrik terbanyak berada di luar Pulau Sumatera.

“Penyediaan energi bersih saat ini masih terkendala dengan adanya mismatch antara potensi pemanfaatan energi terbarukan dimana sumber-sumber energi terbarukan berada di pulau Sumatera dan Kalimantan dengan Demand Center di pulau Jawa, Sulawesi, dan Batam,” tutup Jisman.  ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...